Soal Kasus Nur Alam, Kinerja Satgassus P3TPK Kejagung Dipertanyakan – FAJAR.co.id

FAJAR.co.id

exciting-banten
Ragam

Soal Kasus Nur Alam, Kinerja Satgassus P3TPK Kejagung Dipertanyakan

JAKARTA – Proses penyelidikan kasus Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) yang diduga melibatkan Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra), Nur Alam masih terus dilakukan. Bahkan, kasus dugaan korupsi mencapai USD 4, 5juta (sekitar Rp. 50 miliar) tersebut saat ini tengah ditangani oleh Satuan Tugas Khusus Penanganan dan Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Korupsi (P3TPK).

Jaksa Agung Muda Pidana Khusus (Jampidsus), Widyo Pramono yang dikonfirmasi terkait perkembangan kasus yang melibatkan orang nomor satu di Sultra itu hanya menjawab singkat. Dikatakan, saat ini pihaknya tengah mengumpulkan bukti-bukti yang mendukung pembuktian kasus TPPU itu.

“Penyelidikan masih menyisir alat bukti yang mendukung pembuktian kasus itu. Harap tunggu proses berikutnya. Ini yang digarap Penyidik Satgassus P3TTPK yang para tersangkanya di bui,” singkat Widyo, Selasa (9/6).

Sementara itu, Direktur Eksekutif Indonesia Mining and Energy Studies (IMES), Erwin Usman, merespon positif sikap Jampidsus dalam membentuk Satgassus P3TPK dalam membongkar kasus-kasus korupsi yang mandek di Kejagung. Namun, terkait dengan kasus Nur Alam, lanjut Erwin, jika benar ditangani oleh Satgassus seharusnya sudah ada progres kerja penyelidikan atas kasus tersebut.

“Jika benar penanganan kasus rekening gendut Nur Alam saat ini telah ditangani Satgassus yang dibentuk sejak Januari 2015 lalu, semestinya setelah bekerja selama 5 bulan lamanya tim ini sudah punya progress kerja penyelidikan atas kasus tersebut,” jelas Erwin Usman kepada redaksi Fajar Online, Rabu (10/6).

Terlebih lagi, lanjut Erwin, proses penyelidikan yang dilakukan terhadap kasus ini sudah digelar sejak tahun 2012 silam. Artinya, dengan waktu tiga tahun ini tentunya pihak Kejagung sudah mempunyai data-data awal. “Artinya, Satgassus tidak lagi memulai dari nol. Logikanya harusnya sudah ada kemajuan dalam penanganan kasus ini,” tegasnya.

“Minimal publik bisa mendapatkan informasi tentang sudah berapa banyak yang diperiksa, kapan pemeriksaan tersebut dan bagaimana rencana penyelidikan berikutnya,” tambahnya. [baca juga: Kasus TPPU Nur Alam Jalan Ditempat, AMST Desak Ganti Jampidsus]

Erwin pun mencurigai, dengan sikap tertutup yang dilakukan oleh pihak Kejagung dalam hal ini Jampidsus, Widyo Pramono dalam mengungkap kasus tersebut justru akan menimbulkan tanda Tanya besar bagi masyarakat sipil. “Pasti akan ada pertanyaan. Ada apa? Apa yang terjadi? Kenapa harus ditutup-tutupi?,” sindirnya.

[NEXT-FAJAR]

Olehnya itu, dirinya menghimbau kepada Kejagung agar selalu terbuka terkait informasi sekecil apapun kepada publik. Hal-hal mendasar terkait keterbukaan informasi publik ini yang harus dibuka selebar-lebarnya oleh Jaksa Agung HM Prasetyo.

“Apalagi masyarakat sipil sudah berkali-kali mempertanyakan soal perkembangan kasus ini, baik via media massa, audiens, surat maupun pengaduan langsung,” tukasnya.

Dalam pengungkapan kasus dugaan korupsi tersebut, masih kata Erwin, semakin ditutup-tutupi oleh Kejagung akan membuat kepercayaan publik kepada Jaksa Agung terkait keseriusan dalam pengusutan kasus korupsi akan semakin menipis.

Bahkan, wajar saja jika masyarakat sipil berpandangan ada yang tidak wajar dalam penanganan kasus dugaan korupsi Nur Alam. Lebih jauh, masyarakat juga akan menilai ada usaha-usaha jaksa untuk mem-peties-kan kasus Nur Alam. “Semua ini harus dijawab Jaksa Agung dengan transparansi dan akuntabilitas. Buka saja temuannya apa? Kendalanya apa? Biar semua terang benderang dilihat dan dinilai public,” pinta Erwin. (hrm)

loading...
Click to comment
To Top