Kasus Gratifikasi CPNS, Polda Sultra Panggil Bupati Bombana – FAJAR.co.id

FAJAR.co.id

exciting-banten
Hukum

Kasus Gratifikasi CPNS, Polda Sultra Panggil Bupati Bombana

KENDARI – Penyidik Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Kepolisian Daerah (Polda) Sulawesi Tenggra (Sultra) memastikan dalam waktu akan memeriksa Bupati Bombana,  Tafdil. Tafdil sendiri bakal dimintai keterangan sebagai saksi, dalam kasus dugaan suap atau gratifikasi calon pegawai negeri sipil (CPNS), kategori satu (K-1) dan K-2 Kabupaten Bombana 2013 senilai lebih dari Rp 11 miliar, yang melibatkan mantan Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Bombana M Ridwan.

Hanya saja, penyidik belum bisa memastikan waktu pemanggilan Bupati. Karena, selain masih harus merampungkan pemeriksaan tersangka Ridwan, penyidik juga bakal meminta keterangan ahli pidana di Makassar.

“Iya akan diperiksa sebagai saksi. Belum dipastikan (waktunya, red), karena masih harus merampungkan pemeriksaan tersangka dan saksi ahli,” jelas Kepala Bidang Hubungan Masyarakat (Kabidhumas) Polda Sultra Ajun Komisaris Besar Polisi (AKBP) Sunarto, Senin (8/6).

Meski secara detail belum bisa menjelaskan alasan pemanggilan Tafdil, namun menurut polisi yang akrab disapa Narto ini, bupati dipanggil hanya untuk dimintai keterangan seputar rekruitmen CPNS K-1 dan K-2 Bombana.

Besarnya nilai suap dalam kasus ini, diduga tidak hanya melibatkan Ridwan. Namun juga beberapa pejabat yang merupakan atasan kepala BKD, seperti bupati, wakil bupati (Wabup), dan Sekretaris Daerah (Sekda) Bombana.

Hal itu diungkapkan, Ketua Pusat Kajian Anti (Pukat) Korupsi Universitas Muhammadiyah Kendari (UMK) Hariman Satria SH MH. Dia menegaskan, sangat mustahil jika dalam kasus ini tidak melibatkan Bupati dan Wabup Bombana.

Karena, alas pria yang berprofesi sebagai dosen ini, Kepala BKD tidak memiliki kewenangan penuh untuk meluluskan orang sebagai CPNS. Sehingga, Hariman meyakini, kasus korupsi tersebut selain kurir juga melibatkan atasan Kepala BKD, sebab kasus tindak pidana korupsi bermodus sistematis. Sehingga, penyidik harus memeriksa Bupati, Wabup, dan Sekda.

[NEXT-FAJAR]

“Saya menduga, Bupati, Wabup, dan Sekda turut terlibat. Sehingga mereka harus diperiksa, karena saya meyakini Kepala BKD tidak bisa berwenang penuh, disana ada Bupati, Wabup, dan Sekda yang mengetahui persis pengangkatan K-1 dan K-2 itu. Kuat dugaan ada orang lain selain kurir dan Kepala BKD, karena dia (Kepala BKD, red) tidak bisa bertindak sendiri. Dia punya atasan,” semprot alumni hukum UGM ini.

“Kalau memang mereka (Bupati, Wabub,dan Sekda red) tidak mengetahui. Secara logika beranikah kepala BKD melangkah tanpa sepengetahuan Bupati dan Wabup sebagai atasannya. Jadi biasanya korupsi itu bermodus sistematis, tidak bisa dinafikan melibatkan banyak orang. Mungkin menarik Bupati, Wabup, dan Sekda diperiksa, apakah mereka mengetahui atau tidak,” sambung Hariman.

Sehingga menurut dosen hukum ini pidana ini, agar kasus tersebut terang bernderang penyidik harus betul-betul mendalami fakta-fakta yang terlibat didalamnya. Karena, ada jabatan lain yang lebih stragis dibanding Kepala BKD.

Perbuatan Kepala BKD diatur dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a dan b serta pasal 5 ayat (2) UU nomor 31 Tahun 1999 jo UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan Tipikor, sedang kurir dijerat Pasal 55 UU yang sama. Bukan hanya itu, sebut dia, kurir juga bisa dikenakan Pasal 368 KUHP tentang pemerasan.

Kerena delik korupsi Ridwan adalah menerima hadiah atau gratifikasi dengan janji akan meluluskan CPNS K-2 sebagai PNS maka tersangka dijerat Pasal 12 UU RI Nomor 31 Tahun 1999, tentang Pemberantasan Korupsi, sebagaiman diubah dan ditambah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001. Pasal ini mengandung ancaman pidana paling lama 20 tahun penjara. (BKK)

loading...
Click to comment
To Top