Ini Empat Alasan IAS Optimis Hadapi Putusan Praperadilan – FAJAR.co.id

FAJAR.co.id

exciting-banten
Ragam

Ini Empat Alasan IAS Optimis Hadapi Putusan Praperadilan

JAKARTA- Jelang sidang putusan praperadilan yang diajukan H Ilham Arief Sirajuddin terhadap penetapan dirinya sebagai tersangka oleh  Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) beberapa waktu lalu, tim kuasa hukum Ilham menilai penetapan status tersangka pada kliennya adalah sebuah kesalahan.  Pasalnya tidak cukup bukti kuat untuk menyangkakan Ilham.

Berikut empat alasan IAS bisa menangkan gugatan, seperti dijelaskan Kuasa Hukum IAS Johnson Panjaitan, dalam rilisnya pada Fajar.co.id.

1. Tidak Cukup Alat Bukti

Terlebih, penetapan tersangka tidak didasarkan atas dua alat bukti yang cukup. Artinya,  tidak ada bukti-bukti yang diajukan KPK yang dapat membuktikan adanya kerugian negara dalam perkara pidana yang disangkakan kepada Ilham. Apalagi kerja sama antara PDAM Kota Makassar dengan PT Traya Tirta Makassar yang disebut-sebut KPK terdapat unsur kerugian negara merupakan proyek investasi, bukan proyek pengadaan barang dan jasa.

Bukti permulaan yang diajukan KPK berupa laporan hasil audit atas dugaan penyimpangan dalam kerjasama rehabilitasi dan transfer instalasi pengelolaan air minum Panaikang Kota Makassar pada PDAM Kota Makassar tahun 2007 tidak dapat dijadikan sebagai bukti permulaan yang cukup oleh karena dilakukan oleh BPKP yang tidak mempunyai kewenangan untuk melakukan perhitungan adanya kerugian Negara.

Sebab berdasarkan ketentuan hukum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 Tentang Badan Pemeriksa Keuangan menegaskan bahwa BPKP tidak mempunyai kewenangan untuk menentukan kerugian negara. Satu-satunya lembaga yang diberikan kewenangan untuk menentukan adanya kerugian Negara hanyalah BPK. Sementara hasil Audit BPK Tahun 2012 belum Final.

Artinya, langkah KPK menetapkan Ilham sebagai tersangka, sebelum adanya bukti kerugian Negara bertentangan dengan Pasal 11 huruf c, UU No.30 Tahun 2002, tentang Pemberantasan Tindak pidana Korupsi. Semestinya, Berdasarkan ketentuan hukum tersebut di atas, seharusnya termohon harus KPK harus membuktikan terlebih dulu adanya unsur kerugian negara sebagai inti delik dalam Pasal 2  UU No.31 Tahun 1999 jo UU No.20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi  sebelum menetapkan seseorang  sebagai tersangka. [NEXT-FAJAR]

2. Harusnya Kasus Perdata

Bahwa hubungan hukum yang terjadi antara PDAM Kota Makassar dengan PT TRaya adalah hubungan yang bersifat perdata. Artinya, dalam konteks hubungan kerja sama tersebut, Ilham bukanlah pihak yang berada di dalamnya. Di samping itu, tidak terdapat perbuatan melawan hukum secara pidana.

Sumber dana dalam kerja sama investasi ini pun seluruhnya berasal dari pihak swasta dalam bentuk rehabilitasi, operasi dan transfer. Tidak ada dana  real yang masuk ke kas PDAM. Menariknya, pernyataan ini juga sesuai dengan keterangan saksi fakta yang diajukan KPK,  Hamsah Ahmad, termasuk saksi fakta yang diajukan Ilham, Aminuddin.

3. Duluan Tersangka, Penyitaan Bukti Kemudian

Sementara itu berdasarkan hasil pemeriksaan persidangan perkara peradilan No. : 32/PID/PRAP/2015/PN.Jkt.Sel ini terbukti bahwa  KPK menetapkan Ilham sebagai tersangka terlebih dulu sebelum dilakukan penyidikan berupa pemeriksaan sejumlah saksi-saksi, penyitaan dan penggeledahan dan upaya hukum lainnya.

Anehnya, penetepan tersangka dilakukan bersamaan dengan penerbitan Sprindik  pemeriksaan dilakukan pada Kamis, tanggal 17 Juli 2014. Disamping itu terbukti pula proses penyidikan seperti pemeriksaan saksi-saksi dan penyitaan yang dilakukan KPK baru dilakukan setelah adanya penetapan tersangka, sesuai keterangan saksi-saksi yang diajukan Ilham yaitu Hamza Ahmad dan Octavianus Arrang Paembonan yang berada di bawah sumpah.

Kedua saksi menerangkan  bahwa mereka diperiksa pada 15 juli 2014 dan 17 juli 2014, setelah adanya penetapan tersangka. Hal ini juga sesuai dengan keterangan saksi fakta yang diajukan KPK yakni Aminuddin dan Tessa Mahardika yang menerangkan di bawah sumpah bahwa pemeriksaan saksi-saksi dan penyitaan  baru dilakukan pada Juli 2014 setelah adanya penetapan tersangka pada tanggal 2 Mei 2014.

Karena itu penyitaan yang dilakukan KPK tidak sah menurut hukum karena dilakukan pada saat para saksi tersebut diperiksa yang seolah-olah mereka menguasai dokumen-dokumen yang disita. Padahal sebelumnya dokumen-dokumen itu sudah ada dalam penguasaan KPK. Hal ini sesuai dengan keterangan saksi fakta Hamzah Ahmad  yang menerangkan bahwa dari 31 bukti surat yang disita Penyidik ada 6 (vide bukti P-6) diantaranya yang tidak berada dalam penguasaannya.

Hal ini sejurus dengan keterangan saksi fakta Oktavianus Arrang yang pada pokoknya menerangkan bahwa dari keseluruhan dokumen surat-surat yang disita KPK sebanyak 199, tidak ada satupun yang dimiliki dan/atau berada dibawah penguasannya.

Karena itu secara meyakinkan penetapan Ilham sebagai tersangka tidak berdasarkan  bukti permulaan yang cukup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 184 KUHAP. Disamping itu tidak ada bukti (baik surat maupun saksi) yang dapat membuktikan terpenuhinya “unsur kerugian negara“, yang diajukan KPK.  [NEXT-FAJAR]

4. Masuk Ranah Diskresi

 Selain itu secara meyakinkan tidak ada kesalahan atau penyalahgunaan wewenang yang dilakukan Ilham dalam kerjasama tersebut saat Ilham menjabat  Walikota Makassar. Seperti juga diungkapkan pendapat ahli hukum Prof.DR.HM.Laica Marzuki, SH (Mantan Hakim Agung RI, Seminar nasional H.U.T IKAHI KE-62, 26 Maret 2015, hal : 3-4), yang mengemukakan bahwa ,”Diskresi merupakan keniscayaan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Tanpa diskresi pemerintahan mengalami disfunction, cenderung stagnasi. Diskresi tidak bisa dipidana.

Karena itu  agar tidak menimbulkan kerugian yang lebih besar  dan tidak melanggar hak hukum dan hak asasi Ilham, sudah sepatutnya Hakim Praperadilan yang memeriksa dan mengadili perkara ini dapat  mengabulkan permohonan Praperadilan seluruhnya. Di samping itu harus dinyatakan bahwa penetapan tersangka Ilham tidak sah. (hrm)

 

loading...
Click to comment
Ragam

Ini Empat Alasan IAS Optimis Hadapi Putusan Praperadilan

JAKARTA- Jelang sidang putusan praperadilan yang diajukan H Ilham Arief Sirajuddin terhadap penetapan dirinya sebagai tersangka oleh  Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) beberapa waktu lalu, tim kuasa hukum Ilham menilai penetapan status tersangka pada kliennya adalah sebuah kesalahan.  Pasalnya tidak cukup bukti kuat untuk menyangkakan Ilham.

Berikut empat alasan IAS bisa menangkan gugatan, seperti dijelaskan Kuasa Hukum IAS Johnson Panjaitan, dalam rilisnya pada Fajar.co.id.

1. Tidak Cukup Alat Bukti

Terlebih, penetapan tersangka tidak didasarkan atas dua alat bukti yang cukup. Artinya,  tidak ada bukti-bukti yang diajukan KPK yang dapat membuktikan adanya kerugian negara dalam perkara pidana yang disangkakan kepada Ilham. Apalagi kerja sama antara PDAM Kota Makassar dengan PT Traya Tirta Makassar yang disebut-sebut KPK terdapat unsur kerugian negara merupakan proyek investasi, bukan proyek pengadaan barang dan jasa.

Bukti permulaan yang diajukan KPK berupa laporan hasil audit atas dugaan penyimpangan dalam kerjasama rehabilitasi dan transfer instalasi pengelolaan air minum Panaikang Kota Makassar pada PDAM Kota Makassar tahun 2007 tidak dapat dijadikan sebagai bukti permulaan yang cukup oleh karena dilakukan oleh BPKP yang tidak mempunyai kewenangan untuk melakukan perhitungan adanya kerugian Negara.

Sebab berdasarkan ketentuan hukum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 Tentang Badan Pemeriksa Keuangan menegaskan bahwa BPKP tidak mempunyai kewenangan untuk menentukan kerugian negara. Satu-satunya lembaga yang diberikan kewenangan untuk menentukan adanya kerugian Negara hanyalah BPK. Sementara hasil Audit BPK Tahun 2012 belum Final.

Artinya, langkah KPK menetapkan Ilham sebagai tersangka, sebelum adanya bukti kerugian Negara bertentangan dengan Pasal 11 huruf c, UU No.30 Tahun 2002, tentang Pemberantasan Tindak pidana Korupsi. Semestinya, Berdasarkan ketentuan hukum tersebut di atas, seharusnya termohon harus KPK harus membuktikan terlebih dulu adanya unsur kerugian negara sebagai inti delik dalam Pasal 2  UU No.31 Tahun 1999 jo UU No.20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi  sebelum menetapkan seseorang  sebagai tersangka. [NEXT-FAJAR]

2. Harusnya Kasus Perdata

Bahwa hubungan hukum yang terjadi antara PDAM Kota Makassar dengan PT TRaya adalah hubungan yang bersifat perdata. Artinya, dalam konteks hubungan kerja sama tersebut, Ilham bukanlah pihak yang berada di dalamnya. Di samping itu, tidak terdapat perbuatan melawan hukum secara pidana.

Sumber dana dalam kerja sama investasi ini pun seluruhnya berasal dari pihak swasta dalam bentuk rehabilitasi, operasi dan transfer. Tidak ada dana  real yang masuk ke kas PDAM. Menariknya, pernyataan ini juga sesuai dengan keterangan saksi fakta yang diajukan KPK,  Hamsah Ahmad, termasuk saksi fakta yang diajukan Ilham, Aminuddin.

3. Duluan Tersangka, Penyitaan Bukti Kemudian

Sementara itu berdasarkan hasil pemeriksaan persidangan perkara peradilan No. : 32/PID/PRAP/2015/PN.Jkt.Sel ini terbukti bahwa  KPK menetapkan Ilham sebagai tersangka terlebih dulu sebelum dilakukan penyidikan berupa pemeriksaan sejumlah saksi-saksi, penyitaan dan penggeledahan dan upaya hukum lainnya.

Anehnya, penetepan tersangka dilakukan bersamaan dengan penerbitan Sprindik  pemeriksaan dilakukan pada Kamis, tanggal 17 Juli 2014. Disamping itu terbukti pula proses penyidikan seperti pemeriksaan saksi-saksi dan penyitaan yang dilakukan KPK baru dilakukan setelah adanya penetapan tersangka, sesuai keterangan saksi-saksi yang diajukan Ilham yaitu Hamza Ahmad dan Octavianus Arrang Paembonan yang berada di bawah sumpah.

Kedua saksi menerangkan  bahwa mereka diperiksa pada 15 juli 2014 dan 17 juli 2014, setelah adanya penetapan tersangka. Hal ini juga sesuai dengan keterangan saksi fakta yang diajukan KPK yakni Aminuddin dan Tessa Mahardika yang menerangkan di bawah sumpah bahwa pemeriksaan saksi-saksi dan penyitaan  baru dilakukan pada Juli 2014 setelah adanya penetapan tersangka pada tanggal 2 Mei 2014.

Karena itu penyitaan yang dilakukan KPK tidak sah menurut hukum karena dilakukan pada saat para saksi tersebut diperiksa yang seolah-olah mereka menguasai dokumen-dokumen yang disita. Padahal sebelumnya dokumen-dokumen itu sudah ada dalam penguasaan KPK. Hal ini sesuai dengan keterangan saksi fakta Hamzah Ahmad  yang menerangkan bahwa dari 31 bukti surat yang disita Penyidik ada 6 (vide bukti P-6) diantaranya yang tidak berada dalam penguasaannya.

Hal ini sejurus dengan keterangan saksi fakta Oktavianus Arrang yang pada pokoknya menerangkan bahwa dari keseluruhan dokumen surat-surat yang disita KPK sebanyak 199, tidak ada satupun yang dimiliki dan/atau berada dibawah penguasannya.

Karena itu secara meyakinkan penetapan Ilham sebagai tersangka tidak berdasarkan  bukti permulaan yang cukup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 184 KUHAP. Disamping itu tidak ada bukti (baik surat maupun saksi) yang dapat membuktikan terpenuhinya “unsur kerugian negara“, yang diajukan KPK.  [NEXT-FAJAR]

4. Masuk Ranah Diskresi

 Selain itu secara meyakinkan tidak ada kesalahan atau penyalahgunaan wewenang yang dilakukan Ilham dalam kerjasama tersebut saat Ilham menjabat  Walikota Makassar. Seperti juga diungkapkan pendapat ahli hukum Prof.DR.HM.Laica Marzuki, SH (Mantan Hakim Agung RI, Seminar nasional H.U.T IKAHI KE-62, 26 Maret 2015, hal : 3-4), yang mengemukakan bahwa ,”Diskresi merupakan keniscayaan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Tanpa diskresi pemerintahan mengalami disfunction, cenderung stagnasi. Diskresi tidak bisa dipidana.

Karena itu  agar tidak menimbulkan kerugian yang lebih besar  dan tidak melanggar hak hukum dan hak asasi Ilham, sudah sepatutnya Hakim Praperadilan yang memeriksa dan mengadili perkara ini dapat  mengabulkan permohonan Praperadilan seluruhnya. Di samping itu harus dinyatakan bahwa penetapan tersangka Ilham tidak sah. (hrm)

 

loading...
Click to comment
To Top