Cacat, Penjaringan Cabub PAN Menuai Protes – FAJAR.co.id

FAJAR.co.id

Pilkada

Cacat, Penjaringan Cabub PAN Menuai Protes

KENDARI – Penjaringan bakal calon bupati yang dilakukan DPW PAN Sultra terus menuai sorotan. DPP PAN tak mempersoalan penjaringan tersebut karena dinilai DPD PAN Sultra telah memberikan restu pada calon yang dibawa oleh Ketua Desk Pilkada Sultra, Abdurrahman Saleh melakukan fit and propert test di Jakarta. Ternyata, tiga DPD PAN Sultra yakni Koltim, Konut, dan Konsel tak pernah memberikan rekomendasi kepada calon yang diajukan Sekretaris Umum DPW PAN Sultra itu.

Protes keras kembali disampaikan Ketua DPD PAN Konsel, Djainal ST. Ia bertekad melakukan perlawanan dan berangkat ke Jakarta, kemarin (15/6), untuk melakukan klarifikasi ke DPP PAN terkait persoalan tersebut.

“Saya akan menemui Ketua DPP, Zulkifli Hasan untuk melaporkan polemik yang terjadi di daerah sekaligus menyampaikan hasil penjaringan cabup di Konsel untuk mendapatkan rekomendasi. Saya juga membawa rekomendasi untuk 6 bakal calon bupati untuk diseleksi di DPP. Saya akan klarifikasi penjaringan yang dilakukan oleh DPW melalui Abdurrahman Saleh itu,” ungkap Djainal, kemarin.

Djainal menilai, jika merujuk aturan anggaran dasar Partai Amanat Nasional, mestinya harus ada rekomendasi sah dari DPD untuk melakukan penjaringan Cabup. “Biar bagaimana, saya masih Ketua DPD PAN Konsel yang definitif. Kemudian penjaringan yang mereka lakukan itu hanya Asnawi yang mendaftar, sedangkan Sarlan Adijaya itu tidak mendaftar. Mereka hanya melakukan pembohongan ke publik. Dalam aturan partai, penjaringan cabup itu dilakukan oleh DPD bukan DPW, jadi itu hanya kamuflase,” terang Djainal.

Ia juga sangat menyayangkan jika Sarlan Adijaya ikut mendaftar pada penjaringan yang dilakukan DPW PAN Sultra. Pasalnya, lanjut dia, Sarlan telah mendaftar lewat penjaringan cabup yang dilakukan oleh DPD PAN Konsel. “Ini kan aneh. Kok mereka klaim Sarlan Adijaya ikut penjaringan di DPW. Sementara nyata-nyata saya terima berkas waktu mendaftar di DPD.  Jadi ini hanya pembohongan. Belum apa-apa  sudah mulai membohongi masyarakat,” kesalnya.

Keberangkatannya ke Jakarta, kata dia, juga akan menemui Ketua Desk Pilkada DPP PAN, Asman Abdullah untuk memberikan klarifikasi bahwa pengusulan cabup yang dilakukan oleh DPW itu tidak sesuai mekanisme. “Saya mau klarifikasi bahwa mereka (Abdurrahman Saleh, red) tidak mempunyai rekomendasi dari DPD dalam melakukan penjaringan. Intinya, di sini akan ketahuan mana yang benar, mana yang keliru,” katanya.

[NEXT-FAJAR]

Secara terpisah, Sarlan Adijaya saat dikonfirmasi terkait pendaftarannya di DPW maupun di DPD dir mengaku, pihaknya resmi mendaftar di DPD PAN Konsel. Sementara di DPW hanya sebatas komunikasi. “Saya memang mendaftar secara resmi di DPD PAN Konsel.  Kalau di DPW hanya sebatas komunikasi karena hubungan saya juga bagus sama mereka. Tapi waktu itu sempat  saya bilang, kenapa ini DPW membuka pendaftaran lagi, saya kan sudah daftar di DPD. Mereka (pihak DPW red) bilang, daftar dua-duanya saja pak. Karena niat saya serius mau daftar di PAN, ya saya ikut-ikut saja, tapi di DPW tetap saya tidak mengisi berkas atau ambil formulir melainkan sebatas komunikasi biasa saja,” ungkapnya.

Ditambahkannya, Sarlan juga mengaku bahwa aturan pendaftaran cabup itu mestinya di DPD, sementara kalau gubernur itu di DPW. “Tapi saya tidak tahu kalau ada persoalan di PAN. Itu kan internal mereka,” akunya.

Sementara, Ketua PAN Koltim, Farida Harianti tetap yakin jika rekomendasi DPP PAN hanya diberikan pada dirinya.  “Saat ini, saya tidak mau menanggapi apa yang dilakukan DPW. Biarkan saja mereka berjalan, kan penentuan di DPP. Saya yakin, kamilah yang akan mendapat rekomendasi DPP untuk bertarung di Pilkada. Dan itu sudah harga mati,
sesuai dengan komitmen saat Rakornas di Bali yang memenangkan Zulkifli Hasan sebagai ketua DPP PAN,” ungkapnya, kemarin.

Begitupula Ketua DPD PAN Konut, Raup. Ia cukup percaya diri akan didukung oleh DPP PAN untuk maju menjadi bakal calon wakil bupati Konut mendampingi Ruksamin dalam pilkada Konut desember mendatang. Soal dukungan dari DPW PAN Sultra sendiri, dirinya enggan mengomentari. “Yang jelas saya berjalan sesuai dengan prosedur,” kata Raup.

Raup mengaku, saat ini ia berada di Mataram untuk bertemu dengan Ketua Umum DPP PAN, Zulkifli Hasan untuk mendapatkan rekomendasi PAN untuk maju dalam Pilkada Konut. Bahkan tim penjaringan DPP PAN sudah ditemui. Sayangnya, Raup enggan menjelaskan secara rinci isi pertemuan mereka.

Sedangkan, Sekretaris Umum DPW PAN Sultra Abdurrahman Saleh masih tetap percaya diri bakal mendapat restu DPP. “Rangkaiyan fit and propert test sudah selesai. Tinggal menunggu keputusan dari DPP. Untuk Konkep, kami masih akan lakukan survei ulang, karena ada beberapa hal yang belum terpenuhi,” ungkapnya.

[NEXT-FAJAR]

Terkait protes tiga DPD yang diabaikan oleh DPW, Abdurrahman Saleh menyikapinya data. Ia malah akan melakukan pengkajian atas riak-riak tersebut. “Untuk sementara kami masi mendalami juga berkoordinasi dengan pimpinan pusat untuk menyusun berbagai solusi dalam penyelesaian internal partai,” jelasnya.

Sementara, DPP PAN masih menilai fit and propert test tersebut masih resmi dengan alasan, semua DPD PAN telah memberikan rekomendasinya. Jika tiga DPD PAN tidak memberikan rekomendasi, lalu dimana DPW PAN Sultra mengambil bukti rekomendasi itu?

Wakil Ketua Fraksi PAN di DPR RI, Viva Yoga mengatakan bahwa pemaparan visi misi Balon Bupati dan Wakil Bupati dari Sulawesi Tenggara kemarin tidak menyalahi aturan. Ia mengatakan, DPW PAN Sultra meminta tim Pilkada pusat agar para calon itu untuk menyampaikan visi misi di DPP. “Mereka yang meminta, ya kita fasilitasi dengan mengundang 7 DPD yang akan melaksanakan Pilkada dan itu semua tidak ada masalah. Buktinya mereka semua datang,” jelas pria yang karib disapa Yoga ini usai mengikuti rapat kerja dengan Menteri Perikanan dan Kelautan di DPR RI Senayan, Jakarta, Senin (15/6).

Anggota desk Pilkada DPP PAN ini menjelaskan, yang akan diusung oleh DPP dalam Pilkada diprioritaskan untuk kader. Setelah itu baru survey menentukan. “Syaratnya, yang pertama kader (prioritas), kedua dilihat hasil surveynya kalau kemudian kader itu selisihnya sekitar 5-10 persen kita akan dorong karena masih ada waktu untuk meningkatkan elektabilitas dan popularitasnya. Tetapi kalau selisihnya jauh di atas 10 persen elektabilitasnya itu ya bagaimana, kan tidak bisa menang,” paparnya. (p12/kam/min/dan/yog/a)

Click to comment
To Top