75 Kasus Penyerobotan Tanah Dilakukan PT GMTD – FAJAR.co.id

FAJAR.co.id

exciting-banten
Makassar

75 Kasus Penyerobotan Tanah Dilakukan PT GMTD

MAKASSAR, FAJARONLINE — Kasus penyerobotan tanah yang ditangani DPRD Makassar hingga saat ini mencapai 75 kasus.
Hal ini berdasarkan surat laporan yang masuk yang telah diterima komisi A Bidang Hukum dan Pemerintahan DPRD Kota Makassar yang mengadukan perampasan tanah yang dilakukan Managemen PT GMTD.
Ketua Komisi A, Abdul Wahab Tahir mengatakan, PT GMTD sebagai investor yang diberi kepercayaan mengembangkan kawasan barat Makassar  tidak mampu membangun hubungan yang baik dengan masyarakat, terbukti dari banyaknya aduan masyarakat  yang masuk dikomisi A, mempersoalkan perampasan tanah yang dilakukan  managemen PT GMTD.
“Surat yang kami terima ada sekitar 75 yang datang dari masyarakat, hampir semuanya mereka meminta untuk dipertemukan dengan pihak GMTD terkait dengan sengketa tanah yang banyak dikeluhkan warga,” kata politisi Golkar Ruang Banggar DPRD Kota Makassar,  saat memimpin Rapat dengar Pendapat (RDP) antara warga tanjung yang juga bersengketa dengan PT GMTD, Rabu 6 Mei.
Salah satu kasus yakni milik Dg Nai yang luasnya kurang lebih 7.000 meter persegi dengan harga Rp3 miliar.
Hal ini terungkap saat RDP kemarin. Dalam RDP itu terungkap bahwa pada tahap pembayaran pertama PT GMTD telah memberikan uang senilai Rp650 juta. Namun belakangan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Makassar menetapkan bahwa tanah tersebut memiliki sertifikat yang berada di bawah kuasa Kalla Group.
“Sebelum dilakukan pembayaran, pihak GMTD sudah lebih dulu memeriksa di BPN dan membuktikan sendiri bahwa tanah tersebut sedang dalam tidak bersengketa mengapa saat mau dilakukan pembayaran kedua, GMTD tiba-tiba mengatakan lahan bermasalah. Ini kan aneh,” Kata hak waris tanah, Dg Nai di diforum RDP.
Pihak PT GMTD, lanjut Dg Nai, seperti ingin menipu masyarakat dalam melakukan transaksi pembelian tanah. “Inilah kenapa kita ingin di mediasi oleh dewan mengenai persoalan ini,” tegasnya.
Lain halnya dengan Busranuddin Baso Tika (BBT). Anggota Komisi A DPRD Makassar dari fraksi PPP menyebutkan banyak aduan yang masuk dari warga Tamalate terkait dengan perampasan tanah yang dilakukan GMTD. “Saya secara tidak sengaja singgah di Kantor Camat Tamalate. Dalam kesempatan itu saya banyak masyarakat yang menjadi korban dari GMTD dalam transaksi pembebasan tanah untuk dijadikan bisnis. Beberapa warga di kecamatan Tamalate mengklaim tengah bersengketa dengan GMTD. Kami menilai GMTD ini menyelesaikan transaksi pembelian tanah dengan cara-cara yang prematur,” terangnya.
Ditempat yang sama, Manager Legal GMTD, Jonni Kuncoro membenarkan adanya kesepakatan pembelian tanah yang dimasukkan hak waris, namun pembayaran tidak diselesaikan lantaran ada arahan dari BPN bahwa tanah tersebut bersengketa.
“Kenapa kami tidak kita lanjutkan pembayaran karena ada hak orang lain disitu. Jadi, kami juga heran sebab kami berada di posisi pembeli, kenapa malah yang dilaporkan mengenei penyerobotan,” katanya.
Ia juga mengakui saat ini PT GMTD tengah menghadapi banyak sengketa lahan yang disebutkannya dilakukan oknum-oknum yang ada di tubuh GMTD. “Semua akan kita hadapi. Negara ini ‘kan negara hukum, berikan hukum yang menetapkan kebenarannya,” ungkapnya.
Asal diketahui, sebelumnya kejaksaan tinggi (Kajati) Sulselbar melalui Jaksa Bidang Tindak Pidana Umum(Pidum) telah menetapkan Surveyor PT GMTD, Suramto sebagai tersangka dalam kasus dugaan penyerobotan tanah. Suramno diduga melakukan penyerobotan tanah di aeral Jalan Metro Tanjung Bunga, milik pengusaha bernama Syamsul Bunadi. (taq/wik)
loading...
Click to comment
To Top