DPR Papua Temui Menteri Saleh, Ini Yang Mereka Minta – FAJAR.co.id

FAJAR.co.id

Ragam

DPR Papua Temui Menteri Saleh, Ini Yang Mereka Minta

JAKARTA–Sebanyak empat anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP) menemui Menteri Perindustrian Saleh Husin. Mereka membawa lima agenda warga Papua untuk disampaikan kepada Kementerian Perindustrian.

“Pertama, kami minta Pak Saleh Husin membantu mengaktifkan kembali industri pengalengan ikan di Biak Numfor yang telah 15 tahun tidak aktif,” kata Yan P Madenas, anggota Komisi IV bidang pembangunan DPRP usai menemui Menperin Saleh Husin di Kementerian Perindustrian, Jakarta (Jumat, 8/5).

Menurut Yan, pengalengan ikan di Biak Numfor sangat penting demi memanfaatkan potensi alam dan tenaga kerja nelayan terampil di Papua. Seperti diketahui, perairan Biak mempunyai posisi yang strategis yaitu menghadap langsung ke Samudera Pasifik yang selama ini dikenal sangat kaya akan potensi ikan tuna.

Sebelumnya, industri pengalengan ikan di Biak sudah ada dan dioperasikan oleh PT Biak Mina Jaya. Namun tanpa alasan yang jelas, perusahaan telah ditutup dan berhenti beroperasi . Kini masyarakat Biak berharap agar pemerintah pusat dapat menarik investor baru untuk mengaktifkan kembali perusahaan tersebut.

“Selain itu, kami berharap pemerintah juga mengembangkan industri pengolahan ikan. Sehingga, para nelayan tidak hanya menghasilkan ikan segar, tapi dapat diolah sehingga bernilai tambah,” ujar Yan.

Untuk memenuhi hal tersebut, diperlukan bantuan peralatan dan peningkatan infrastruktur listrik di Biak. Aliran listrik diperlukan untuk mesin pendingin sehingga kualitas ikan tangkapan dapat bertahan lebih lama.

Sementara itu, Menteri Perindustrian Saleh Husin mengapresiasi permintaan anggota DPRP tersebut. Menurutnya, potensi Papua memang belum sepenuhnya tergarap.

“Potensi Papua yang berada di kawasan timur memang belum banyak tergarap. Industri yang melibatkan warga lokal seperti perikanan dan pertanian, menjadi salah satu prioritas untuk dikembangkan,” ujar Menperin.

Menanggapi hal itu, Kementerian Perindustrian akan berkoordinasi secara internal maupun dengan kementerian lainnya agar pengembangan Papua bisa berjalan dengan cepat.

Mengenai bidang pertanian, masyarakat Papua juga berharap Menperin mendorong pengembangan ubi jalar yang dapat diproduksi menjadi tepung. Khusus ubi jalar ini, lahan seluas 5-7 hektar telah dibebaskan dengan dana Rp 5 miliar, tapi hingga sekarang belum terealisasi penanaman dan industri pengolahannya.

Dalam kesempatan yang sama anggota DPRP lainnya, Wilhemus Pigai, mengungkapkan adanya 47 kapal eks asing yang dimiliki warga namun tidak dapat beroperasi.

“Saat ini status surat kapal dan syarat administrasi sedang diproses. Kami minta (proses) ini dipercepat karena menyangkut anak buah kapal yang sebagian besar warga Papua sekarang menganggur,” ujar Wilhemus.

Selain hal tersebut, anggota DPRP juga mendesak PT Freeport Indonesia mendidik dan melatih lebih banyak lagi SDM lokal Papua sehingga nantinya dilibatkan dalam proses produksi smelter milik perusahaan tambang tersebut.

“Selama ini, kontribusi pendidikan dan pelatihan Freeport bagi warga lokal agar punya skill masih sangat kurang,” ungkap Yan dengan tegas. [did]

 

To Top