Gerak DPD Terbatas! – FAJAR.co.id

FAJAR.co.id

Ragam

Gerak DPD Terbatas!

Dialog publik DPD RI

Pakar Ketatanegaraan Fisip Undip Teguh Yuwono dalam dialog publik bertajuk ‘Suara DPD Suara Daerah’ yang diselenggarakan di Gedung Pers Semarang, Senin (11/5).

SEMARANG, RAJA– Hanya Dewan Perwakilan Daerah (DPD) yang dirindukan oleh masyarakat. Melihat kegaduhan politik yang terjadi di legislatif maupun eksekutif pusat, membuat posisi DPD sebagai satu-satunya harapan masyarakat.

Demikian diungkapkan Pakar Ketatanegaraan Fisip Undip Teguh Yuwono dalam dialog publik bertajuk ‘Suara DPD Suara Daerah’ yang diselenggarakan di Gedung Pers Semarang, Senin (11/5).

Teguh Yuwono menjelaskan, peran DPD memang strategis untuk meraih kepercayaan masyarakat. Sebab, DPD merupakan institusi pemerintahan yang amat jauh dari unsur-unsur kepentingan politik. Bisa dibilang, DPD menjadi penetralisir atas berkurangnya kepercayaan masyarakat kepada pemerintah, yang selama ini didominasi oleh kepentingan-kepentingan politik. “Dari survey saya sejak pemilu sampai pemilukada, bisa disimpulkan bahwa harapan masyarakat pada DPD lebih besar dari pada dengan DPR,” terang dia. “Sebab itulah, anggota DPD ini harus cermat dalam menentukan langkah, agar tidak sampai ke ranah pertarungan personal.”

Meski dirindukan, imbuhnya, namun jika melihat realitas memang tidak bisa dipungkiri bahwa eksistensi DPD amat kurang di mata masyarakat. Menurutnya, hal itu disebabkan karena masyarakat banyak yang belum tahu peran DPD. Dikatakannya, memang peran DPD sangat terbatas sehingga tidak bisa bertindak langsung dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat.

Denti Eka Pratiwi, anggota Komite II DPD RI menjelaskan bahwa peranan DPD itu hanya sebatas memberikan pengawasan terhadap undang-undang. Namun, DPD tidak memiliki kewenangan secara langsung untuk menetapkan atau melakukan sesuatu hal.

Meski begitu, pihaknya mengaku terus berupaya melakukan penguatan atas eksistensi DPD di mata masyarakat. Salah satu caranya yakni dengan terjun langsung ke masyarakat, melakukan pendekatan untuk memperlihatkan peranan DPD melalui kegiatan konkret. “Misalnya adalah masalah sampah. Kami di DPD terus melakukan pengawasan terhadap Perda tentang sampah. Sekarang sudah 60 % perkembangannya. Jadi, nanti diharapkan agar masyarakat tidak hanya membuang, tapi juga bisa melakukan 3R; reuse, reduce, recycle,” ungkapnya.

Komite II DPD RI dari Jawa Tengah itu menjelaskan bahwa jika bisa dikenal masyarakat, maka itu akan berimbas besar pada kepercayaan diri DPD. Menurutnya, dukungan masyarakat adalah hal yang luar biasa bagi DPD.

Sementara itu, Ketua BPK Komite IV Bambang Sadono mengatakan bahwa memang tidak dipungkiri peran DPD amat minim di mata pemerintahan. Bahkan, dalam penetapan undang-undang pun kapasitas DPD amat terbatas, karena hanya bisa memberikan rekomendasi. “Dari 57 RUU yang direspon hanya satu. Itu tentang RRU Kelautan yang sekarang sudah ditetapkan sebagai UU Kelautan. Bahkan, pembahasan UU yang harusnya menjadi bagiannya DPD dan DPR, tapi justru dipegang oleh DPR dan presiden. Ya, meskipun presiden memiliki hak veto untuk menolak ketika UU tersebut tidak bisa dilaksanakan.”

Bambang Sadono memang menyayangkan minimnya peran dari DPD. Seolah DPD tidak memiliki hak untuk menentukan kebijakan, bahkan hanya untuk di daerah sekalipun. Hal senada juga diungkapkan oleh Ketua Komite I DPD RI Akhmad Muqowam. Tandasnya, “Ruang gerak DPD terbatas!”

Ke depannya, Denti Eka Pratiwi berharap agar eksistensi DPD bisa lebih diakui oleh masyarakat. “Kami harap DPD bukan lagi menjadi makanan asing bagi masyarakat.” (SS)

loading...
Click to comment
To Top