Saksi Ahli: Keputusan MK Final dan Mengikat – FAJAR.co.id

FAJAR.co.id

exciting-banten
Makassar

Saksi Ahli: Keputusan MK Final dan Mengikat

FAJARONLINE, JAKARTA- Sidang Praperadilan kasus dugaan korupsi PDAM Kota Makassar yang menempatkan Ilham Arief Sirajuddin sebagai pemohon berlanjut di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Rabu 6 Mei 2015.

Ilham ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus tersebut sejak setahun lalu, Mei 2014. Ilham yang berstatus tersangka menghadirkan empat saksi. Dua saksi fakta adalah Hamzah Ahmad, mantan Direktur Utama PDAM Kota Makassar 2011-2015. Juga Oktavianus, Ketua Tim Monitoring Kerja Sama PDAM Kota Makassar dan kepala bagian perencanaan teknik pdam tahun 2010.

Sementara saksi ahli adalah Prof I Gede Panca Astawa, guru besar ilmu hukum dan administrasi negara UNPAD Bandung, serta Ifdal Kasim mantan Ketua Komnas HAM 2007-2012.

Dalam sidang yang dipimpin Hakim Tunggal Praperadilan, Yuningtyas Upiek, SH, Prof I Gede Astawa, menegaskan, keputusan Mahkamah Konstitusi terkait penetapan tersangka masuk sebagai objek praperadilan adalah final dan mengikat.

Karena final dan mengikat,  keputusan itu harus diikuti sesaat setelah diputuskan, bukan hanya oleh pemohon di MK tapi juga semua pihak yang terkait.

Tim hukum IAS sempat tanyakan apakah termasuk aparat penegak hukum, dan diiyakan dengan tegas oleh I Gede. “Tidak ada lagi proses hukum setelah keputusan itu. Makanya sesaat setelah diputuskan harus berlaku, ” tegasnya.

Hal ini bertentangan dengan sikap KPK dalam eksepsinya yang menolak keputusan MK itu sebagai pijakan hukum. Dalam sidang sebelumnya,  KPK meminta hakim menolak seluruh permohonan pemohon karena penetapan tersangka masih dianggap KPK tidak masuk sebagai objek praperadilan.

Keterangan I Gede juga mengisyaratkan kasus dugaan korupsi PDAM Kota Makassar yang terjadi dalam kerja sama PDAM dengan PT Traya 2006-2009,  seharusnya tidak menjadi tanggung jawab Ilham sebagai wali kota ketika itu.

Keterlibatan Ilham hanya mengeluarkan izin prinsip yang bunyinya bahwa di dalam melakukan kerja sama, pdam dan PT Traya agar memperhatikan UU yang berlaku dan memperhatikan saran dari badan pengawas. Sementara direksi PDAM ketika itu yang mengeksekusi kerja sama dengan pt traya.

I Gede juga menjelaskan dalam sistem pemerintahan, dikenal istilah pendelegasian kewenangan. Tidak bisa seorang kepala daerah bertanggung jawab penuh atas wewenang yg sudah diselegesikan.

“Pendelegasian itu biasanya dalam bentuk SKPD atau kepala badan, termasuk perusda seperti PDAM. Kalau ada kesalahan kewenangan dalam lembaga yang sudah menerima pendelegasian maka yang bertanggung jawab adalah yang didelegesikan karena mereka bertindak sebagai eksekutor. Tidak bisa semuanya ditanggung oleh kepala daerah,” katanya.(FO)

loading...
Click to comment
To Top