Islah Golkar Setengah Hati – FAJAR.co.id

FAJAR.co.id

Nasional

Islah Golkar Setengah Hati

Pengamat politik sekaligus peneliti dari LIPI Firman Noor mengatakan apa yang “disajikan” di rumah dinas Wakil Presiden Jusuf Kalla bukan islah melainkan kesepakatan untuk penyelamatan partai agar dapat ikut Pilkada.

“Iya ini memang bukan islah. Ada beberapa tokoh yang saya lihat tidak datang, seperti Agung Ginanjar dan Bambang Soesatyo yang tidak datang yang mencerminkan ini tidak sepenuh hati,” ujarnya.

Menurutnya islah sudah sangat sulit. Pertama bahwa ada beberapa poin-poin yang menjadi harga mati bagi kedua kubu yang tidak bisa didialogkan dan dikomumikasikan untuk dicari jalan keluarnya. Termasuk contoh yang paling gampang siapa nanti yang memegang kunci di dalam partai nantinya kalau memang direncanakan islah.

“Terbukti belakangan Agung Laksono tetap bersikeras kalau dia ingin jadi ketua. Kemudian posisi di dalam pemerintahan dan beberapa hal lainnya,” kata Firman.

Lanjut dia juga ada beberapa hal dalam tanda kutip tidak mencerminkan kelogowoan. Misalnya sejak awal sudah mengatakan bahwa hasil pengadilan itu final mengikat dan tidak akan dilanjutkan lagi . “Itu juga dilanggar. Kemudian bagaimana menafsirkan hasil keputusan Mahkamah Partai Golkar, itu juga jadi masalah sendiri,” ujarnya.

Jadi, kata Firman, hal seperti ini sebetulnya kalau bisa diselesaikan dengan baik itu akan menjadi entri poin untuk terjadinya islah. Tapi bisa kita lihat sendiri hal itu tidak bisa terpenuhi, sehingga kesepakatan-kesepakatan seperti ini kesepakatan yang sifatnya pinggiran saja.

“Masalahnya dan yang menjadi biang kerok, adalah banding. Kalau seandainya tidak ada banding ini sudah selesai,” ungkapnya.

Dijelaskan kenapa banding jadi biang kerok, karena kalau tnanti KPU mengesankan kubu Agung, tidak ada jaminan mereka akan menang pada saat banding. Lalu mereka yang nantinya akan mendaftar atas nama kubu Agung karena memang di SK terakhir yang sah adlalah kubu Aguing, ke depannya jadi repot.

“Karena dia berada pada SK yang ilegal kalau nanti putusan banding ditolak. Makanya ini memang situasi yang tidak gampang,” katanya. Maksud dari islah ini agar si pemilik SK ini bisa share tempat pada mereka yang belum memilik SK tapi punya potensi untuk menang.

Jika soal siapa yang akan diterima KPU, lanjut dia, kesepakatan kemarin itu tujuannya sangat jelas untuk bisa ikut Pilkada. Tapi kedua kubu tetap pada ego masing-masing dan ini mempersulit mereka karena masing-masing merasa diri legal. Dan kalau terus begini yang akan jadi korban adalah kader-kader Golkar sendiri nanti.

Kecuali memang banding itu bisa segera diputuskan. Tapi itu juga tidak bisa cepat. “Namun kan memang proses Pilkada ini ada tahapan-tahapannya, jadi mungkin baru tahapan berikutnya baru mereka (Partai Golkar) bisa ikut,” jelasnya.

Bicar efeknya pada iklim politik di tanah air, Firman menilai tidak akan berpengaruh besar kalau misalnya dalam konteks Pilkada. Karena kalau Pilkada trennya lebih memilih figur ketimbang partai. Tapi kalau dalam konteks Pileg, Pilpres dan sebagainya tentu saja ada sebuah kekuatan potensial aset negara yang tidak bisa berperan maksimal.

“Tapi itu kan masih lama. Jadi kalau nanti saat pileg dan Pilpres sudah selesai saya kira persoalan itu. Jadi kalau berpengaruh ke tanah air dalam konteks pilkada saya kira tidak,” ujarnya.

Ia menambahkan, walau bagaimana pun calon-calon kepala daerah yang akan ikut dalam Pilkada meskipun dia kader Golkar dia akan melihat situasi. Jika memang tidak perlu melalui Golkar dia akan melakukan itu. “Apalagi trennya seperti yang saya katakan adalah memilih figur,” tambahnya.

Olehnya itu yang bisa dilakukan kedua kubu hanya menunggu putusan pengadilan karena untuk islah sudah susah. “Yah tinggal tunggu saja hasil bandingnya,” tutupnya.

loading...
Click to comment
To Top