Kejagung Didesak Usut Dugaan Proyek Siluman di PU NTT – FAJAR.co.id

FAJAR.co.id

Hukum

Kejagung Didesak Usut Dugaan Proyek Siluman di PU NTT

JAKARTA – Anggota DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), Victor Lerik sudah melaporkan adanya dugaan permaian oknum anggota DPRD dan eksekutif Pemprov NTT dalam dugaan proyek siluman di Dinas Pekerjaan Umum (PU) NTT. Namun, sampai saat ini laporan tersebut tidak ditindaklanjuti secara serius oleh Kejati NTT.

Total kerugian Negara dalam kasus dugaan korupsi tersebut mencapai Rp 14 miliar. Koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI) Petrus Selestinus menjelaskan, masyarakat NTT menuntut agar Kejati NTT meniru pola  pengungkapan dugaan korupsi APBD di Pemda DKI Jakarta yang cepat mendapat respon dari Bareskrim Mabes Polri dan KPK.

Olehnya itu, TPDI pun mendesak Jaksa Agung dan Satgasus Anti Korupsi Kejagung agar mendorong Kejati NTT untuk proaktif mengusut dugaan korupsi proyek siluman dinas PU dalam APBD NTT yang sudah dilaporkan.

“Kejaksaan Tinggi NTT harus cepat merespons Laporan Victor Lerik, anggota DPRD dari  Partai Gerindra di Kantor Kejati NTT beberapa  waktu yang lalu,” ujar Petrus dalam keterangannya, Minggu (17/5).

Sebagaimana diketahui bahwa Victor Lerik dan lainnya telah  melaporkan dugaan Korupsi berupa adanya mata anggaran siluman yang masuk dalam APBD Pemprov NTT tahun anggaran 2015 tanpa perencanaan. Bahkan yang mengungkap dugaan korupsi dimaksud adalah Kepala Dinas PU NTT   Andre Koreh dalam RDP dengan Komisi IV DPRD tanggal 24 Maret 2015 lalu.

Victor Lerik yang meyakini bahwa  modus operandi korupsi dana siluman di Dinas PU Pemprov NTT mirip dengan dugaan korupsi yang terjadi dan diduga dilakukan secara bersama oleh oknum DPRD DKI seketika itu juga telah melaporkan dugaan korupsi dimaksud kepada Kejati NTT di Kupang.

“Sikap Andre Koreh, Kepala Dinas PU NTT yang mulai berubah dari semula dengan vokal menyatakan 14 proyek dalam APBD 2015 itu siluman karena disusun tanpa perencanaan. Namun saat ini berubah sikap dengan menyatakan bahwa 14 proyek yang disebut siluman itu sudah sesuai perencanaan dan sah karena sudah dituangkan dalam Perda APBD diduga kuat sebagai telah di-lobby oleh pihak eksekutif provinsi,” jelas Petrus.

Padahal, fakta-fakta tentang 14 proyek itu sebagai siluman telah terungkap dengan jelas, baik berdasarkan pernyataan Andre Koreh yang didengar langsung anggota DPRD dalam RDP dengan Komisi IV, ada rekaman hasil rapat bahkan ada pengakuan dari Andre Koreh sendiri  bahwa proyek siluman itu sudah dikemas dalam bungkusan Perda APBD. Sehingga 14 proyek siluman yang ditenderkan di Dinas PU NTT adalah sah.

“Ini adalah kejahatan korupsi lama yang sistemik, karena oknum pelaku telah memperalat institusi dan jabatannya untuk menjadi sarana melakukan kejahatan melalui Perda APBD,” bebernya. (wah/RMOL)

loading...
Click to comment
To Top