KLB KNPI Ilegal Diduga Ada Suport Pejabat Negara – FAJAR.co.id

FAJAR.co.id

exciting-banten
Ragam

KLB KNPI Ilegal Diduga Ada Suport Pejabat Negara

JAKARTA- Dewan Pimpinan Pusat (DPP) KNPI melakukan pertemuan dengan Kapolri, Badroedin Haiti guna membicarakan 7 hal yang menjadi agenda KNPI pimpinan Muhammad Rifai Darus. Salah satu persoalan yang diangkat adalah terkait Konfrensi Luar Biasa (KLB) KNPI Ilegal yang mengangkat Fadh Arafiq.

Dalam penegasannya, DPP KNPI melalui Bidang Hukum dan HAM, meminta polisi untuk menindak tegas penggunaan logo dan nama KNPI yang digunakan KLB pimpinan Arafiq. Mingangat, penggunaan atribut KNPI itu jelas masuk dalam perbuatan pidana, sesuai dengan UU No 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta, pasal 72 junto pasal 113 UU No 27 tahun 2014 tentang Hak Cipta, serta UU KUHPidana pasal 263 junto 264.

Selain itu, DPP KNPI melihat adanya keterlibatan pejabat negera dalam mensponsori kemunculan KLB tersebut. Jika benar, itu menunjukan bahwa pejabat yang dimaksud bisa disebut sebagai pihak yang sengaja merusak persatuan pemuda sendi-sendi kebhinekaan.

Kapolri Badroedin Haiti merespon penyampaian DPP KNPI tersebut. Berdasarkan pengakuan institusi negara melalui Kementerian Hukum & HAM menegaskan bahwa KNPI yang sah yaitu Hasil Kongres Pemuda/KNPI di Jayapura, yang terpilih Ketua Umum Muhammad Rifai Darus dan Sekretaris Jenderal Sirajuddin Abdul Wahab.

Kapolri berkomitmen berkomitmen memproses hukum laporan penyalahgunaan Logo dan Nama KNPI berdasarkan UU yang berlaku.

Sementara itu, keseluruhan pernyataan DPP KNPI dalam release yang diterima FAJAR ONLINE adalah sebagai berikut;

1. Kongres Pemuda/KNPI ke-XIV di Jayapura Papua telah menghasil Ketua Umum DPP KNPI yang sah dan konstitusional berdasarkan AD/ART. [NEXT-FAJAR]

2. DPP KNPI telah dilantik pada tanggal 29 April 2015, yang di hadiri oleh Menteri Pemuda &  Olah Raga Bapak Imam Nachawi, Menteri Sosial Ibu Khofifah Indar Parawansa, Deputi VI Menkopolkam, Deputi II BIN, perwakilan Kapolri, perwakilan Panglima TNI, perwakilan KASAD, dll.

3. Pada tanggal 12-14 Juni 2015, KNPI akan melaksanakan Rapat Kerja Nasional I di Hotel Media Sheraton Jakarta, dengan Tema : Meretas Jalan Baru Pemuda ; Menuju Indonesia Mandiri.

4. Dalam forum Rakernas DPP KNPI akan melakukan MoU dengan beberapa instansi Pemerintah, antara lain; Kementerian Pertahanan, Gubernur Lemhannas, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Badan SAR, PB IDI, BPJS Kesehatan & Tenaga Kerja. MoU itu bagian dari sinergisitas Pemuda Indonesia dengan Pemerintah.

5. Berkaitan dengan pelaksanaan KLB KNPI yang dilaksanakan oleh oknum pemuda yang mengatasnamakan KNPI, Ketua Umum DPP KNPI menegaskan bahwa itu adalah sebuah pelanggaran yang nyata bertentangan dengan aturan AD/ART KNPI.

6. Kementerian Hukum dan HAM melalui Direktorat Jenderal AHU telah menerbitkan Surat Keputusan Badan Hukum KNPI dan Pengesahan Kepengurusan serta Hasil Kongres Pemuda/KNPI ke-XIV di Jayapura-Papua.

7. KLB Ilegal itu terindikasi di sponsori oleh pejabat negara, dan Ketua Umum DPP KNPI menyayangkan apabila rumors itu benar adanya, itu menunjukan bahwa pejabat negara teraebut bisa si cap sebagai orang-orang yang tidak cinta terhadap persatuan pemuda, serta cenderung merusak sendi-sendi kebhinekaan. (FO)

loading...
Click to comment
Ragam

KLB KNPI Ilegal Diduga Ada Suport Pejabat Negara

JAKARTA- Dewan Pimpinan Pusat (DPP) KNPI melakukan pertemuan dengan Kapolri, Badroedin Haiti guna membicarakan 7 hal yang menjadi agenda KNPI pimpinan Muhammad Rifai Darus. Salah satu persoalan yang diangkat adalah terkait Konfrensi Luar Biasa (KLB) KNPI Ilegal yang mengangkat Fadh Arafiq.

Dalam penegasannya, DPP KNPI melalui Bidang Hukum dan HAM, meminta polisi untuk menindak tegas penggunaan logo dan nama KNPI yang digunakan KLB pimpinan Arafiq. Mingangat, penggunaan atribut KNPI itu jelas masuk dalam perbuatan pidana, sesuai dengan UU No 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta, pasal 72 junto pasal 113 UU No 27 tahun 2014 tentang Hak Cipta, serta UU KUHPidana pasal 263 junto 264.

Selain itu, DPP KNPI melihat adanya keterlibatan pejabat negera dalam mensponsori kemunculan KLB tersebut. Jika benar, itu menunjukan bahwa pejabat yang dimaksud bisa disebut sebagai pihak yang sengaja merusak persatuan pemuda sendi-sendi kebhinekaan.

Kapolri Badroedin Haiti merespon penyampaian DPP KNPI tersebut. Berdasarkan pengakuan institusi negara melalui Kementerian Hukum & HAM menegaskan bahwa KNPI yang sah yaitu Hasil Kongres Pemuda/KNPI di Jayapura, yang terpilih Ketua Umum Muhammad Rifai Darus dan Sekretaris Jenderal Sirajuddin Abdul Wahab.

Kapolri berkomitmen berkomitmen memproses hukum laporan penyalahgunaan Logo dan Nama KNPI berdasarkan UU yang berlaku.

Sementara itu, keseluruhan pernyataan DPP KNPI dalam release yang diterima FAJAR ONLINE adalah sebagai berikut;

1. Kongres Pemuda/KNPI ke-XIV di Jayapura Papua telah menghasil Ketua Umum DPP KNPI yang sah dan konstitusional berdasarkan AD/ART. [NEXT-FAJAR]

2. DPP KNPI telah dilantik pada tanggal 29 April 2015, yang di hadiri oleh Menteri Pemuda &  Olah Raga Bapak Imam Nachawi, Menteri Sosial Ibu Khofifah Indar Parawansa, Deputi VI Menkopolkam, Deputi II BIN, perwakilan Kapolri, perwakilan Panglima TNI, perwakilan KASAD, dll.

3. Pada tanggal 12-14 Juni 2015, KNPI akan melaksanakan Rapat Kerja Nasional I di Hotel Media Sheraton Jakarta, dengan Tema : Meretas Jalan Baru Pemuda ; Menuju Indonesia Mandiri.

4. Dalam forum Rakernas DPP KNPI akan melakukan MoU dengan beberapa instansi Pemerintah, antara lain; Kementerian Pertahanan, Gubernur Lemhannas, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Badan SAR, PB IDI, BPJS Kesehatan & Tenaga Kerja. MoU itu bagian dari sinergisitas Pemuda Indonesia dengan Pemerintah.

5. Berkaitan dengan pelaksanaan KLB KNPI yang dilaksanakan oleh oknum pemuda yang mengatasnamakan KNPI, Ketua Umum DPP KNPI menegaskan bahwa itu adalah sebuah pelanggaran yang nyata bertentangan dengan aturan AD/ART KNPI.

6. Kementerian Hukum dan HAM melalui Direktorat Jenderal AHU telah menerbitkan Surat Keputusan Badan Hukum KNPI dan Pengesahan Kepengurusan serta Hasil Kongres Pemuda/KNPI ke-XIV di Jayapura-Papua.

7. KLB Ilegal itu terindikasi di sponsori oleh pejabat negara, dan Ketua Umum DPP KNPI menyayangkan apabila rumors itu benar adanya, itu menunjukan bahwa pejabat negara teraebut bisa si cap sebagai orang-orang yang tidak cinta terhadap persatuan pemuda, serta cenderung merusak sendi-sendi kebhinekaan. (FO)

loading...
Click to comment
To Top