Waspada…! Jangan Sampai Berkah Dana Desa, Berubah jadi Bencana – FAJAR.co.id

FAJAR.co.id

exciting-banten
Ragam

Waspada…! Jangan Sampai Berkah Dana Desa, Berubah jadi Bencana

JAKARTA-Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI meminta pemerintah menyiapkan cetak biru (blue print) arah pembangunan desa jangka pendek, menengah, dan panjang berikut indikator kesuksesan yang jelas dan terukur.

“Keberadaan Undang-Undang (UU) Desa hendaknya terus dijaga momentumnya serta dikawal pelaksanaannya sehingga tujuan penguatan otonomi asli desa dapat diwujudkan secara sistematis, terencana, dan terukur,” ungkap Wakil Ketua DPD RI Farouk Muhammad dalam keterangan persnya, Jumat (5/6).

Farouk menambahkan, implementasi pembangunan desa harus jelas dijabarkan oleh pemerintah maupun pemerintah daerah, yang antara lain harus mencakup pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, pemanfaatan sumberdaya alam dan lingkungan secara berkelanjutan, termasuk dalam mengelola keamanan dan ketertiban sebagaimana tertuang dalam sejumlah pasal di dalam UU.

“Kemampuan perangkat desa dalam mengelola dana desa menjadi hal yang sangat strategis ke depan. Jangan sampai dana desa yang seharusnya menjadi “berkah” berubah menjadi “bencana” akibat salah urus dan berbagai penyimpangan (korupsi),” katanya.

“Oleh karena itu, kesiapan administrasi dan sumberdaya pengelolaan keuangan desa menjadi mutlak. Pelatihan, pendampingan, dan penguatan kapasitas harus dilakukan berkesinambungan, sistematis, dan terarah.” Tegasnya.

Bagi pemerintah, momentum UU Desa harus dikelola serius, jangan terlena soal keuangan semata sehingga menjadi pragmatis. Pemerintah harus menyiapkan cetak biru (blue print) arah pembangunan desa jangka pendek, menengah, dan panjang berikut indicator kesuksesan yang jelas dan terukur.

Guru Besar UI ini mengingatkan, keberpihakan anggaran untuk desa sebagaimana disebutkan, baik yang berasal dari pusat maupun daerah, haruslah menjadi stimulus bagi Pemerintah Desa untuk bisa menghasilkan pendapatan sendiri.

Apalagi, UU juga telah memberikan ruang bagi Desa nantinya untuk mendapatkan dana yang bersumber dari Pendapatan Asli Desa yang merupakan hasil usaha yang dilakukan di desa.[dem/rmol]

loading...
Click to comment
To Top