Jaringan ’98: Kejaksaan Harus Transparan Tangani Kasus DI – FAJAR.co.id

FAJAR.co.id

exciting-banten
Makassar

Jaringan ’98: Kejaksaan Harus Transparan Tangani Kasus DI

FAJARONLINE,MAKASSAR — Dugaan korupsi Gardu Induk yang dialamatkan ke mantan Direktur Umum (Dirut) PT PLN, Dahlan Iskan (DI) dianggap berbagai kalangan tidak logis. Bahkan sejak menjadi Dirut PLN, DI justru mampu menjawab berbagai keluhan rakyat beekaita ketersediaan listrik secara cepat, birokratisme pegawai hilang, dan PLN maju profesional.

Demikian disampaikan Juru Bicara Jaringan ’98 Sulsel M Abduh Bakry Pabe melalui rilis, Selasa 9 Juni. Karenanya, dugaan korupsi ke DI tersebut harus disidik kejaksaan secara adil dan transparan. Agar tidak terjadi tebang pilih dan jadi polemik hukum berkepanjangan. Terlebih, DI adalah tokoh pers yang dikenal tegas, lugas, dan cekatan di lapangan.

“DI banyak menjadi inspirasi bagi kaum muda dan rakyat, oase di tengah rasa dahaga akan sosok kepemimpinan praktis, cekatan dan mau terjun langsung. Tidak asal bapak senang (ABS). Kejaksaan harus adil dan transparan, jangan tebang pilih, jangan ada rekayasa,” kata Abduh. Bahkan dia berharap, DI menggunakan haknya membela diri di depan hukum dan buka-bukaan, agar semua clear. Fiat Justitia Ruat Caelum, hendaklah keadilan ditegakkan, walaupun langit akan runtuh.

“Gak logis, di luar akal sehat kita kalau DI korupsi memperkaya diri. Hartanya saja mungkin triliunan rupiah. DI telah bawa kemajuan bagi PLN dan rakyat,” ujar Abduh. Dia mengamati justru dimasa kepemimpinan DI, proses administrasi sambungan listrik jadi lebih mudah dan bebas pungli. Hanya dalam hitungan hari, proses permohonan penyambungan listrik ke rumah warga langsung teratasi. Dengan begitu sangat membantu kehidupan dan produksi usaha rakyat hingga seluruh Indonesia.

“Dulu malas kalau bayar listrik ke kantor PLN, biasanya jorok, panas, saling serobot dan banyak calo. Belum lagi ngelihat gaya pegawai yang sok kuasa dan angkuh. Gak banget kata anak sekarang. Nah sejak DI pimpin, terasa sekali perbedaan dan kemajuannya,” bebernya.

Peninggalan DI justru terlihat dari pelayanan kantor PLN yang lebih nyaman. Karenanya, dugaan korupsi gardu listrik yang merugikan negara Rp 33,2 miliar, lanjutnya, harus disidik kejaksaan secara adil dan transparan. Agar tidak terjadi tebang pilih dan jadi polemik hukum berkepanjangan. Terlebih, DI adalah tokoh pers yang dikenal tegas, lugas, dan cekatan di lapangan. (nur/wik)

 

loading...
Click to comment
To Top