Jangan Sampai ADD untuk Kepentingan Pribadi – FAJAR.co.id

FAJAR.co.id

Ragam

Jangan Sampai ADD untuk Kepentingan Pribadi

KENDAL – Asisten Pemerintahan Sekda Kendal membuka kegiatan pembekalan bagi Aparatur Pemerintah Desa di ruang rapat Gedung C Lantai 2 Setda Kendal, Senin (1/6). Acara dihadiri para Staf Ahli Bupati dan para Kepala Bagian di lingkungan Setda Kendal.

Acara direncanakan akan berlangsung bertahap selama 6 hari. Untuk tahap pertama diikuti oleh 44 perangkat desa yang berasal dari Kecamatan Plantungan, Sukorejo dan Patean.
Panitia penyelenggara Drs Sigit Sulistyo, MM yang juga Kepala Bagian Tata Pemerintahan Setda Kendal mengungkapkan bahwa tujuan diadakannya pembekalan kepada perangkat desa ini adalah untuk meningkatkan kapasitas Aparat Desa di Kabupaten Kendal dalam rangka persiapan implementasi undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa, khususnya terkait dengan pelaksanaan pengelolaan keuangan desa sehingga diharapkan dapat meminimalisir permasalahan di tingkat desa.
Sementara itu Bupati dr. Widya Kandi Susanti MM., dalam sambutan tertulisnya yang dibacakan oleh Asisten Sekda Winarno SH, MM, mengatakan, Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2014 tentang dana desa yang bersumber dari APBN, disebutkan bahwa pada prinsipnya dana desa dialokasikan untuk membiayai kewenangan yang menjadi tanggungjawab desa.
Penggunaan dana desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat, misalnya untuk pengentasan kemiskinan, peningkatan pelayanan kesehatan, pelayanan pendidikan, pertanian juga infrastruktur. Jangan sampai alokasi dana desa digunakan untuk kepentingan pribadi.
Jika perangkat desa melanggar, atau tersangkut kasus pidana korupsi, maka dapat diberikan sanksi pidana dan dicopot dari jabatannya, ancam Bupati dalam sambutan tertulisnya.
Ditambahkan bahwa Pemerintah Kabupaten Kendal telah mengeluarkan Perbup Kendal, nomor 29 tahun 2015 tentang Penghasilan Tetap (Siltap), tunjangan, dan penerimaan lain yang syah bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa di Kabupaten Kendal untuk tahun anggaran 2015.
Dengan dikeluarkannya Perbup tersebut diharapkan perangkat desa bisa meningkatkan kinerjanya dalam melayani masyarakat. Diingatkan setelah Siltap cair tidak ada alasan bagi perangkat desa untuk bekerja dengan asal-asalan.
“Jadilah aparatur pemerintah desa yang aktif mengupayakan program-program pemerintah agar bisa dilaksanakan dan bermanfaat bagi kemajuan dan kesejahteraan desa,” katanya. (hms)

To Top