Sekda dan Ketua DPRD juga Bakal Diperiksa – FAJAR.co.id

FAJAR.co.id

Ragam

Sekda dan Ketua DPRD juga Bakal Diperiksa

KENDARI – Setelah sebelumnya memastikan bakal memeriksa Bupati Bombana H Tafdil SE MM, kini Penyidik Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Kepolisian Daerah (Polda) Sulawesi Tenggra (Sultra) kembali menyebut akan memanggil Sekretaris Daerah (Sekda) dan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bombana Andi Firman SE MSi.

Keduanya, direncanakan bakal dimintai keterangan sebagai saksi dalam kasus dugaan suap atau gratifikasi calon pegawai negeri sipil (CPNS), kategori satu (K-1) dan K-2 Kabupaten Bombana 2013 senilai lebih dari Rp 11 miliar, yang melibatkan mantan Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Bombana M Ridwan.

Hanya saja penyidik belum memastikan waktu pemanggilan keduanya. Sebab, kini penyidik masih berada di Makassar guna meminta keterangan saksi ahli. Selain itu, penyidik juga mengagendakan pemanggilan beberapa Kepala Dinas (Kadis) Bombana. Namun, secara detail penyidik belum bisa menyebut Kadis mana saja yang akan diperiksa sebagai saksi.

“Rencana penyidik bakal memanggil beberapa pejabat yang dekat dengan Kepala BKD,” ujar Kepala Bidang Hubungan Masyarakat (Kabidhumas) Polda Sultra Ajun Komisaris Besar Polisi (AKBP) Sunarto, Rabu (10/6).

Meski secara detail belum bisa menjelaskan alasan pemanggilan Bupati, namun menurut polisi yang akrab disapa Narto ini, Bupati dipanggil hanya untuk dimintai keterangan seputar rekruitmen CPNS K-1 dan K-2 Bombana. Perwira polisi dengan dua melati di pundak ini menambahkan, munculnya rencana pemanggilan beberapa pejabat Bombana tersebut, setelah penyidik memeriksa tersangka Ridwan dan ratusan peserta selekasi CPNS K-1 dan K-2.

Besarnya nilai suap dalam kasus ini, diduga tidak hanya melibatkan Ridwan. Namun juga beberapa pejabat yang merupakan atasan Kepala BKD, seperti Bupati, Wakil Bupati (Wabup), dan Sekretaris Daerah (Sekda) Bombana.

Hal itu diungkapkan, Ketua Pusat Kajian Anti (Pukat) Korupsi Universitas Muhammadiyah Kendari (UMK) Hariman Satria SH MH. Dia menegaskan, sangat mustahil jika dalam kasus ini tidak melibatkan Bupati dan Wabup Bombana.

Karena, alas pria yang berprofesi sebagai dosen ini, Kepala BKD tidak memiliki kewenangan penuh untuk meluluskan orang sebagai CPNS. Sehingga, Hariman meyakini, kasus korupsi tersebut selain kurir juga melibatkan atasan Kepala BKD, sebab kasus tindak pidana korupsi bermodus sistematis. Sehingga, penyidik harus memeriksa Bupati, Wabup, dan Sekda.

[NEXT-FAJAR]

“Saya menduga, Bupati, Wabup, dan Sekda turut terlibat. Sehingga mereka harus diperiksa, karena saya meyakini Kepala BKD tidak bisa berwenang penuh, disana ada Bupati, Wabup, dan Sekda yang mengetahui persis pengangkatan K-1 dan K-2 itu. Kuat dugaan ada orang lain selain kurir dan Kepala BKD, karena dia (Kepala BKD, red) tidak bisa bertindak sendiri. Dia punya atasan,” semprot alumni hukum UGM ini.

“Kalau memang mereka (Bupati, Wabub,dan Sekda red) tidak mengetahui. Secara logika beranikah kepala BKD melangkah tanpa sepengetahuan Bupati dan Wabup sebagai atasannya. Jadi biasanya korupsi itu bermodus sistematis, tidak bisa dinafikan melibatkan banyak orang. Mungkin menarik Bupati, Wabup, dan Sekda diperiksa, apakah mereka mengetahui atau tidak,” sambung Hariman.

Sehingga menurut dosen hukum ini pidana ini, agar kasus tersebut terang bernderang penyidik harus betul-betul mendalami fakta-fakta yang terlibat didalamnya. Karena, ada jabatan lain yang lebih stragis dibanding Kepala BKD.

Masih kata Hariman, dalam kasus ini jika memang benar-benar kurir memaksa peserta seleksi CPNS maka peserta tersebut tidak harus ditetapkan sebagai tersangka. Hal itu, jelas dia, telah diatur dalam Pasal 48 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tentang overmacht atau keadaan terpaksa, yang menjadikan alasan seseorang tidak bisa dipidana.

Sementara, perbuatan Kepala BKD diatur dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a dan b serta pasal 5 ayat (2) UU nomor 31 Tahun 1999 jo UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan Tipikor, sedang kurir dijerat Pasal 55 UU yang sama. Bukan hanya itu, sebut dia, kurir juga bisa dikenakan Pasal 368 KUHP tentang pemerasan.

“Penyidik harus menggali apa perang kurir, apa peran K1dan K-2. Apakah kurir ataukah bertindak atas perintah kepala BKD. Kalau memang peserta K-1 dan K-2 benar-benar dipaksa, tidak bisa ditetapkan sebagai tersangka. Tapi kalau sedikit ada inisiatif semuanya harus ditetapkan sebagai tersangka baik yang disuap maupun yang menyuap harus ditetapkan sebagai tersangka,” jelasnya.

“Penggunaan kurir ini sebagai pola untuk memutus mata rantai keterlibatan oknum pejabat lain. Itu biasanya yang terjadi,” tutup Hariman.

Diberitakan, penetapan tersangka dilakukan setelah penyidik memeriksa saksi-saksi dan melakukan penggeledahan di Kantor BKD Bombana, di rumah milik Ridwan, serta beberapa tempat lain yang diduga sebagai tempat penyimpanan dokumen CPNS K-2.

Dari hasil penggeledahan yang dilakukan pada empat tempat tersebut, penyidik berhasil menemukan beberapa alat bukti yang berkait penerimanaan CPNS K-2, di antaranya dokumen, surat-surat, dan kuitansi penyetoran uang dari CPNS K-2 ke pihak BKD Bombana.

Kerena delik korupsi Ridwan adalah menerima hadiah atau gratifikasi dengan janji akan meluluskan CPNS K-2 sebagai PNS maka tersangka dijerat Pasal 12 UU RI Nomor 31 Tahun 1999, tentang Pemberantasan Korupsi, sebagaiman diubah dan ditambah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001. Pasal ini mengandung ancaman pidana paling lama 20 tahun penjara. (BKK)

loading...
Click to comment
To Top