Seleksi CPNS dan K2 2015 Sultra Paling Buruk! – FAJAR.co.id

FAJAR.co.id

exciting-banten
Ragam

Seleksi CPNS dan K2 2015 Sultra Paling Buruk!

KENDARI – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulawesi Tenggara (Sultra) menganggap pelaksanaan seleksi calon pegawai negeri sipil (CPNS) pada tahun 2015 sangat buruk jika dibandingkan dengan seleksi pada tahun 2014.

Ketua Komisi I DPRD Sultra LM Taufan Alam mengatakan, berbagai kasus yang terkuak mengenai suap dalam seleksi CPNS kepada beberapa kepala badan kepegawaian daerah (BKD) di Sultra, menunjukkan kecurangan cukup memprihatinkan. Menurut politikus Partai Demokrat ini, dalam perekrutan abdi negara mengalami kemunduran berkait kualitas. Sebab, banyak ditemukannya kecurangan yang terjadi.

“Harusnya, tahun ini lebih baik dari tahun sebelumnya. Tapi, tahun ini lebih buruk dari tahun lalu. Kita mundur ke belakang bukan maju ke depan,” terang LM Taufan Alam kepada Berita Kota Kendari, Rabu (3/6).

Oleh karenanya, tegas Taufan, Komisi I mendukung kepolisian untuk mengusut tuntas adanya permainan suap yang dilakukan oleh kepala BKD. Ia juga menambahkan, kepolisian harus tegas dalam mengusut kasus-kasus suap di tubuh aparatur sipil negara ini. “Yang terlibat harus ditindak tegas. Kita sangat mendukung itu. Masalah ini, sudah cukup memprihatinkan kita. Kalau perlu, semua BKD yang bermasalah di Sultra harus diperiksa dan dimintai keterangannya,” ujarnya.

Dalam waktu dekat, lanjut dia, pihaknya akan memanggil BKD provinsi untuk menjelaskan banyaknya kecurangan di daerah khususnya mengenai suap. Kasus yang paling pelik, sebut Taufan adalah penetapan tersangka suap Kepala BKD Bombana.

“Saya juga dapat informasi kalau di BKD Muna sekarang sudah dilaporkan ke kejaksaan. Dengan itu, kami sangat mendukung langkah polisi untuk menangkap para pelaku yang terbukti terlibat suap dalam seleksi CPNS,” tuturnya.

Bagi BKD yang dianggap telah bermasalah, lanjut dia, dewan akan mengeluarkan rekomendasi kepada pemerintah daerah (pemda) masing-masing untuk segera dicopot dari jabatannya. “Tentu, kita akan panggil dulu. Bila memang benar, maka kita akan keluarkan rekomendasi untuk tidak dipakai lagi,” ujarnya.

Sementara itu Kepala Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia (ORI) Sultra Aksah menyebutkan, banyak laporan masyarakat yang masuk di kantornya berkait dengan masalah perekrutan CPNS di beberapa daerah di Sultra. Aksah menyebutkan, baik seleksi CPNS jalur umum maupun honorer K2 sarat dengan korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Hal itu terbukti dengan tertangkapnya Kepala BKD Muna dan ditersangkakan mantan Kepala BKD Bombana.

“Ini membuktikan bahwa dugaan rekayasa data dan pemalsuan dokumen bukan isapan jempol, itu betul” ungkapnya.

[NEXT-FAJAR]

Data di Ombudsman, beber mantan wartawan ini, ada beberapa bukti yang ditemukan bahwa memang ada honorer yang sesungguhnya tidak melakukan honor, tapi diberikan SK honor. Contoh paling kongkrit, sebut Aksah, di lingkup BPKAD Konawe Utara. Di daerah yang dipimpin Aswad Sulaiman ini, ditemukan 14 honorer tidak pernah honor namun memiliki SK yang diteken langsung oleh bupati.

“Yang paling ironis adalah honor mereka per triwulan tetap keluar dan diterima. Setelah Ombudsman menelusuri, yang terima adalah pejabat BPKAD. Dan setelah kita tanya BPKAD, uang tersebut digunakan untuk membiayai kegiatan-kegiatan kedinasan yang tidak memiliki anggaran,” bebernya.

Apa pun itu, lanjut Aksah, merupakan perbuatan melanggar hukum dan masuk dalam tindakan korupsi. Sehingga, kata Aksah, perlu ada pengawasan khsusu dari pejabat pembina kepegawaian (PPK) untuk selektif memverifikasi data-data CPNS.

Masih kata Aksah, di Kota Kendari ikut ditemukan beberapa kasus. Misalnya, sebut Aksah, di balai penyuluh ada 23 nama yang setelah dicek SK-nya mereka awalnya honor di instansi masing-masing seperti di Kehutanan dan Pertanian. “Yang kita lihat di Kota Kendari ada 23 nama tersebut tidak masuk namanya. Namun, pada honorer K2 tiba-tiba masuk namanya,” ujarnya.

Selanjutnya, beber Aksah, di Buton Utara ikut masuk jaringan pelanggaran perekrutan CPNS. Modusnya, masa kerja honor biasa dimanipulasi hanya untuk masuk honorer K2. Aksah menambahkan, kasus CPNS di Kabupaten Konawe juga pernah dilaporkan di Ombudsman. Setelah ditelusuri di lapangan, lanjut Aksah, di Dinas Kesehatan dan Pol PP ada tumpang tindih SK.

“Terlalu banyak pejabat yang mengeluarkan SK. Sehingga, SK yang satu ada namanya dan SK yang satunya tidak ada namanya,” bebernya.

Harusnya, lanjut Aksah, PPK harus memverfikasi dan melaksanakan peraturan pemerintah (PP) 56 tentang ASN. Hanya saja, kata Aksah, BKD tidak melaksanakan ketentuan peraturan tersebut. “Malah mereka berusaha mengakal-akali PP 56 itu untuk meloloskan seseorang dalam honorer K2,” pungkasnya. (BKK)

Data :

– Konkep: Peserta tak lolos TKD diloloskan di TKB, sehingga Menpan tidak meloloskan

– Bombana: Mantan Kepala BKD diduga terima suap dalam honorer K2

– Konut: 14 Honorer K2 tak pernah honor tapi dapat SK, honornya diterima pejabat BPKAD

– Konawe: Terjadi tumpang tindih SK antara Satpol PP dan Dinkes

– Kota Kendari: 23 honorer diduga manipulasi SK

– Butur: Ada manipulasi masa kerja agar masuk honorer

– Muna: Dugaan suap honorer K2 sedang disidik Kejari

 

loading...
Click to comment
To Top