Mendagri Larang Pj Bupati Maju Pilkada, Nur Sinapoy Proses Pensiun Dini – FAJAR.co.id

FAJAR.co.id

exciting-banten
Pilkada

Mendagri Larang Pj Bupati Maju Pilkada, Nur Sinapoy Proses Pensiun Dini

KENDARI – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) mengeluarkan larangan bagi pelaksana jabatan (Pj) bupati atau gubernur untuk mencalonkan diri dalam pemilihan kepala daerah (pilkada).

Hal ini diungkapkan Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sulawesi Tenggara (Sultra) Hidayatullah di Ina Centre, Senin (8/6). Berdasarkan rapat koordinasi di Jakarta antara KPU dan Mendagri, beber mantan anggota KPU Kota Kendari ini, ditegaskan bahwa Pj bupati atau gubernur yang sedang menjabat dilarang mengundurkan diri dengan alasan tampil di pilkada.

Pj bupati, lanjut Dayat, boleh mencalonkan diri di pilkada setelah masa jabatannya sudah berakhir. “Pejabat kepala daerah syaratnya tidak boleh mencalonkan diri. Kalau pun mendaftar pasti akan ditolak,” tegas Hidayatullah.

Kalau pun yang bersangkutan mundur dari PNS dengan otomatis jabatannya sebagai Pj ikut gugur, Hidayatullah mengaku tergantung restu Mendagri. Sebab, baik mengundurkan diri dari PNS maupun Pj berdasarkan izin dari Menteri Tjahjo Kumolo.

“Sekarang, tinggal kebijakan meteri dan pemerintah daerah apakah memproses itu. Tapi, kalau saya lihat itu akan ditolak,” ujarnya.

Larangan seorang Pj untuk tampil di pilkada karena pertimbangan penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Sebab, pada saat dilantik menjadi Pj, yang bersangkutan mengemban tiga tanggung jawab yang salah satunya memfasilitasi penyelenggaraan pilkada. “Sehingga, kami pastikan pengusulan mundur tidak akan diterima,” katanya.

Saat ini, KPU RI sudah menegaskan kepada seluruh jajarannya di daerah yang menyelenggarakan pilkada untuk tidak menerima berkas calon bupati yang masih berstatus menjadi Pj.

“KPU tidak boleh menerima pendaftaran calon yang bersangkutan,” tuturnya.

Mengenai hal ini, Gubernur Sultra Nur Alam mengaku, dalam posisi formal sebagai Pj tidak diperkenankan mencalonkan diri. Tetapi, kalau tidak dalam posisi formal sebagai Pj maka itu adalah hak pribadi untuk mencalonkan diri sebagai kepala daerah.

“Persoalannya adalah apakah posisi Pj sudah berakhir periodenya atau posisi Pj-nya berakhir setelah tidak lagi memenuhi syarat lagi,” katanya.

Bila yang bersangkutan tidak lagi memenuhi syarat berupa sudah pensiun, maka dengan otomatis bisa mencalonkan diri. “Tetapi, yang menentukan adalah Kemendagri. Karena, Mendagri yang mengeluarkan SK Pejabat bupati termasuk hasil verifikasi KPU,” alasnya.

Sementara itu, Bupati Konawe Kepulauan (Konkep) Nur Sinapoy menanggapi santai perintah Mendagri tersebut. Menurutnya, dia akan mengambil pensiun dini agar bisa mencalonkan diri di pilkada nanti.

“Sekarang, sedang menunggu petunjuk dan berkonsultasi dengan Mendagri. Saya akan proses pensiun dini,” katanya.

Menurut dia, bila sudah dinyatakan pensiun maka dengan sendirinya sudah tidak lagi memenuhi syarat sebagai Pj. Lantas apakah usulan pensiun dini tersebut akan diterima Mendagri? Nur Sinapoy belum bisa menjawab. Dia menyerahkan keputusan sepenuhnya di pusat.

“Pengajuan proses pensiun dalam waktu dekat. Tergantung pusat saya kira kan salah satu syarat pejabat PNS seperti itu. Jika Mendagri tolak itu hak beliau. Sebagai PNS harus loyal dan kita kembalikan pada ketentuan yang berlaku,” tuturnya. (BKK)

loading...
Click to comment
To Top