Nelayan Pekalongan Minta KKP Revisi Permen – FAJAR.co.id

FAJAR.co.id

exciting-banten
Ragam

Nelayan Pekalongan Minta KKP Revisi Permen

PEKALONGAN, RAJA – Ratusan nelayan yang tergabung dalam Asosiasi Purseseine Indonesia Kota Pekalongan, Jawa Tengah, minta Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) merevisi Peraturan Menteri (Permen) Nomor 57 Tahun 2014 tentang Usaha Perikanan Tangkap.

Ketua Asosiasi Purseseine Indonesia Kota Pekalongan, Mufid mengatakan dengan diterbitkannya, Permen 57/2014 itu maka akan semakin menyulitkan kondisi para nelayan.

“Selama nelayan terganjal oleh proses pembuatan maupun perpanjangan surat izin penangkapan ikan (SIPI) yang membutuhkan waktu lama dan sulitnya persyaratan maka dipastikan mereka tidak bisa melaut,” katanya, Selasa (2/6).

Menurut dia, hampir selama enam bulan terakhir ini, banyak nelayan setempat tidak melaut karena berbagai kendala sehingga kondisi itu berpengaruh terhadap aktivitas lelang ikan di tempat pelelangan ikan (TPI).

“Aktivitas lelang ikan relatif sepi karena para para nelayan memilih tidak melaut. Jika nelayan tertangkap karena nekad melaut dan tidak memiliki SIPI maka mereka akan dikenai denda hingga Rp2 miliar,” katanya.

Kepala Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPNP) Kota Pekalongan, Mansur mengatakan PPNP akan berupaya membantu menyampaikan aspirasi nelayan pada Kementrian Kelautan dan Perikanan. “Kami akan bantu menyampaikan aspirasi para nelayan terkait masalah Permen Nomor 57 Tahun 2014 pada KKP,” katanya.

Sehari sebelumnya, Senin (1/6), para nelayan Kota Pekalongan yang terimpun dalam Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) menggelar unjuk rasa di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Pelabuhan Pekalongan. Mereka memprotes Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan (Permen KP) Nomor 26/PERMEN-KP/2013 tentang Perubahan Permen KP Nomor PER.30/MEN/2012 tentang Usaha Perikanan. Saat ini kondisi para nelayan Kota Pekalongan khususnya bahkan merata di seluruh Indonesia merasa kesulitan melakukan aktivitas melaut semenjak diberlakukannya peraturan tersebut.

Permen tersebut dinilai memasung sumber kehidupan bagi para nelayan. Di hadapan pengurus TPI mereka berorasi penolakan kebijakan pemerintah yang tidak mampu memperjuangkan dan memperdayakan kelangsungan nelayan. Dalam orasinya anggota DPRD Kota Pekalongan dari fraksi Golkar, Mofid, SH mewakili seluruh nelayan Kota Pekalongan menuntut dengan tegas agar dilakukan revisi permen.

Menurutnya, saat ini nelayan Kota Pekalongan benar-benar dalam kondisi memprihatinkan. Sudah berbulan-bulan mereka tidak bisa melakukan aktivitasnya (melaut) karena dipersulitnya Surat Ijin Melaut. Terlebih dalam menghadapi lebaran tahun ini para nelayan dan seluruh keluarga nelayan bisa jadi mereka tidak bisa merayakan lebaran lantaran tidak bisa mendapatkan pemasukan dari hasil melaut.

Pemerintah Kota Pekalongan dalam menyikapi keterpurukan nelayan seharusnya tidak berpihak pada aturan-aturan yang sangat meresahkan kelangsungan sumber hidup bagi nelayan.

Unjuk rasa yang dijaga ketat oleh aparat keamanan polisi dan Angkatan Laut berjalan lancar dan damai. Mofid mengaakan, kondisi keterpurukan nelayan Kota Pekalongan juga pernah dibahas dalam dengar pendapat DPRD Kota Pekalongan bulan lalu. Meminta pemerintah kembali mengkaji permen tersebut karena dinilai merugikan para nelayan dan pengusaha perikanan. (fie/asn)

loading...
Click to comment
To Top