Kembalikan Barang Bukti, KPK Tutup Kasus IAS? – FAJAR.co.id

FAJAR.co.id

Hukum

Kembalikan Barang Bukti, KPK Tutup Kasus IAS?

JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menindaklanjuti putusan praperadilan PN Jaksel yang membatalkan penetapan tersangka yang dilakukan lembaga antirasuah ini sebelumnya. Tindak lanjut itu dilakukan dengan mengembalikan bukti-bukti ke PDAM Makassar, Selasa, 9 Juni.

Rombongan KPK ini diterima di ruang direksi PDAM sekira pukul 10.00. Mereka yang menerima KPK antara lain pelaksana tugas direktur utama, Ibrahim saleh.

Berdasarkan data yang diperoleh, sebelum rombongan KPK ini data‎ng, mereka sudah lebih dulu menyampaikan surat pemberitahuan perihal pengembalian barang bukti ini. Surat pemberitahuan tersebut tertanggal 5 Juni dan menyampaikan jadwal pengembalian barang bukti itu dilaksanakan 9 Juni.

Untuk itu, dalam surat yang ditandatangani Plt Direktur Penyidikan KPK, A Damanik itu meminta untuk menghadirkan direksi dan staf PDAM Makassar. Termasuk juga meminta menghadirkan mantan Dirut PDAM, Hamzah Ahmad.

Masih dalam surat yang sama, KPK juga menyebut dasar hukum pengembalian barang bukti ini. Yakni, putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam perkara permohonan Praperadilan nomor 32/Pid.Prap/2015/PN.Jkt.Sel tanggal 12 Mei 2016. Dasar lainnya, Surat Perintah Pelaksanaan Putusan Pengadilan Nomor: Spint.PPP-01/23/06/2015 tanggal 4 Juni 2015.

Kuasa Hukum, Ilham Arief Sirajuddin, Nasiruddin Pasigai, SH dan Aliyas Ismail, SH yang dikonfirmasi mengatakan, pengembalian barang bukti yang dilakukan KPK berarti lembaga antirasuah tersebut sudah melaksanakan putusan pengadilan Jakarta Selatan yang memenangkan Praperadilan yang diajukan kliennya.

“Pengembalian barang bukti ini merupakan bagian dari pelaksanaan amar putusan pengadilan yang dilaksanakan KPK,” ujar Aliyas.

Dengan dikembalikan barang bukti dalam kasus PDAM yang melibatkan mantan Walikota Makassar itu apakah KPK akan menutup kasus IAS? Yang bisa menjawab hal itu hanyalah pihak KPK. Hanya saja, KPK tidak mengenal mekanisme pemberhentian kasus atau SP3. Sampai berita ini diturunkan pihak KPK sendiri belum berhasil untuk dikonfirmasi. (hrm)

To Top