Dua Anggota KPU Buton Terancam Dipecat – FAJAR.co.id

FAJAR.co.id

exciting-banten
Politik

Dua Anggota KPU Buton Terancam Dipecat

KENDARI – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Republik Indonesia (RI) mengisyaratkan akan memecat dua anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Buton Sarmuddin dan Wahyudin Sattar. Usai menyidangkan keduanya Rabu (3/6), anggota DKPP RI Saut Hamonangan Sirait mengaku, kasus hukum yang membelit dua anggota KPU Buton akan menjadi pertimbangan DKPP untuk memberikan sanksi kepada Sarmuddin dan Wahyudin Sattar.

Ia juga mengaku, kasus hukum yang dijalani dan berbagai pendapat dari teradu dan pengadu dalam persidangan akan menjadi pertimbangan serius dari DKPP. “Salah dalam hukum sudah pasti salah secara etika. Benar menurut hukum belum tentu benar menurut etika,” tegas Saut usai memimpin sidang DKPP terhadap dua anggota KPU Buton di aula rapat KPU Sulawesi Tenggara (Sultra).

Saat ditanyakan apakah akan memecat kedua komisioner yang terbukti bersalah dalam kasus judi, Saut menjawab diplomatis. “Segala kemungkinan bisa saja (dipecat, red),” ujarnya.

Mengenai keterlibatan Ketua KPU Buton La Rusuli, Saut masih tidak ingin berandai-andai. Hanya saja, tekan dia, semua pihak memiliki potensi untuk ditendang dari kursi KPU jika dalam hasil telaah tim pemeriksa daerah (TPD) DKPP Sultra menyebtukan ada pelanggaran kode etik serius di dalamnya. “Bisa melibatkan semua, termasuk Ketua KPU (La Rusuli),” tekannya.

Oleh karenanya, lanjut Saut, sidang tersebut untuk mendengarkan keterangan dari berbagai pihak, termasuk Ketua KPU Buton yang ikut mengetahui kasus judi yang melibatkan dua komisioner lainnya. “Ini sidang pembuktian dari para pihak. Pengadu membuktikan dalil aduannya dan teradu membuktikan dalil bantahannya,” ujarnya.

Rencananya, tambah Saut, pihaknya baru akan melakukan rapat di TPD DKPP Sultra dalam pekan ini dan dilanjutkan dengan rapat pleno di DKPP RI di Jakarta tentang nasib dua orang anggota KPU Buton dan La Rusuli selaku Ketua KPU. “Sesuai dengan pedoman acara, tiga minggu setelah sidang sudah harus dibacakan putusannya,” tambahnya.

[NEXT-FAJAR]

Saut berharap, kasus pemecatan anggota KPU tidak ada lagi. Sebab, garansi independensi penyelenggara akan dipertaruhkan pada pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak yang berlangsung tahun ini. “Tahun ini, merupakan sejarah bagi bangsa Indonesia yang menyelenggarakan pilkada serentak. Ada 260 kabupaten atau kota yang menyelenggarakan pilkada. Semua penyelenggara harus bisa memukul dada untuk menyukseskan ini,” tantangnya.

Dalam sidang kode etik yang berlangsung di aula KPU Sultra, Wahyuddin dan Sarmuddin membantah melakukan perjudian seperti yang disangkakan oleh polisi. Menurut dia, kala itu mereka hanya bermain kartu. Untuk menunggu kedatangan La Rusuli, mereka patungan uang untuk digunakan makan malam di Pantai Kamali. Setelah Ketua KPU La Rusuli ada di TKP, polisi langsung menyergap mereka.

“Pak ketua (La Rusuli) sempat menanyakan kepada kami bahwa kalian main judi kah? Kita langsung bilang, tidak lah ini uang untuk makan di Pantai Kamali,” jawab Sarmuddin di hadapan TPD DKPP yang dipimpin oleh Saut Hamonangan Sirait dan anggota Dr Deity, Dr Ramli dan Hamiruddin Udu.

Dalam kesempatan yang sama, Wahyuddin mengaku menyesali perbuatannya. Sembari tertunduk lesu, Wahyuddin meminta keringanan kepada DKPP tentang perkara yang dialaminya. “Kami mengakui bahwa tindakan seperti itu telah bertentangan dengan kode etik. Kami akan mengubah sikap itu, bukan hanya kasus ini melainkan dengan masalah hukum lainnya,” ujarnya dengan mata berkaca-kaca.

Sementara itu, La Rusuli saat dimintai keterangannya mengenai keterlibatannya pada aksi judi tersebut mengaku, dia hanya kebetulan datang untuk bertemu angggota dewan La Hijira yang kebetulan ada di TKP bersama Sarmuddin dan Wahyudin. “Saya hanya mau ketemu yang bersangkutan, tapi di luar tahapan pileg,” aku La Rusuli.

Meski begitu, dirinya mengakui bahwa melanjutkan pertemuan dengan La Hijira di salah satu hotel di Baubau. Oleh La Rusuli, tindakan seperti itu bertentangan dengan etika penyelenggara pemilu. Diberitakan, Penangkapan tiga komisioner KPUD Buton karena kedapatan berjudi dibenarkan Ketua KPU Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) Hidayatullah. Dia mengaku baru mengetahui kejadian itu berdasarkan laporan resmi dari salah satu komisioner dan pihak Sekretariat KPU Buton.

[NEXT-FAJAR]

“Benar, adanya penangkapan tersebut dan tentu kami cukup kaget dan sangat prihatin dengan adanya kejadian ini,” kata Hidayatullah.

Dia mengungkapkan, saat kejadian, Ketua KPU Buton La Rusuli juga berada di lokasi penangkapan dan juga sempat diamankan petugas kepolisian. Namun, dia kemudian dibebaskan karena tidak terbukti ikut melakukan perjudian. “Kita hargai proses hukum, tapi dalam waktu dekat akan ada tim untuk mengecek langsung kejadiannya di Buton,” tutur dia.

Hidayatullah pun mengaku akan melakukan evaluasi terhadap komisioner KPU Buton yang tertangkap berjudi. “Kaitannya dengan pelanggaran kode etik masih kita kaji, setelah menerima laporan dari tim yang turun ke Buton,” tutup dia.

Sebelumnya, Kepolisian Resort (Polres) Baubau, Sulawesi Tenggara (Sultra) menangkap tiga orang komisioner KPUD dan seorang anggota DPRD Buton, karena kedapatan main judi. Penangkapan empat orang itu berlangsung di Kelurahan Lipu, Kecamatan Betoambari, Kota Baubau pada Minggu (25/1/2015) pada pukul 21.00 wita.

Kepala Polres Baubau AKBP Eko Wahyudi melalui Kasat Reskrim AKP Sendi Antoni menjelaskan, mereka terjaring dalam operasi cipta kondisi yang digelar tim gabungan Polres Baubau. Dari lima orang itu satu orang di antaranya adalah perempuan.

“Iya benar ada enam orang kami amankan semalam pukul 21.00 wita, karena kedapatan main judi song di balai-balai rumah warga. Satu orang kita bebaskan sebab dia tidak ikut judi,” ungkap Sendi dihubungi siang tadi.

Dalam lanjutan perkara dua anggota KPU Buton ini, Sarmuddin dan Wahyudin resmi mendekam di penjara berdasarkan putusan majelis hakim Pengadilan Negeri (PN) Baubau yang memutuskan tiga bulan penjara bagi keduanya. (BKK)

loading...
Click to comment
To Top