Kepala Daerah Berpotensi Salah Gunakan Dana Bansos – FAJAR.co.id

FAJAR.co.id

Nasional

Kepala Daerah Berpotensi Salah Gunakan Dana Bansos

JAKARTA – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menilai ada potensi penyalahgunaan dana Bantuan Sosial (Bansos) di daerah menjelang Pemilihan kepala Daerah (Pilkada) serentak di akhir 2015 ini.

Salah seorang anggota Bawaslu Nelson Simanjuntak mengatakan, para pejabat maupun kepala daerah ditengarai menjadi aktor utama dalam peluang penyelewengan itu. Ini berdasarkan catatan-catatan Bawaslu selama ini.

“Lemungkinan penyalahgunaan bantuan sosial, penyalahgunaan kewenangan pejabat pemerintah dalam pilkada itu menjadi catatan dan potensi selalu ada,” ujar di kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Ia menjelaskan, Bawaslu yang menjalankan fungsi pengawasan menjadikan dana bansos sebagai salah satu fokus. Pengawasan. Fungsi ini akan difokuskan saat proses kampanye dan sudah digariskan bagi pengawas Pemilu di tingkat-tingkat kabupaten dan kecamatan.

Akan tetapi Nelson mengakui pihaknya tidak bisa membuat aturan yang melarang  pejabat atau kepala daerah menggelontorkan dana tersebut. Khususnya sebelum masa jabatannya habis atau menjelang pilkada serentak digelar. Karena pihaknya tidak bisa mengatur secara materil mengenai masalah kampanye atau yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemilihan kepala daearh atau pemilihan apapun.

“Yang bisa dilakukan bawaslu adalah melakukan pengawasan supaya apa yang di atur dan di perintahkan undang-undang harus dilaksanakan,” katanya.

Lanjut dia, hal terpenting seperti upaya pencegahan harus dikedepankan. Nantinya jika ditemukan pelanggaran berdasarkan temuan laporan berdasarkan kajian dari Panwaslu, maka hal itu akan diteruskan ke lembaga berwenang untuk ditindak lanjuti.

“Mengenai langkah konkrit, kami sudah memberi peringatan pada para kepala daerah. Bawaslu telh menyurati kepala-kepalah daerah untuk berlaku netral dan tidak menyalahgunakan kewenangan peraturan perundang-udangan,” jelasnya.

Sementara itu, Koordinator Nasional Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR) Masykurudin Hafidz menyebut, penyalahgunaan dana Bansos memang menjadi penyakit kronis jelang pesta demokrasi. Secara prosentase, penyalahgunaan bisa mencapai 50 persen dari total dana Bansos di suatu daerah. “Penyelewengan itu kerap dimanfaatkan untuk kepentingan kampanye,” kata Hafidz.

Hafidz mengakui, peluang penyalahgunaan Bansos oleh kepala daerah yang mencalonkan diri bisa diminimalisir. Karena ada aturan kepala daerah yang ingin mencalonkan harus mundur terlebih dahulu.

Kata dia, Dari pantauan JPPR, peluang penyalahgunaan tetap mengemuka lantaran seorang kepala daerah menggunakan bansos untuk pasangan calon yang didukungnya.

“Maka dari sisi pengawasan maka akan menjadi kabur karena pemerintah daerah dan calon tidak kena (pelanggaran),” ujarnya.

loading...
Click to comment
To Top