Berkunjung ke Maluku Utara, Ini Permintaan RKIH Kepada Jokowi – FAJAR.co.id

FAJAR.co.id

Ragam

Berkunjung ke Maluku Utara, Ini Permintaan RKIH Kepada Jokowi

TERNATE – Satu pekan kedepan Presiden Joko Widodo (Jokowi) bakal melakukan kunjungan kerja ke beberapa Provinsi dibagian timur Indonesia. Salah satunya, Provinsi Maluku Utara. Terkait kunjungan Jokowi tersebut, Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Rumah Kreasi Indonesia Hebat (RKIH) Provinsi Maluku Utara mempunyai beberapa permintaan kepada Jokowi.

Permintaan tersebut diantaranya, meminta Jokowi, agar segera mengeluarkan Kepres tentang Penetapan Pulau Morotai sebagai Free Trade Zone (FTZ), dimana Morotai dijadikan sebagai pintu Internasional Indonesia Timur dan pusat pertumbuhan nasional di Kawasan Timur Indonesia, mengingat posisi Morotai yang strategis dan berhadapan langsung dengan Samudera Pasifik. Disamping itu penetapan ini juga dimaksudkan dalam rangka mendukung program tol laut dan poros maritim dunia yang telah dicanangkan oleh pemerintah Republik Indonesia.

“Penetapan Pulau Morotai sebagai Free Trade Zone, dipercaya dapat mempercepat pembangunan Maluku Utara yang selama ini tertinggal,” kata Sandy Patriana Mahura ketua DPW RKIH Maluku Utara.

Kedua, meminta Jokowi agar segera mengeluarkan Kepres tentang Penetapan Maluku Utara sebagai salah satu daerah/provinsi yang menjadi Lumbung Ikan Nasional (LIN), hal ini mengingat potensi kelautan dan perikanan yang dimiliki oleh Provinsi Maluku Utara, dan tentu mengingat sejarah dan kebesaran masa lalu Maluku Utara sebagai salah satu emporium maritim terkuat di Indonesia Timur yang berhasil mengusir Portugis dan menunda penjajahan selama 100 tahun di nusantara.

[NEXT-FAJAR]

“Meminta Presiden Republik Indonesia, agar segara mengeluarkan Kepres tentang pembentukan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) di Maluku Utara. Demi menjamin rasa keadilan dan kemudahan pelayanan serta pemenuhan hak-hak atas hukum warga Negara, mengingat selama ini, Perkara-perkara/sengketa hukum terkait Tata Usaha Negara, masih berlangssung di PTUN Ambon. Hal ini tentu memberatkan masyarakat yang ingin berproses hukum ke PTUN,” tambahnya.

Demi mendukung ketiga permintaan itu, DPW RKIH Maluku Utara juga meminta Pemerintah Provinsi Maluku Utara dalam hal ini Gubernur agar segera menyiapkan semua dokumen pendukung terkait penetapan Pulau Morotai sebagai Free Trade Zone, kepastian status lahan dan penetapan kawasan, mempercepat penerbitan Surat Keputusan Gubernur tentang Dewan Daerah Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), serta.

Terkait penetapan Maluku Utara sebagai salah satu Lumbung Ikan Nasional (LIN) Gubernur juga diminta agar segera menyiapkan Blue Print dan Road Map program dimaksud serta membangun sinergitas dan koordinasi dengan bupati/walikota se Maluku Utara, departamen/badan terkait dan dunia usaha/investor, perguruan tinggi maupun masyarakat.

“Mengenai usulan pembentukan PTUN, diminta kepada Gubernur agar dapat melakukan koordinasi dan komunikasi dengan jajaran kementerian Hukum dan HAM maupun instansi fertikal dibawahnya. Pemerintah provinsi juga dapat membantu menyiapkan lahan dan atau pembangunan gedung/kantor PTUN guna mempercepat proses dimaksud,” tutupnya. (rls)

To Top