Tak Ada Alasan PPP Tidak Ikut Pilkada! – FAJAR.co.id

FAJAR.co.id

Pilkada

Tak Ada Alasan PPP Tidak Ikut Pilkada!

JAKARTA – Dualisme kepemimpinan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) sampai saat ini belum juga menemui titik terang. Padahal, penyelenggaraan Pilkada serentak tahun 2015 yang jatuh pada 9 Desember mendatang sudah akan memulai tahapannya.

Partai Golkar yang awalnya juga diragukan untuk menjadi peserta Pilkada kini sudah menyatakan islah antara dua kubu, Aburizal Bakrie dan Agung Laksono. Sementara bagaimana dengan nasib PPP?

Ketua DPP PPP, Fadly Nurzal versi Muktamar Surabaya mengingatkan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) agar jangan sampai meninggalkan PPP di ajang Pilkada serentak gelombang pertama 2015. Pasalnya, dalam UU Parpol dijelaskan, partai politik peserta Pemilu 2014 berhak mengikuti Pilkada 2015.

“Untuk itu, tidak alasan bagi KPU untuk tidak mengikutsertakan PPP di Pilkada 2015,” kata Fadly, Rabu (3/6).

Fadly menjelaskan, KPU juga tidak perlu gamang untuk menerima kepengurusan mana yang akan diikutsertakan di pilkada akhir tahun mendatang.

Menurut Fadly, sesuai dengan amanat UU, PPP yang berhak mengikuti pilkada adalah pimpinan Muhammad Romahurmizy hasil Mukatamar Surabaya. Mukatamar Surabaya diselenggarakan sesuai dengan AD/ART partai, dan sudah mendapat pengesahan dari pemerintah.

“KPU harus belajar dari kasus sengketa PKB (Partai Kebangkitan Bangsa) tahun 2009 lalu, antara Yenny Wahid dan Muhaimin Iskandar,” sebut anggota Komisi IV DPR ini.

Fadly menjelaskan, saat itu KPU secara tegas menetapkan kepengurusan PKB yang sah adalah yang mengantongi SK Menkumham, meski masih sengketa di pengadilan.

Dikatakan, Fadly  jika KPU ngotot parpol yang bersengketa harus menunggu inkracht, maka parpol tersebut berpeluang kecil bisa mengikuti Pilkada 2015. Pasalnya, proses di pengadilan dipastikan tidak akan selesai hingga masa pendaftaran dibuka 26-28 Juli 2015.

“PTUN hanya memutuskan sah atau tidak sahnya SK Menkumham. Untuk menentukan kepengurusan siapa yang sah secara inkracht, harus menunggu Pengadilan Negeri sampai MA. Dan disaat bersamaan, tidak boleh dinafikan para calon dan pendukung PPP, itu dilindungi UU,” bebernya. (rus/RMOL)

loading...
Click to comment
To Top