Berbahaya, Penjualan Rokok Elektrik Dilarang – FAJAR.co.id

FAJAR.co.id

Makassar

Berbahaya, Penjualan Rokok Elektrik Dilarang

FAJAR ONLINE, JAKARTA — Kementerian Perdagangan melarang penjualan dan impor rokok elektrik. Alasan utama pelarangan rokok elektrik atau e-cigarette adalah berbahaya bagi kesehatan. “Benar, itu (rokok elektrik, red) kami larang,” kata Menteri Perdagangan, Rahmat Gobel kepada wartawan di Jakarta, Sabtu, 16 Mei.

Gobel mengatakan, pelarangan itu atas permintaan Kementerian Kesehatan yang menganggap rokok elektrik berbahaya. Namun, Gobel enggan menjelaskan bahaya tersebut. “Yang tahu kajiannya di Kemenkes,” ujar Gobel. Dia menambahkan, peraturan larangan rokok elektrik saat ini masih disiapkan. Tapi, dia belum bisa memastikan kapan aturan itu akan mulai diberlakukan.

Dirjen Standardisasi Perlindungan Konsumen Kementerian Perdagangan, Widodo, sebelumnya mengungkapkan, akan ada aturan dari Kemendag untuk larangan impor dan perdagangan rokok elektrik. Larangan ini penting, karena dampak kesehatan. Widodo menegaskan, rokok elektrik juga mengandung zat nikotin yang berbahaya bagi kesehatan. “Ternyata ada kandungan nikotinnya juga,” bebernya.

Rokok elektrik juga menimbulkan ketergantungan alias kecanduan. Maka, atas rekomendasi Kementerian Kesehatan dan Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) akan melarang total perdagangan rokok elektrik di dalam negeri. “Rokok elektrik tidak untuk membuat orang berhenti merokok. Kalau dari data, juga menunjukan ada kandungan nikotinnya. Lalu banyak hal yang menunjukkan penggunaan rokok elektrik tidak sehat. Karena ada nikotin pasti juga menimbulkan kecanduan,” tegas Widodo.

Spesialis Paru-paru Rumah Sakit Wahidin Sudirohusodo (RSWS), dr M Harun Iskandar, SpPD SpP KP kepada FAJAR, Sabtu, 15 Mei, mengatakan, rokok apapun jenisnya tetap berbahaya bagi kesehatan. Bedanya, hanya terletak pada takaran yang membuat reaksinya lebih lama.

Dijelaskannya, bahwa bahaya rokok bukan hanya pada paru-paru dan jantung. Lebih dari itu, rokok merusak semua sistem organ tubuh. (dni/rif)

To Top