Usulkan Naskah Akademik Copy Paste, Dosen Hukum UHO Diduga Plagiat – FAJAR.co.id

FAJAR.co.id

exciting-banten
Ragam

Usulkan Naskah Akademik Copy Paste, Dosen Hukum UHO Diduga Plagiat

KENDARI – Kualitas pakar hukum Universitas Halu Oleo (UHO) dipertanyakan. Bagaimana tidak, kampus terbesar yang diamanatkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulawesi Tenggara (Sultra) ini sebagai pembuat naskah akademik menyodorkan telaah rancangan peraturan daerah (raperda) copy paste.

Kebobrokan para akademisi ini terkuak dalam focus group discution (FGD) di gedung DPRD membahas tentang dua raperda yakni Tata Niaga Perkebunan Kelapa Sawit dan Pengelolaan Limbah Bernilai Ekonomis.

Dalam kesempatan diskusi ini, Kepala Bidang Pendataan Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Sultra Asrafil mengungkapkan protesnya terhadap rancangan yang diusulkan oleh tim ahli hukum UHO yang dipimpin oleh Wakil Dekan II Fakultas Hukum UHO Herman SH LLM.

Menurut Asrafil, patut dipertanyakan kualitas para akademisi ini bila melakukan kopi paste. Pasalnya, raperda yang sedianya akan dijadikan perda tata niaga perkebunan kelapa sawit ini terselip tulisan suku Dayak.

“Kalau dia copy paste, berarti semua copy paste (raperda) ini. Masa ada suku Dayak di dalamnya. Memang ini suku Dayak atau Sultra. Itu tidak cocok diberlakukan di sini,” terang Asrafil, Kamis (11/6).

Menurut Asrafil, Sultra belum memiliki regulasi tentang adanya tanah adat. Sehingga, seluruh tanah yang ditempati masyarakat di Sultra merupakan tanah negara. “Hanya pemahaman saja kalau itu tanah adat. Sekarang kita belum ada aturannya, beda dengan suku Dayak yang sudah memiliki regulasi tentang tanah adat,” tuturnya.

Dari lembaran kopian yang diberikan oleh tim ahli hukum UHO ini, ditemukan tulisan suku Dayak dalam ketentuan umum poin 31 raperda tata niaga perkebunan kelapa sawit. Setelah ditelusuri di internet, hampir semua lembaran yang disodorkan para akademisi ini mirip dengan perda yang dibuat Pemerintah Kalimantan Tengah Nomor 5 tahun 2011 tentang Pengelolaan Hasil Perkebunan Berkelanjutan.

Hampir setiap lembaran dikopi paste yang diubah hanya pengelolaan perkebunan menjadi tata niaga perkebunan kelapa sawit.

Dengan hanya bermodalkan teknologi dan mampu mengubah mengkonversi PDF ke word, para akademisi ini bisa menghasilkan satu rancangan perda. Tidak butuh berhari-hari untuk mengetik, cukup lima menit untuk mengkonfersinya dan tinggal diubah sedikit.

“Harusnya ini diubah. Kenapa harus disamakan dengan Sultra,” celetuk Asrafil.

Mendapat rong-rongan dari para pembicara, pakar hukum UHO ini hanya mengaku akan memperbaiki kembali karena FGD kali ini merupakan awal dari pembahasan naskah akademik raperda tersebut.

Masih mengenai raperda kopi paste, Ketua Badan Legislasi Daerah (Balegda) DPRD Sultra Muhammad Jony Samsuddin mengaku, pembuatan naskah akademik sudah diserahkan kepada pakar hukum UHO yang dpimpin oleh Herman SH LLM. “Nanti juga akan diubah nantinya,” jawab Jony.

Raperda tata niaga perkebunan kelapa sawit ini, mulai dibahas pada tingkatan naskah akademik yang sebelumnya dikelolah oleh akademisi. Patut disayangkan, bila redaksi yang dibuat hanya sebagian diubah. Padahal, bila merujuk pada kajian hukumnya tanah adat di Sultra belum ada perdanya.

Entah mengejar deadline, para akademisi ini sampai-sampai memuat raperda yang didaur ulang dan tidak melalui proses analisa yang mendalam. (BKK)

loading...
Click to comment
To Top