Dikelola Daerah, Sultra Dapat Rp 100 M Dana Aspirasi – FAJAR.co.id

FAJAR.co.id

exciting-banten
Ragam

Dikelola Daerah, Sultra Dapat Rp 100 M Dana Aspirasi

JAKARTA – DPR RI mengusulkan dana aspirasi pada RAPBN 2016 sebesar Rp 11,2 triliun. Tiap anggota DPR akan mendapatkan Rp 20 miliar dan akan disalurkan pada daerah pemilihan (Dapil) masing-masing. Sultra memiliki 5 perwakilan di senayang. Artinya, jika usulan tersebut berjalan, maka Sultra akan keciprat Rp 100 miliar dari dana aspirasi tersebut.

Anggota DPR RI asal Sultra, Amirul Tamim mengatakan, dana aspirasi pembangunan Dapil sangat penting bagi masyarakat. “Selama ini, kalau anggota DPR reses, banyak aspirasi dari masyarakat yang meminta DPR membantu meningkatkan pembangunan di daerah. Namun aspirasi itu gagal diwujudkan karena anggota DPR tidak memiliki kewenangan untuk mengusulkan program. Melalui program ini, diharapkan bisa menjawab aspirasi masyarakat,” ungkap Amirul Tamim, kemarin (11/6).

Mantan Wali Kota Baubau itu menambahkan, setiap anggota DPR akan mendapatkan antara Rp 15 miliar hingga Rp 20 miliar. Dengan dana aspirasi ini, setiap anggota diberikan ruang untuk mengusulkan program pembangunan ke Dapil melalui APBN 2016 yang nantinya akan langsung ditransfer ke daerah. “Usulan program pembangunan Dapil bisa berbentuk usulan pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, sosial keagamaan, perikanan dan kelautan. Nantinya tiap anggota mengusulkan program melalui fraksi masing-masing di DPR,” jelasnya.

Senada dengan legislator asal Sultra lainnya, Ridwan BAE. Ia mengungkapkan, dana aspirasi merupakan agenda penting untuk meningkatkan pembangunan demi kemajuan dan kesejahteraan masyarakat di daerah pemilihan. “Sangat penting, karena uang itu bukan jadi milik anggota DPR. Uang tersebut nantinya akan dapat dinikmati langsung oleh masyarakat untuk memenuhi kebutuhan,” jelasnya. Dana tersebut, lanjutnya, akan diperuntukan sesuai dengan skala prioritas bagi masyarakat. “Uang tersebut nantinya akan masuk ke APBD,” jelas mantan Bupati Muna ini.

Begitu pula Haerul Saleh. Politisi Partai Gerindra itu menilai, dana aspirasi muncul karena kebutuhan masyarakat masih banyak yang belum terpenuhi dalam APBD. “Sampai saat ini masih banyak program usulan dari masyarakat melalui Musrembang yang tidak terpenuhi dalam APBD di daerah setiap tahunnya,” terangnya.

Dana aspirasi ini, kata dia, nantinya yang akan menjadi solusi terhadap masalah tersebut. Selain itu, dana aspirasi ini juga merupakan tindak lanjut dari reses yang dilakukan para anggota DPR. “Sayang sekali kalau dana aspirasi ini mendapat kritikan atau penolakan dari segelintir orang yang mengatasnamakan masyarakat. Sesungguhnya fungsi dan peruntukan dana tersebut murni untuk rakyat,” tutur Anggota komisi XI DPR RI tersebut.

Terkait dengan kekwatiran sejumlah orang tersebut Haerul yang juga anggota Baleg DPR RI ini menilai terlalu berlebihan. Yang terpenting adalah bagaimana dana tersebut dapat dipastikan tepat sasaran. “Saya yakin yang melakukan penolakan itu adalah orang-orang yang tidak memahami filosofi dana tersebut. Jadi sebaiknya masyarakat yang melakukan penolakan tersebut bersama-sama kita (anggota DPR) melakukan pengawasan terhadap program yang dihasilkan berdasarkan usulan anggota melalui dana aspirasi,” jelasnya.

[NEXT-FAJAR]

Ketua Badan Anggaran DPR RI, Ahmadi Noor Supit mengatakan, dana aspirasi untuk masing-masing anggota DPR sebesar Rp 15 miliar hingga Rp 20 miliar memang sedang diusulkan melalui RAPBN 2016. Tapi dia memastikan dana itu tidak akan dikelola langsung oleh anggota.

Supit menjelaskan mekanisme dana aspirasi daerah pemilihan (dapil) masing-masing anggota DPR itu besarannya juga tidak sama antara masing-masing dapil, seperti di Jawa dan Sumatera. Karena perbandingan jumlah kabupaten/kota di dapil anggota juga berbeda-beda. “Nanti itu (besaran dana aspirasi) tergantung penilaian bersama pemerintah dan DPR. Ada batas. (Programnya) berdasarkan usulan kabupaten. Diusulkan daerah untuk program dapil,” kata Supit.

Nah, politikus Golkar ini memastikan dana sebesar itu tidak dikelola langsung oleh anggota DPR karena mekanisme penyalurannya dilakukan melalui pemerintah daerah dan dananya akan masuk ke APBD. Cara ini juga mengantisipasi penyimpangan. “Diusulkannya ke APBD. Anggaran itu, anggota hanya punya hak untuk mengusulkan (program aspirasinya). Operasional lewat Pemda. Dia akan masuk ke APBD di daerah. Tidak ada sepeserpun yang dipegang anggota,” tegasnya.

Program aspirasi itu sendiri menurutnya diperoleh anggota saat melakukan reses ke dapilnya. Dana aspirasi dapil ini sendiri sebagai jaminan bagi konstituen bahwa usulannya kepada wakilnya di Senayan bisa diakomodir. “(Anggota) hanya sampaikan aspirasi. Pada saat dia reses kan ada usulan masyarakat. Supaya ada jaminan bahwa aspirasi masyarakat itu didengar, jadi ada angka itu (Rp 15 hingga Rp 20 miliar) per tahun,” jelasnya.

Wakil Ketua DPR RI, Fahri Hamzah mengatakan dana aspirasi yang dikaitkan dengan daerah pemilihan (dapil) para anggota DPR RI sepenuhnya untuk rakyat. “Dana tersebut sepenuhnya untuk rakyat yang dikaitkan dengan aspirasi Dapil. Bukan untuk wakil rakyat,” kata Fahri Hamzah. Karena itu menurut politikus PKS ini, proses penyusunan anggaran dana aspirasi berbasis keperluan masyarakat dan Dewan sebagai corong yang mengawasinya. “Selama ini fungsi itu tidak dipakai,” tegasnya. Dia jelaskan, munculnya gagasan dana aspirasi sebesar Rp 20 miliar merupakan hasil negosiasi dengan pemerintah. “Pemerintah mau karena mereka merasa terbantu juga dengan mekanisme ini,” ujarnya.

Dia tambahkan, andai dana aspirasi tersebut tidak habis, masuk ke sisa lebih penggunaan anggaran (Silpa). “Jadi tidak harus habis juga. Kalau lebih, masuk ke silpa sisanya,” pungkasnnya.

[NEXT-FAJAR]

Sementara itu dana aspirasi mendapat kritikan tajam dari beberapa lembaga swadaya masyarakat. Salah satu anggota Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia, Lucius Karus mempertanyakan langkah DPR yang ingin dana aspirasi masuk ke dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2016. “Ini mengherankan karena pembahasan soal dana aspirasi ini muncul di saat awal proses pembahasan rancangan APBN 2016,” kata Lucius.

Jika DPR ingin mendapatkan dana aspirasi, maka terlihat jelas watak anggota dewan periode sekarang yang hanya peduli pada kepentingan mereka sendiri. Selain itu, Lucius mengatakan dalam hal ini rakyat hanya dijadikan kedok dari nafsu untuk memperjuangkan kenyamanan pribadi. “Mereka harusnya mengutamakan apa yang mereka wakili, bukan malah sibuk memikirkan bagaimana memperoleh anggaran dari APBN dengan memanfaatkan kewenangan mereka di bidang anggaran,” ujarnya. (fat/yog/KPa)

loading...
Click to comment
To Top