JK Minta Pemprov Tak Obral Perizinan – FAJAR.co.id

FAJAR.co.id

exciting-banten
Makassar

JK Minta Pemprov Tak Obral Perizinan

FAJAR ONLINE, MAKASSAR — Pemprov Sulsel melakukan gebrakan besar. Gebyar Perizinan yang digagas Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah (BKPMD) Sulsel mendapat apresiasi banyak pihak. Kendati begitu, Wakil Presiden RI, Jusuf Kalla meminta agar program ini tidak asal menerbitkan izin. “Jangan pentingkan kuantitasnya, tetapi kualitas yang utama. Jangan karena mengejar banyak, semua gampang urus izin,” kata JK melalui sambungan teleconference di sela-sela Gebyar Perizinan, Kamis 7 Mei.

JK khawatir, jika izin gampang terbit maka Kota Makassar bakal semakin semrawut. Hotel-hotel makin bertebaran, hingga memenuhi kota ini. “Wali kota bagaimana itu dekat rumah saya. Nanti sudah penuh ruko di sana. Hotel juga makin banyak,” tanya JK kepada Wali Kota Makassar, Moh Ramdham Pomanto.

Danny, sapaan akrab wali kota memberikan jaminan. Ia mengaku akan mengkaji setiap permintaan izin. Utamanya soal Izin Mendirikan Bangunan (IMB). “Siap Pak Wapres, kita pasti atasi. Kami juga sementara benahi hotel yang tidak berizin,” jawab Danny. Kemarin teleconference JK dengan tetamu “Gebyar Perizinan” berlangsung cukup lama. JK memang banyak pesan. Tetapi, ia juga menyambut baik langkah yang dilakukan Pemprov Sulsel.

Menurut JK, kegiatan ini memberikan ruang lebih besar kepada pelaku usaha kecil dan menengah. Mereka dimudahkan dapat izin, sehingga mudah mengurus kebutuhan mereka. Terutama kemudahan mengurus kredit modal usaha. Selain gebyar Perizinan untuk UMKM, kegiatan ini juga sekaligus melaunching perizinan satu pintu untuk Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang ingin mengurus izin bekerja keluar.

Irman mengatakan, seluruh pengurusan data diri dan kelengkapan berkas calon TKI cukup dikumpulkan di BKPMD Kabupaten dan diproses secara online oleh BKPMD provinsi. Calon TKI tidak perlu lagi mendatangi kantor imigrasi. “Semuanya diproses dengan cepat dan gratis,” katanya. Irman menambahkan, seluruh proses perizinan tersebut mulai efektif sejak dilaunching, kemarin. Lima asosiasi TKI sudah ada di kantor BKPMD dan siap melayani calon TKI yang ingin mengurus berkas. “Lima asosiasi ini rencananya kami akan bentuk dalam sebuah forum,” ujarnya. (yus-hik/ars-sap)

loading...
Click to comment
To Top