Ombudsman Sultra Desak Periksa Ijazah Palsu Pejabat – FAJAR.co.id

FAJAR.co.id

Ragam

Ombudsman Sultra Desak Periksa Ijazah Palsu Pejabat

KENDARI – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Tenggara (Sultra) diminta serius mengusut ijazah palsu yang digunakan kebanyakan pejabat untuk mengajukan penyesuaian golongan.

Kepala Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia (ORI) Sultra Aksah menilai, pernyataan tentang verifikasi berkas seluruh pegawai negeri sipil (PNS) yang memiliki ijazah palsu hanya wacana. Sebab, alas dia, kebanyakan yang menggunakan ijazah abal-abal ini adalah para pejabat yang ingin menaikkan golongannya.

“Saya kira sudah ada pernyataan terbuka Kepala BKN Regional Makassar di media massa bahwa diduga banyak pegawai yang menggunakan ijazah palsu untuk kenaikkan pangkat. Artinya, kalau ada penjelasan seperti itu gubernur dan bupati atau wali kota menyurat secara resmi meminta datanya,” ujar Aksah, Rabu (10/6).

Menurut Aksah, pernyataan Kepala BKN itu sudah jelas mengarah pada pejabat yang akan menaikan golongannya. Tentu, sebut dia, pejabat yang ingin meningkatkan status kepangkatannya pasti menggunakan ijazah strata dua (S2) atau S3. “Kalau PNS kan kebanyakan hanya S1. Kalau saya melihat, ini mengusulkan ijazah paslu S2 dan S3,” sebutnya.

Ia berharap, Pemprov Sultra melalui Gubernur Nur Alam dan seluruh pemerintah kabupaten atau kota untuk mengambil langkah cepat agar informasi tersebut segera diklarifikasi kebenarannya. Pemerintah daerah, usul dia, segera menyurat secara resmi kepada BKN Regional Makassar menyangkut nama-nama pejabat yang menggunakan ijazah palsu.

“Kalau tidak laksanakan itu, berarti tidak serius. Berarti, selama ini hanya wacana saja untuk memverifikasi ijazah PNS. Saya kira gampang saja dengan menyurat secara resmi dan minta nama-nama pejabat yang diduga menggunakan ijazah palsu,” usulnya.

Sebelumnya, Kepala BKN Regional Makassar Iwan Hermanto ikut mencium penggunaan ijazah palsu oleh PNS asal Sultra saat mengajukan penyesuaian golongan. Bahkan, beberapa berkas yang diajukan ditolak oleh BKN karena registrasi ijazahnya tidak sesuai dengan nama pemilik ijazah.

Untuk itu, lanjut Iwan Hermanto pihaknya sudah mengusulkan pengguna ijazah palsu ke pemerintah pusat untuk dicopot dari jabatannya. Mengenai ijazah palsu, Gubernur Sultra Nur Alam mendukung berkas seluruh pegawai negeri sipil (PNS) untuk diverifikasi ulang menyangkut maraknya berita tentang ijazah palsu yang digunakan pada saat mengikuti seleksi.

Nur Alam mengaku ikut memantau pemberitaan tentang ijazah palsu. Hingga saat ini, sebut dia, belum ada temuan tentang pejabat atau PNS yang menggunakan ijazah palsu. “Saya kira perlu kita dukung (verifikasi ulang berkas seluruh PNS di Sultra) untuk lebih menunjukan transparansi dan akuntabilitas pemerintahan kita,” tegas Nur Alam.

Nur Alam mengaku, sangat disayangkan bila ada PNS yang menggunakan ijazah palsu pada saat mendaftar. Bila ditemukan, lanjut dia, akan ada sanksi tegas berdasarkan mekanisme perundang-undangan.

Orang nomor satu di Sultra ini menambahkan, bagi yang benar-benar sekolah dengan baik pasti akan kecewa dengan beberapa orang yang tidak sekolah namun mendapatkan ijazah. Padahal, orang yang sekolah harus berdarah-darah untuk mendapatkan selembar ijazah.

“Memang, tidak pantas juga kalau seseorang langsung mendapatkan ijazah tapi tidak sekolah. Masa kita setengah mati, orang lain cepat dapat ijazah,” ujarnya.

Anggota Komisi IV DPRD Sultra Sudarmanto mengatakan, agar tidak menjadi polemik di masyarakat, sudah sepantasnya BKD provinsi maupun kabupaten atau kota untuk mengecek kembali kebenaran ijazah yang digunakan PNS. Sebab, kuat dugaan bisa saja “ijazah plastik” ini digunakan pada saat mengikuti seleksi. “Ada beberapa oknum mendapatkan ijazah tidak sesuai dengan kaidah akademik. Harusnya, BKD segera lakukan verifikasi berkas,” desaknya, Minggu (8/6).

Selain itu, lanjut Sudarmanto, aparat kepolisian juga harus terlibat dalam mengungkap peredaran ijazah palsu yang indikasinya sudah berlangsung sejak dulu. Sebab, alas dia, bukan tidak mungkin ijazah ini sengaja digunakan untuk kepentingan tertentu salah satunya mendaftar PNS.

“Aneh, kalau enam bulan kuliah langsung mendapakan ijazah. Makanya, kita butuhkan komitmen dan dukungan aparat berwenang untuk mengungkap ini,” tuturnya. (BKK)

To Top