Anggaran Kampanye Minim, Incumbent Akan Untung – FAJAR.co.id

FAJAR.co.id

Pilkada

Anggaran Kampanye Minim, Incumbent Akan Untung

SEMARANG, RAJA – Kesiapan pemerintah daerah dalam mendukung pelaksanaan pemilihan kepala daerah (Pilkada) Serentak di 21 kabupaten/kota di Jawa Tengah, dipastikan dalam rapat Desk Pilkada Pemprov dengan Komisi A DPRD Jateng, Selasa (5/5).

Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi, Sri Puryono mengatakan, sesuai Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2015, pemprov memberi dukungan dengan dibentuknya Desk Pilkada. Selaku Ketua Desk, dipastikannya dari segi pembiayaan, seluruh kabupaten/kota yang akan menggelar Pilkada telah siap. Sebelumnya, Kabupaten Pekalongan dilaporkan masih terkendala belum dialokasikannya anggaran.

“Terakhir kami berkoordinasi dengan Kabupaten Pekalongan, dikatakan sudah siap. Kekurangan Rp 4,5 miliar ditutup dari SILPA (sisa lebih penggunaan anggaran) dan realokasi anggaran,” kata Puryono, dalam rapat bersama Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Jateng.

Ketua KPU Jateng, Joko Purnomo mengatakan, terkait anggaran, sudah 14 kabupaten/kota yang siap mengucurkan dana untuk Pilkada kepada KPU setempat. Empat di antaranya, yaitu KPU Kabupaten Kebumen, Purbalingga, Purworejo, dan Kota Magelang, sudah melakukan penandatanganan nota perjanjian hibah daerah (NPHD). NPHD menjadi syarat KPU menggunakan anggaran APBD.

“Untuk wilayah lainnya, masih dilakukan sinkronisasi RAB (rancangan anggaran biaya). Sehingga NPHD-nya mungkin baru selesai pekan depan,” terang Joko.

Sementara itu, Bawaslu Jateng telah memetakan sejumlah potensi gangguan yang mungkin terjadi dalam Pilkada Serentak 2015. Ketua Bawaslu Jateng, Abhan Misbah mengatakan, kegiatan kampanye pasangan calon (paslon) yang difasilitas KPU akan menjadi salah satu yang harus diawasi. Bentuk kampanye adalah pemasangan iklan paslon di media cetak dan elektronik, pemasangan alat peraga, serta penyebaran bahan kampanye.

Bila anggaran kampanye minim, tentu akan menyulitkan bagi pasangan calon yang belum dikenal. Sementara bagi incumbent yang notabene sudah dikenal, akan lebih diuntungkan.

“Potensi gangguannya, apa penganggaran biaya kampanye di masing-masing KPU sudah cukup. Kalau minimalis, paslon akan protes sebab bagaimana mau dikenal masyarakat. Sedangkan untuk paslon yang incumbent itu tidak masalah,” terang Abhan.

Penganggaran biaya kampanye memang diperbolehkan tidak 100 persen sesuai rumusan yang telah ditetapkan berdasarkan jumlah penduduk. Melainkan, mempertimbangkan ketercukupan anggaran dari APBD.

Selain itu, potensi gangguan lainnya adalah bahan kampanye paslon akan diduplikasi oleh pihak calon. Hal ini mungkin terjadi, jika nantinya bahan kampanye dicetak terpisah tiap paslon. Sedangkan belum dipastikan, apakah bahan kampanye akan dicetak terpisah untuk masing-masing paslon, atau seluruh paslon yang ada digabung menjadi satu brosur atau baliho. “Kalau bahan kampanye per person, ada potensi itu diduplikasi oleh paslon,” katanya.

Dalam proses penyusunan daftar pemilih, titik rawan pelanggaran ada pada proses pemutakhiran data pemilih (mutarlih) dari daftar pemilih sementara (DPS) menjadi daftar pemilih tetap (DPT). Pengawasan pada tahap ini sudah harus dilakukan oleh pengawas pemilu lapangan (PPL).

Namun terdapat kendala, yakni anggaran honor PPL yang seharusnya bertugas delapan bulan, baru dianggarkan dua bulan. Penganggaran itu mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2009 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Pilkada.

“PPL hanya dianggarkan dua bulan. Padahal PPL perlu ada sejak awal yaitu tahap mutarlih, dan total akan bekerja selama delapan bulan. Di Permendagri tersebut, nomenklatur anggaran untuk pengawas TPS juga belum ada,” terangnya.

Berdasarkan UU Pilkada teranyar yaitu UU Nomor 8 Tahun 2015, Bawaslu harus menempatan satu pengawas TPS di tiap TPS. Keberadaannya akan sangat penting, sebab berbeda dari Pemilu sebelumnya, regulasi telah mengatur rekapitulasi suara di tingkat Panitia Pemilihan Suara (PPS) ditiadakan. Sehingga, yang biasanya suara mampir ‘nginap’ di PPS, jalur itu dipotong dan langsung direkapitulasi oleh panitia pemilih kecamatan (PPK).

“Rekap di tingkat desa ditiadakan. Dari TPS tidak di desa, tapi langsung ke kecamatan. Maka Pengawas TPS penting ada dan harus maksimal pengawasannya,” katanya. (ema)

To Top