Kandidat Ramai-ramai Tolak Uang “Mahar” – FAJAR.co.id

FAJAR.co.id

Politik

Kandidat Ramai-ramai Tolak Uang “Mahar”

SEMARANG, RAJA – Menjelang pelaksanaan pemilihan kepala daerah (pilkada) secara serentak pada 9 Desember 2015, muncul isu bahwa kader partai yang ingin maju menjadi calon kepala daerah harus membayar “uang mahar”. Sejumlah kader pun menolak keras adanya “mahar politik” tersebut.

Berdasarkan Undang-Undang (UU) Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 yang mengatur pemilihan kepala daerah (pilkada) dengan tegas melarang adanya uang mahar. Parpol yang terbukti menerima uang mahar akan dikenai sanksi. Ketentuan itu tertuang dalam Pasal 47 UU Pilkada.

Terdapat tiga bentuk sanksi. Pertama, jika terbukti dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap maka parpol yang bersangkutan dilarang mengajukan calon pada periode berikutnya di daerah yang sama. Kedua, terkait pembayaran mahar atau imbalan tersebut, KPU dapat membatalkan penetapan calon kepala daerah. Ketiga, parpol atau gabungan parpol yang terbukti menerima imbalan atau mahar akan dikenakan denda sebesar 10 (sepuluh) kali lipat dari nilai imbalan yang diterima.

Bakal calon Walikota Semarang, Sigit Ibnugroho Sarasprono menolak keras bila diharuskan membayar mahar politik sebagai syarat untuk mendapatkan rekomendasi. Ia mengaku dengan membayar mahar, sama halnya seperti jebakan untuk melakukan korupsi apabila dirinya menjabat nanti.

“Saya kader Partai Gerindra yang memegang teguh prinsip. Jika dimintai mahar, saya tolak dengan tegas, karena itu merupakan awal bibit-bibit korupsi dan mengajari untuk tidak bersih. Saya siap tidak menerima rekomendasi daripada saya menerima rekomendasi itu dengan membayar mahar,” ungkapnya, Rabu (10/6).

Sigit Ibnugroho yang maju sebagai bakal calon walikota melalui Koalisi Garuda-Matahari (Gerindra-PAN) ini ingin membesarkan partai dengan melakukan perubahan di Kota Semarang.
“Sebagai kader, saya ingin berperan aktif untuk memajukan Kota Semarang untuk perubahan yang lebih (baik) lagi,” terangnya.

Sementara itu, menurut bakal calon Wakil Walikota Claudyna Chlastiningrum, dirinya enggan berkomentar terkait masalah mahar, namun lebih kepada sebuah komitmen kepada partai.
“Saya sendiri menolak kalau dimintai mahar dengan harga yang cukup fantastis untuk mendapatkan rekomendasi, kebetulan dari partai (PDIP) menyatakan tidak ada mahar. Kalau saya itu bukan soal maharnya, tapi komitmen kita ke partai,” katanya.

Claudyna yang maju mencalonkan diri melalui PDI Perjuangan ini, lebih menekankan pembangunan kota berbasis komunitas. Sehingga sosialiasi yang dilakukan banyak menggandeng komunitas yang ada di Kota Semarang.

Sejumlah partai politik (parpol) menegaskan tak akan menerima uang mahar dari calon kepala daerah yang akan mencalonkan diri pada pemilihan kepala daerah (pilkada).

Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) misalnya. Sekretaris Jenderal (sekjen) DPP PKB Abdul Kadir Karding mengemukakan, partainya menolak pemberian uang mahar. “Kalau soal uang mahar, kan dengan tegas dilarang dalam UU Pilkada. Sanksinya sangat tegas,” katanya.
“PKB tentu tidak ingin partai politik (parpol) dijadikan alat transaksi,” katanya.

Sementara itu, Ketua Umum DPP Partai Amanat Nasional Zulkifli Hasan menyebutkan uang mahar merupakan sesuatu yang haram. “Enggak pakai mahar, haram,” katanya.
Dia menyatakan, partainya memiliki sejumlah kriteria saat mengusung calon kepala daerah. “Untuk calonnya yang penting memiliki wawasan kebangsaan. Tidak harus kader partai,” ujar Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat itu.

Penolakan uang mahar juga dikemukakan Sekjen Dewan Pimpinan Nasional (DPN) Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) Didi Supriyanto. “Kita tidak terima yang mahar. Karena intinya partai ini bukan jualan,” katanya.

Sebelumnya, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo pun menegaskan hal serupa jika tidak ada yang namanya ‘mahar politik’ di tubuh PDI Perjuangan. Menurut pria berambut putih tersebut, jika mereka mengajukan mahar sama artinya dengan mereka melakukan tindak korupsi.

“Tidak ada itu, mungkin maksudnya pembiayaan kampanye. Jika mahar jangan dibayar, nanti disangka korupsi,” ujar Ganjar.
Dia pun menegaskan dirinya pernah maju pilkada dengan diusung oleh PDI Perjuangan dan tidak pernah sekalipun dia membayar sejumlah uang ke partai berlambang banteng bermoncong putih tersebut.

“Saya pernah maju pilkada, saya tak pernah bayar mahar dan tidak pernah bayar mahal,” ujarnya tegas. (art-dbs)

To Top