BPK Beri Nilai Ini Kepada Laporan Keuangan Pemerintah Pusat – FAJAR.co.id

FAJAR.co.id

exciting-banten
Ragam

BPK Beri Nilai Ini Kepada Laporan Keuangan Pemerintah Pusat

JAKARTA-Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) kembali memberikan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2014. Predikat ini sama dengan yang diberikan BPK atas LKPP Tahun 2013.

Ketua BPK Hary Azhar Aziz dalam laporannya di sidang Paripurna DPR, Kamis (4/6), menyampaikan bahwa selama tahun 2014 pemerintah telah memperbaiki permasalahan yang mempengaruhi kewajaran laporan keuangan tahun 2013, tapi upaya itu belum efektif.

“Tindak lanjut pemerintah belum sepenuhnya efektif untuk menyelesaikan permasalahan, yaitu terkait suspen serta selisih catatan dan fiskal SAL (Saldo) Anggaran Lebih). Sehingga permasalahan tersebut masih terjadi pada pemeriksaan LKPP Tahun 2014,” kata Hary Azhar.

Politisi Partai Golkar tersebut juga memaparkan empat permasalahan yang ditemukan BPK dalam pemeriksaan LKPP Tahun 2014 yang menjadi pengecualian diantaranya, pertama, pencatatan mutasi aset kontraktor kontrak kerja sama (KKKS) senilai Rp2,78 triliun tidak dapat dijelaskan.

Kedua, permasalahan utang kepada pihak ketiga di tiga Kementerian dan Lembaga sebesar Rp1,21 triliun tidak dapat ditelusuri dan tdiak didukung dokumen memadai. Ketiga, permasalahan pada transaksi dan atau saldo yang membentuk SAL senilai Rp5,14 triliun, sehingga penyajian catatan fiskal SAL tersebut tidak akurat.

“Keempat, pemerintah belum memiliki mekanisme pengelolaan dan pelaporan tuntutan hukum. Empat permasalahan tersebut harus menjadi perhatian pemerintah untuk mengambil langkah-langkah perbaikan agar ke depan tidak menjadi temuan berulang,” jelas Hary

Dalam rangka peningkatan kualitas penyusunan LKPP, pemerintah telah berupaya menindaklanjuti 54 rekomendasi dari 172 rekomendasi BPK atas hasil pemeriksaan LKPP Tahun 2007-2013. Selain itu, sebagai bagian dari penerapan akuntansi berbasis akrual, pemerintah telah menyelesaikan penggunaan Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (SPAN) melalui tahapan pilloting dan rollout pada tahun 2015.

Sedangkan berkaitan dengan penetapan pengakuan pendapatan dan belanja berbasis aktual yang dimulai pada 1 Januari 2015, pemerintah diharapkan dapat meningkatkan keandalan laporan keuangan. [sam/RMOL]

loading...
Click to comment
To Top