Masalah Repo Fiktif Bank Maluku Masih Ditangani Mabes Polri – FAJAR.co.id

FAJAR.co.id

Ragam

Masalah Repo Fiktif Bank Maluku Masih Ditangani Mabes Polri

AMBON- PT. Bank Maluku benar-benar dirundung berbagai masalah. Belum tuntas penetapan pengurus ditingkat pimpinan, yang berimbas pada masalah kredit. Berikut tambah lagi persoalan hukum yang berkaitan dengan transaksi surat berharga atau Repurchase Agreement  (Repo) fiktif.

Untuk masalah transaksi Repo fiktif, masalah tersebut sementara ditangai Mabes Polri.

Wakil Gubernur Maluku, Zeth Sahuburua mengatakan, kasus yang akhirnya merugikan Bank Pembangunan Daerah Maluku (BPDM) sebesar Rp 262 miliar itu masih diselidiki.

“Sementara kita menunggu hingga masalah ini ditangani Mabes Polri,” ujar Sahubura kepada wartawan kemarin.

Menurutnya, proses pengambilan aset dari PT Andalan Artha Advisindo Sekuritas (PT. AAA) atau yang kini berganti menjadi PT. Inti Capital Sekuritas tengah dilakukan. PT. AAA merupakan pelaku transaksi Repo fiktif yang menjadi bidikan Mabes Polri.

“Namun jika pihak Sekuritas AAA tidak mengembalikannya, maka aset tersebut akan dijual dengan harga yang lebih besar dari yang diambil. Tapi yang jelas, pemerintah akan berusaha mengambil aset Bank Maluku kembali setelah persoalan hukumnya jelas,” terang Sahubura.

Sementara itu, berdasarkan hasil pemeriksaan rutin pada 2014, ditemukan transaksi Reverse Repo surat berharga sebesar Rp262 milyar di BPD Maluku.Selain itu, OJK menemukan transaksi pembelian Reverse Repo surat berharga sebesar Rp146 milyar dan USD1.250 ribu di Bank Anda. Kedua transaksi itu dilakukan bank dengan AAA Sekuritas tanpa didasari underlying.

Terkait kepengurusan pimpinan Bank Maluku, Sahuburua mengatakan, sementara tinggal disempurnakan. Kelengkapan kepengurusan tingkat komisaris hingga dewan direksi tengah menunggu persetujuan Otoritas Jasa Keuangan.

Akibat berlarut-larutnya penetapan Komisaris dan Direktur defenitif Bank Maluku, proses penyaluran kredit (dalam jumlah besar) menjadi terhambat.

“Sebelum pengisian jabatan lengkap, pemberian kredit hanya hanya dibolehkan sebesar Rp750 juta. Namun setelah adanya pengisian jabatan, pemberian kredit dalam bentuk banyak sudah bisa diberikan,” simpulnya. (IO)

To Top