Politisi Gerindra Dukung Pj Bupati Dilarang Ikut Pilkada – FAJAR.co.id

FAJAR.co.id

Pilkada

Politisi Gerindra Dukung Pj Bupati Dilarang Ikut Pilkada

KENDARI – Politikus Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) A Bustam mendukung keputusan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) untuk tidak mengakomodir pelaksana jabatan (Pj) Bupati yang sementara menjalankan tugasnya tampil di pemilihan kepala daerah (pilkada) 2015.

Menurutnya, keputusan Mendagri Tjahyo Kumolo ini sangat tepat mengingat Pj Bupati yang sedang menjabat masih memiliki tanggung jawab yang belum diselesaikan, salah satunya adalah memfasilitasi penyelenggaraan pilkada di daerahnya.

Oleh karenanya, saran A Bustam bagi Pj yang hendak tampil agar mengurungkan niatnya dulu karena dapat dipastikan Mendagri tidak akan menerima surat pengunduran diri atau pun pensiun dini karena masih menyisahkan tanggung jawabnya.

“Siapa suruh jadi Pj. Seharusnya, dari awal memikirkan ini. Jangan karena mau tampil baru mundur dari Pj. Masih ada tanggung jawab yang harus diselesaikan,” ujarnya.

Masih kata anggota Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sultra ini, salah satu Pj yang bakal terganjal pada pilkada nanti adalah Pj Bupati Konawe Kepulauan (Konkep) Nur Sinapoy. Meski memiliki niatan untuk tampil, namun tidak ada jalan untuk diakomodir. “Kalau Mendagri sudah tegaskan demikian, harus diikuti,” tuturnya.

Sebelumnya, Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sulawesi Tenggara (Sultra) Hidayatullah mengaku, berdasarkan rapat pimpinan KPU se-Indonesia di Jakarta beberapa waktu lalu bahwa Pj bupati atau gubernur yang sedang menjabat dilarang mengundurkan diri dengan alasan tampil di pilkada.

Pj bupati, lanju Dayat, boleh mencalonkan diri di pilkada setelah masa jabatannya sudah berakhir. “Pejabat kepala daerah syaratnya tidak boleh mencalonkan diri. Kalau pun mendaftar pasti akan ditolak,” tegas Hidayatullah.

Mengenai hal ini, Gubernur Sultra Nur Alam mengaku, dalam posisi formal sebagai Pj tidak diperkenankan mencalonkan diri. Tetapi, kalau tidak dalam posisi formal sebagai Pj maka itu adalah hak pribadi untuk mencalonkan diri sebagai kepala daerah.

“Persoalannya adalah apakah posisi Pj sudah berakhir periodenya atau posisi Pj-nya berakhir setelah tidak lagi memenuhi syarat lagi,” katanya.

Sementara itu, Bupati Konawe Kepulauan (Konkep) Nur Sinapoy menanggapi santai perintah Mendagri tersebut. Menurutnya, dia akan mengambil pensiun dini agar bisa mencalonkan diri di pilkada nanti. “Sekarang, sedang menunggu petunjuk dan berkonsultasi dengan Mendagri. Saya akan proses pensiun dini,” katanya. (BKK)

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

To Top