Presiden Teken Inpres Pemberantasan Korupsi – FAJAR.co.id

FAJAR.co.id

exciting-banten
Hukum

Presiden Teken Inpres Pemberantasan Korupsi

JAKARTA-Presiden Joko Widodo telah menandatangani dokumen Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 7/2015 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (Aksi PPK) Tahun 2015, pada Rabu (6/5) lalu.

Inpres ini merupakan penjabaran dan pelaksanaan lebih lanjut atas Peraturan Pemerintah (PP) No. 55/2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025.

Menurut Menteri PPN/Kepala Bappenas, Andrinof Chaniago, dalam Inpres ini Presiden memberikan instruksi kepada seluruh menteri Kabinet Kerja, Sekretaris Kabinet, Jaksa Agung, Kapolri, Kepala Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK), Sekretaris Jenderal Lembaga Tinggi Negara, Gubernur, dan seluruh Bupati/Walikota se-Indonesia untuk bersama-sama melaksanakan dengan sungguh-sungguh Aksi PPK Tahun 2015.

“Ini adalah wujud nyata langkah Bapak Presiden Jokowi untuk secara serius dan sungguh-sungguh memerintahkan semua lembaga/instansi pemerintah untuk secara sistematis melakukan langkah pencegahan dan pemberantasan korupsi menurut bidang, tugas, dan kewenangan masing-masing,” ujar Menteri Andrinof melalui siaran pers yang diterima hari ini (Jumat, 15/5).

Di dalam Inpres No. 7/2015 ini, terdapat 96 butir Aksi PPK yang direncanakan akan dilaksanakan sepanjang tahun 2015. Masing-masing Aksi PPK tersebut diuraikan secara detil dan terperinci antara lain mencakup nama aksi, lembaga/instansi penanggung jawab, lembaga/instansi yang terkait dalam pelaksanaan, uraian kriteria keberhasilan aksi serta ukuran keberhasilan aksi.

Menteri Andrinof menjelaskan, untuk mewujudkan aksi ini, ada tiga lembaga yang menerima tanggung jawab besar, yaitu Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian Dalam Negeri, dan BPKP, yang diinstruksikan untuk bersama-sama melakukan pemantauan dan evaluasi agar pelaksanaan aksi dapat efektif dan mencapai sasaran.

Dengan diterbitkannya Inpres ini, Pemerintah melalui berbagai lembaga/instansi baik di pusat maupun di daerah, bertekad untuk secara sungguh-sungguh melakukan langkah signifikan melalui cara yang sistematis dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi sesuai bidang, tugas, dan kewenangan masing-masing lembaga/instansi yang ada,” pungkas Menteri Andrinof.[wid/rmol]

loading...
Click to comment
To Top