Masuk Bursa Calon Kada, PNS Wajib Mundur Permanen – FAJAR.co.id

FAJAR.co.id

Pilkada

Masuk Bursa Calon Kada, PNS Wajib Mundur Permanen

KENDARI – Para Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang berkeinginan untuk ikut mencalonkan diri dalam pemilihan kepala daerah harus berpikir panjang lagi. Apalagi, masa pengabdian sebagai PNS masih terbilang cukup lama.

Pasalnya, bagi mereka dihadang dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN). Mereka harus menentukan pilihan. Ikut bertarung dalam panggung politik dengan melepas status PNS atau mengurung niat untuk maju dan status PNS aman.

Ketentuan mutlak UU ASN tersebut mewajibkan PNS mundur secara permanen jika ingin masuk bursa pasangan calon kepala daerah di Pilkada. Secara teknis, Komisi Pemilihan Umum (KPU) sudah memberi gambaran soal itu.

Ketua KPU Sultra, Hidayatullah menjelaskan, saat pendaftaran pasangan calon kepala daerah di KPU, wajib menyertakan surat pernyataan pengunduran diri dari PNS dan didukung dengan pernyataan pejabat berwenang. “Jadi, saat parpol pengusung memasukan berkas pendaftaran di KPU, wajib ada pernyataan pribadi bahwa telah mengundurkan diri. Itu ditandatangani di atas materai. Ditambah lagi, keterangan dari pejabat berwenang, bahwa pengunduran dirinya masih dalam proses,” ungkap Hidayatullah.

Mantan Komisioner KPU Kota Kendari ini menegaskan, tanpa ada surat pernyataan (penjelasan) dari pejabat berwenang, maka berkas pencalonan tidak akan diakomodir. Dengan kata lain, KPU akan menolak pencalonan bersangkutan. “Pernyataan dari pejabat berwenang diperlukan, supaya calon PNS tidak lagi bisa kembali ke posisi semula (PNS lagi), ketika tidak terpilih. Secara moril, saat pernyataan pengunduran diri itu keluar, PNS bersangkutan tidak boleh lagi terima gaji,” imbuhnya.

Hidayatullah menambahkan, pihaknya akan menyampaikan data dan informasi calon PNS itu pada lembaga pengawas pemilu (Panwaslu), LSM bahkan masyarakat secara umum. Tujuannya, supaya bersama-sama melakukan pengawasan. “Kami tidak ingin kejadian sebelumnya terulang. Ada calon kepala daerah dari PNS misalnya tidak terpilih, tapi masih bisa kembali lagi jadi PNS. Aturan sekarang sudah ketat dan publik bisa memantau itu,” tegasnya.

Untuk itu, Hidayatullah mengingatkan bakal calon dari PNS untuk mengurus persyaratan administrasi pengunduran diri sejak saat ini. Sebab, pendaftaran pasangan calon kepala daerah, baik diusung parpol maupun perseorangan dimulai tanggal 26 Juli 2015. Kalau terlambat pasti rugi sendiri. Begitu juga dengan parpol pengusung, supaya mengingatkan figur jagoannya (kalau dari PNS) untuk secepatnya memproses.

“Karena percuma juga. Meski diusung berapa parpol, tapi tidak ada pernyataan pengunduran diri dari pejabat berwenang, pasti tidak akan diakomodir,” terangnya.

Di tempat terpisah, Juru Bicara BKN Tumpak Hutabarat mengatakan, memang sudah seharusnya PNS mengundurkan diri jika maju di Pilkada. “Ya intinya PNS kan harus netral. Kalau ikut Pilkada, bagaimana bisa netral. Apalagi jika majunya diusung partai politik,” ujar Tumpak Hutabarat.

Lalu bagaimana dengan gugatan ke MK yang meminta UU ASN itu dicabut? Menurutnya, jika nantinya MK mengabulkan gugatan yang diajukan Rektor Universitas Nusa Cendana  Nusa Tenggara Timur (NTT), Fredik Lukas Beno, maka akan timbul masalah menyangkut netralitas PNS. “Jika tidak wajib mundur, menjadi tidak netral, ya pasti akan muncul masalah,” terang Tumpak. (yog/ing/KP/a)

Click to comment
To Top