Incumbent Bisa Mobilisasi PNS, Bawaslu Harus Lebih Ketat – FAJAR.co.id

FAJAR.co.id

Ragam

Incumbent Bisa Mobilisasi PNS, Bawaslu Harus Lebih Ketat

SEMARANG, RAJA – Sebanyak 21 kabupaten/ kota di Jawa Tengah akan menggelar pilkada serentak pada 9 Desember 2015. Di sejumlah daerah, Pilkada serentak ini akan dipenuhi dengan para calon Incumbent yang saat ini masih menjabat sebagai kepala daerah, baik bupati maupun walikota. Pencalonan beberapa kepala daerah ini dinilai bakal berpotensi melakukan mobilisasi Pegawai Negeri Sipil (PNS) untuk mendapat dukungan nantinya.

Pengamat politik, Arkam Asikin mengungkapkan, pengawasan oleh Badan Pengawas pemilu (Bawaslu) harus lebih ketat, terutama di kabupaten yang memiliki kandidat incumbent. Sebab, para incumbent ini sangat berpotensi memanfaatkan kekuasaanya sebagai pejabat yang memiliki bawahan. ”PNS sangat memungkinkan bagi para calon incumbent untuk dimobilisasi,” kata Arkam Asikin belum lama ini.

Lanjunya, mobilisasi PNS akan secara otomatis terjadi dilingkup pemerintahan yang Bupatinya mencalonkan kembali dalam bursa Pilkada. Sebab, selaku bawahan ada rasa bentuk keseganan bila tidak memilih atasannya, begitupula dengan sang atasan sangat berpotensi mobilisasi massa. ”Sebaikya Bawaslu melakukan pengawasan sesuai dengan standar SOP yang berlaku,” ujarnya.

Tidak hanya itu, kata dia, para calon incumbent ini juga dapat melakukan pemanfaatan fasilitas negara dalam berkampanye. Menurutnya, para kandidat kepala daerah yang saat ini masih menjabat sebagai Bupati harus professional mengikuti Pilkada.

Karena, tidak jarang para incumbent ini dalam menjalankan tugas kedinasannya terdapat kampanye dan komunikasi politik hingga ke tingkat bawah pemerintahan, seperti camat, lurah, dan SKPD, bahkan melibatkan RTRW.

“Fasilitas-faslitas Negara jangan dimanfaatkan, karena fasilitas yang diperolehnya bukanlah milik pribadi, begitu juga tidak memanfaatkan posisinya sebagai pejabat untuk meraup suara,” ujarnya.

Hal serupa dikemukakan Pengamat Politik lainnya, Andi Haris. Menurutnya, bila terdapat calon Bupati incumbent yang melakukan mobilisasi politik, hal tersebut sama saja telah melakukan pelanggaran etika birokrasi dilingkup pemerintahan. “Jika terjadi mobilisasi sebaiknya dilaporkan saja,” sarannya.

Kata dia, para incumbent ini tidak menjamin akan berhasil memenangkan pertarungan politik dalam Pilkada serentak nanti, walau mengandalkan mobilisasi politik. Sebab, menurtunya, masyarakat sangat bisa menilai sendiri bagaimana kinerja yang dilakukan.

”Jika memang selama ia menjabat kebijakan-kebijakannya disenangi maka itu akan meningkatkan populeritasnya dalam Pilkada. Namun, jika dinilai gagal maka masyarakat tidak akan memilih mereka kembali,” bebernya. (dbs)

Click to comment
To Top