Ini Alasan Ridwan Hisjam Tolak Reshuffle Kabinet – FAJAR.co.id

FAJAR.co.id

Nasional

Ini Alasan Ridwan Hisjam Tolak Reshuffle Kabinet

SURABAYA – Banyak yang mendukung agar reshuffle kabinet kerja Pemerintahan Joko Widodo – Jusuf Kalla segera direalisasi. Namun, tak sedikit juga yang menolak untuk dilakukan perombakan itu. Salah satu yang menolak adanya reshuffle kabinet adalah Politisi Partai Golkar kubu Aburizal Bakrie, Ridwan Hisjam.

Menurut pria yang juga menjabat sebagai Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) Partai Golkar itu menilai jika reshuffle terus dipaksakan maka Jokowi – JK justru belum siap untuk  menjadi pemimpin Indonesia. Penilaian Ridwan tentu beralasan. Itu diungkapkan Ridwan kala melakukan Sosialisasi Pancasila, UUD’45, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika di Forum Pengajian Al Hidayah Kabupaten Malang, Jawa Timur, Kamis (7/5).

Lebih lanjut, Ridwan menanggapi banyaknya desakan yang menyatakan bahwa kinerja kabinet Jokowi – JK tidak mampu membantu jalannya pemerintahan. Dikatakan, untuk membuktikan kemampuannya kabinet kerja masih membutuhkan waktu setelah melewati proses penyesuaian pada tiga bulan pertama. 

Olehnya itu, saat ini Kabinet Kerja masih berjalan 6 bulan lebih. Jika memang Jokowi- JK mau melakukan perombakan kabinet, maka alangkah baiknya dilaksanakan pada bulan Oktober 2015, atau tepat satu tahun pemerintahan berjalan.

“APBN-P 2015 baru disahkan, dan para menteri juga belum merealisasikan program-program pembangunan infrastruktur yang mereka rencanakan. Semuanya masih tahap persiapan,” tutur Wakil Ketua Komisi X DPR RI itu.

Ridwan juga menanggapi banyaknya kesalahan maupun kebijakan-kebijakan sejumlah menteri yang dianggap kontroversi atau salah. Menurut Ridwan, hal tersebut hanya masalah teknis semata dan tidak lantas menandakan para menteri telah gagal menjalankan tugasnya. “Justru salah satu program yang belum beres adalah pengadaan kartu sakti, karena program tersebut masih membutuhkan koordinasi lebih lanjut,” tukasnya.

Ditambahkan, terkait dengan kesalahan-kesalahan yang kadang dilakukan oleh para menteri, Ridwan menilai semuanya itu jangan langsung sepenuhnya diklaim sebagai kesalahan menteri tersebut. Alasannya, tugas menteri sebenarnya adalah yang berkaitan dengan konsep. Sementara pelaksanaan menjadi tanggung jawab direktorat jenderal.

“Dalam proses pelaksanaan program justru ada dijajaran bawah, lewat birokrasi. Intinya para menteri ini masih penyesuaian irama, jadi seharusnya bisa diwajarkan kalau kasih instruksi masih ngawur,” tutupnya. (hrm)

Click to comment
To Top