Saksi Ahli Untungkan IAS – FAJAR.co.id

FAJAR.co.id

exciting-banten
Makassar

Saksi Ahli Untungkan IAS

JAKARTA,FAJARONLINE–Sidang praperadilan yang diajukan mantan Wali Kota Makassar, Ilham Arief Sirajuddin, dikebut. Kemarin, tiga saksi dihadirkan dalam persidangan.

Salah satunya, Pakar Hukum Tata Negara dan Admintrasi Negara Universitas Padjajaran Bandung, Profesor Dr I Gede Pantja Astawa. Menurut saksi ahli ini, dalam sistem pemerintahan dari pusat sampai daerah di Indonesia pada dasarnya terjadi pendistribusian kewenangan.

Ini terlihat dari pembagian kewenangan tugas dan fungsi jabatan kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Termasuk Perusda atau badan yang dibentuk untuk tugas dan fungsi tertentu.

Dalam hal ini, kata dia, PDAM Makassar termasuk dalam salah satu yang dilimpahi kewenangan sebagai bagian dari penyebaran kewenangan. Ini, kata dia, adalah bentuk dari pengejawantahan sistem otonomi daerah. Kewenangan di daerah juga tidak pada satu titik yakni kepala daerah, namun dibagi pada instrumen pemerintahan lainnya.

Adapun dalam pemaknaan kewenangan atributif, delegatif, dan mandat, ditegaskan bahwa perbedaan pada wilayah eksekusi kewenangan. Kewenangan atributif, menurutnya, adalah kewenangan yang diterima pejabat publik atau kepala daerah yang merupakan perintah langsung dari peraturan perundang-undangan.

Adapun kewenangan delegatif yakni pelimpahan wewenang dan tanggung jawab pada instrumen organisasi lain dan pemerintahan. Pada posisi ini, yang didelegasikan menerima penuh wewenang tersebut. Sedangkan mandat hanya sebutan lain dari perintah, yakni memberi tugas pada pejabat tertentu untuk melaksanakan suatu perintah atasan.

Ahli juga mengungkapkan diskresi yang kembali menguatkan pemohon. Menurutnya, diskresi adalah kewenangan eksklusif dari pejabat atas jabatannya yang dinilai baik dan dengan pertimbangan tertentu. Pemegang kewenangan diskresi ini, kata dia, tidak bisa serta merta dipersalahkan jika mengambil kebijakan. Apalagi, dibawa ke proses hukum.

“Makanya, eksepsi (bantahan) untuk diskresi itu harus pada pengujian pertimbangan atas kebijakannya. Apakah pertimbangannya memiliki unsur yang merugikan atau tidak. Tidak boleh karena kebijakan kemudian dipidana. Saya beri contoh gaji 13 PNS. Itu tidak ada aturannya, dalam setahun hanya 12 bulan. Nah, apakah presiden akan dipidanakan? Kan tidak,” sebutnya.(arm/ars)

Untuk selengkapnya, Baca di Harian Fajar dan Epaper edisi 7 Mei 2015.

 

loading...
Click to comment
To Top