Dahlan Iskan : Kebenaran Akan Muncul dengan Sendirinya – FAJAR.co.id

FAJAR.co.id

Ragam

Dahlan Iskan : Kebenaran Akan Muncul dengan Sendirinya

JAKARTA – Baru-baru ini publik dikejutkan dengan penetapan Dahlan Iskan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi gardu induk PLN 2011-2013. Sempat melewati perdebatan, akhirnya Dahlan memilih Yusril Ihza Mahendra sebagai kuasa hukum menghadapi kasus yang kini menjeratnya.

Awalnya, Dahlan tak mau menggunakan jasa lawyer, tapi kenapa akhirnya memilih Yusril?

Dalam situs gardudahlan.com, blog pribadinya, Dahlan menuturkan, sejak ditetapkan sebagai tersangka 5 Juni lalu dirinya, keluarga dan teman-teman berdebat soal pengacara. “Saya pribadi berkeras tidak perlu pengacara. Tapi keluarga dan teman-teman berkeras harus pakai,” tulis Dahlan.

Dahlan, tak suka menggunakan pengacara untuk menyelesaikan persoalan yang menimpanya. Dia optimis, kebenaran akan muncul dengan sendirinya tanpa dibela-bela. “Bahkan saya berencana akan bersikap sangat low profil. Saat diperiksa jaksa nanti saya akan langsung saja mengatakan terserah jaksa. Kalau memang jaksa merasa menemukan bukti yang kuat, silakan,” tulis Dahlan.

Bahkan, jika kasusnya sampai ke pengadilan, Dahlan berencana tak akan melakukan eksepsi atau pledoi. Biar bukti dan saksi dihadirkan jaksa. Lalu, hakim menilai. “Kalau hakim menilai saya salah dan harus masuk penjara akan saya jalani dengan ikhlas,” ujarnya lagi. Sebagai orang yang terbiasa susah, dan pernah dekat dengan kematian, Dahlan bersikap pasrah.

Keluarganya tahu prinsip Dahlan: “nrimo ing pandhum”. Namun, tidak dengan teman-temannya. Mereka mendesaknya menunjuk pengacara. Akhirnya, Dahlan mengalah. “Tak mau mendengarkan saran banyak orang adalah kesombongan dalam bentuk yang lebih parah”. Falsafah itu, jadi alasan Dahlan menuruti saran teman-temannya.

Setelah sepakat menggunakan pengacara, persoalan berikut adalah memilih nama. “Begitu banyak pengacara yang bersedia membantu. Tinggal pilih: yang dar-der-dor, yang taktis, yang lemah-gemulai atau yang bagaimana?” kata Dahlan.

Kali ini, Dahlan menyerahkan ke teman-temannya. Akhirnya, pilihan jatuh ke Yusril. Pada awalnya, pakar hukum tata negara itu sulit dihubungi. Bahkan, sehari sebelum jadwal pemeriksaan, Yusril masih di luar kota.

[NEXT-FAJAR]

Baru pada malam harinya, nyaris tengah malam, teman-temannya berhasil bertemu dengan Yusril. Yusril adalah pengacara dengan profil yang luar biasa. Punya pengetahuan yang dinilai luar biasa dalam hukum tata negara. Yusril juga politisi yaitu Ketua Umum Partai Bulan Bintang. Dia pernah menjadi menteri kehakiman serta mensesneg. Yusril pula yang membuat pidato pengunduran diri almarhum Presiden Soeharto.

Saat ini, Yusril juga tengah menjadi kuasa hukum Golkar kubu Aburizal Bakrie alias Ical dalam sengkarut dualisme kepengurusan partai berlambang beringin itu.

Karena waktu mepet, Dahlan pun tak menghadiri pemeriksaan pertamanya sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi gardu induk PLN 2011-2013, kemarin. Dahlan mengajukan permohonan penundaan pemeriksaan ke Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta. Soalnya, dia masih menyusun surat penunjukan tim kuasa hukumnya. Seorang tersangka, harus didampingi pengacara ketika diperiksa.

Yang jelas, Yusril menyoroti kejanggalan surat panggilan Dahlan. Menurutnya, dalam surat itu, tidak disebutkan pasal dan undang-undang apa yang disangkakan telah dilanggar oleh Dahlan.

Ini menyebabkan kuasa hukum kesulitan dalam mempersiapkan jawaban selama proses pemeriksaan.

Humas Kejati DKI Jakarta Waluyo membenarkannya. Menurut Waluyo, Kejati sudah menerima surat permohonan Dahlan. “Bahwa Pak Dahlan Iskan tidak bisa hadir karena beliau belum didampingi pengacara,” ujarnya di Gedung Kejati DKI, kemarin.

Dahlan meminta dilakukan penjadwalan ulang pada Rabu (17/6), pukul 09.00. Kejati DKI Jakarta pun langsung melayangkan surat panggilan ulang sesuai dengan tanggal yang diminta Dahlan. “Kita langsung layangkan untuk diperiksa 17 Juni,” ujarnya.

Sebetulnya, Dahlan dijadwalkan menghadapi pemeriksaan di tiga tempat berbeda, dalam waktu yang sama. Penyelidik Kejati Jawa Timur gagal memeriksa Dahlan sebagai saksi dalam kasus hilangnya aset perusahaan daerah PT Panca Wira Usaha, yang pernah dipimpin Dahlan, Senin (8/6) lalu.

Dahlan, sedianya juga diperiksa penyidik Kejagung, Rabu (10/6), dalam kasus dugaan penyimpangan pengadaan 16 unit mobil listrik di tiga BUMN senilai Rp 32 miliar. Ia hendak diperiksa sebagai saksi. Dahlan mengajukan permohonan penundaan. Penjadwalan ulang ketiga kasus itu, datang di hari yang sama, 17 Juni mendatang.

Untuk itu, Kejagung telah berkoordinasi dengan Kejati DKI dan Kejati Jawa Timur untuk mencegah bentrok. “Kasus Dahlan, pemeriksaan akan dilakukan 17 Juni di Kejagung. Saya akan koordinaskan dengan Kejati agar mereka mengganti jadwal pemeriksaan,” kata Direktur Penyidikan pada Jaksa Agung Muda Pidana Khusus Maruli Hutagalung di Kejaksaan Agung, kemarin.

[NEXT-FAJAR]

Kejagung, juga berencana mengambil alih dua kasus dugaan korupsi itu. Pengambil alihan kasus itu untuk mempermudah proses pemeriksaan terhadap mantan Menteri BUMN itu. “Lebih baik diambil alih oleh Kejagung semuanya. Penyidiknya gabungan dari Kejati DKI dan Jawa Timur,” ungkap Maruli.

Sebelumnya, juga berbicara di gardudahlan.com, Dahlan menjelaskan sedikit soal prosedur proyek gardu induk PLN. Menurut Dahlan, proyek ini ditangani oleh satu organisasi yang disebut P2K (Pejabat Pembuat Komitmen). P2K itu didampingi oleh bendahara, tim pemeriksa barang, tim penerima barang dan tim pengadaan.

Menurut Dahlan, seluruh pejabat di situ pegawai PLN, tapi yang mengangkat mereka adalah menteri ESDM. “Mengapa? Karena Pengguna Anggarannya (PA) adalah menteri ESDM. Dalam hal ini, Dirut PLN (waktu itu saya), sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA),” jelas Dahlan. Ini sesuai dengan bunyi Keppres No 54 tahun 2010.

Dijelaskan Dahlan, P2K memiliki wewenang luar biasa besar. Merekalah yang melakukan lelang/tender, termasuk menentukan pemenang tender. Mereka juga yang membuat dan menandatangani kontrak. Merekalah yang melaksanakan pekerjaan. Dan mereka pulalah yang melakukan pembayaran.

Untuk melakukan semua itu, P2K tidak perlu meminta persetujuan KPA/Dirut PLN. Ketentuannya memang begitu. “Jadi kalau saya tidak mencampuri lelang, siapa pesertanya, siapa pemenangnya dan bagaimana pengadaan barangnya, memang karena mereka tidak perlu minta persetujuan KPA/Dirut PLN. Demikian juga saat mereka membayar. Tidak perlu minta persetujuan KPA/Dirut PLN,” jelasnya.

Apalagi, kata Dahlan, dirinya hanya 22 bulan menjadi dirut PLN. “Dengan demikian, saya sudah tidak di PLN ketika kontrak-kontrak ditandatangani. Saya juga sudah tidak di PLN ketika pembayaran-pembayaran dilakukan.” Paparnya. (RMOL)

loading...
Click to comment
To Top