Pernyataan Idrus Marham Dikecam. Sangadji Sindir, Kekanak-Kanakan – FAJAR.co.id

FAJAR.co.id

Ragam

Pernyataan Idrus Marham Dikecam. Sangadji Sindir, Kekanak-Kanakan

JAKARTA- Upaya Sekjen DPP Partai Golkar kubu Aburizal Bakrie, Idrus Marham yang ingin mengunci pagar Kantor DPP Partai Golkar di kawasan Slipi Jakarta Barat, menuai kecaman dari kubu Agung Laksono.

Ketua DPP Transmigrasi dan Tenaga Kerja kubu Agung, Hamzah Sangadji menilai tindakan tersebut berlebihan dan tidak menunjukkan integritas dalam berdemokrasi.

“Apa yang dilakukan saudara Idrus sangat tidak elegan. Dia tidak menunjukkan integritas yang baik dalam berdemokrasi,” ungkap Hamzah kepada wartawan di Jakarta, Rabu (10/6) malam.

Tak hanya itu, Hamzah juga menilai sikap Idrus yang ingin mengunci pagar DPP Golkar dari luar dengan sebuah gembok pada Rabu (10/06) siang, merupakan tindakan yang kekanak-kanakan.

“Upaya menduduki Kantor DPP Golkar tidak harus dengan tindakan anak kecil yang mengembok dari luar,” imbuhnya.

Hamzah juga menambahkan agar Idrus Marham mentaati hukum. Sebab, menurut Hamzah, sejak perseteruan internal bulan Oktober lalu, kubu Agung selalu berada di kantor tersebut. Alasannya, kubu mereka lah yang mengantongi Surat Keputusan (SK) dari Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) tentang pengesahan kepenggurusan di bawah pimpinan Agung Laksono.

“Dengan SK itu maka yang sah memimpin Partai Golkar sekalipun ada sengketa hukum adalah kubu Agung Laksono,” tegasnya.

Hamzah juga memaparkan kekuatan lainnya yang mendasari kubu Agung dapat menduduki Kantor DPP Golkar adalah putusan Mahkamah Partai Golkar (MPG) yang telah memenangkan kubunya. Sesuai UU Parpol, putusan Mahkamah Partai bersifat final dan mengikat.

“Dengan ketentuan itu maka tidak ada satupun pengadilan yang bisa membatalkan putusan tersebut. Jadi tunggu putusan inkrach kalau mau menggusai kantor DPP. Itu juga kalau kubu ARB menang. Jangan pakai cara-cara yang tidak taat hukum dan tidak demokratis,” tegas mantan anggota DPR periode 2004-2009 itu.

Lebih jauh Hamzah menjelaskan kubu Aburizal tidak bisa memakai putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta dan Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Utara (Jakut) untuk menguasai kantor DPP. Pasalnya, putusan dua pengadilan itu tidak bisa dieksekusi sekalipun Aburizal menang. Kubu mereka dan Menkumham telah mengajukan banding ke Mahkamah Agung (MA) atas dua putusan pengadilan tersebut. Dengan pengajuan banding maka kemenangan kubu Aburizal langsung hilang dan putusannya tidak bisa dieksekusi.

“Kami patuh pada hukum saja. Kami tahan diri dan tidak terpancing dengan tindakan Idrus Marham atau kubu ARB lainnya,” pungkas Hamzah. [rus]

Click to comment
To Top