Daftar di PAN, Butur dan Konkep Didominasi PNS – FAJAR.co.id

FAJAR.co.id

Pilkada

Daftar di PAN, Butur dan Konkep Didominasi PNS

KENDARI – Partai Amanat Nasional (PAN) punya komposisi elit bakal calon kepala daerah di pilkada serentak tahun ini. Dari tujuh kabupaten, hanya di Pilkada Konsel jagoannya bukan kepala daerah (mantan) atau wakil. Selebihnya, diisi oleh orang-orang yang pernah menduduki jabatan kepala daerah.

Sebut saja, LM Baharuddin (Bupati Muna), Aswad Sulaiman (Bupati Konut), Ridwan Zakaria (mantan Bupati Butur), Nur Sinapoy (Pj Bupati Konkep), Tony Herbiansyah (mantan Pj Bupati Koltim) dan Arhawi Huda (Wakil Bupati Wakatobi). Dengan skuat elit seperti itu, banyak kalangan menilai partai besutan H Nur Alam ini tidak akan kesulitan lagi memenangkan pilkada.

Tapi bukan hanya itu yang menarik disimak dari skuad partai berlambang matahari terbit. Mayoritas balon yang diusung dari kalangan Pegawai Negeri Sipil (PNS). Itu bisa dilihat dari deretan nama yang dibawa DPW PAN Sultra, untuk mengikuti fit and proper test di Jakarta.

Dari sejumlah nama yang diusul sebagai balon bupati, 11 diantaranya berstatus PNS. Rinciannya, empat di Pilkada Konawe Kepulauan (Nur Sinapoy, Amrullah, Abdul Halim, Abdul Salam). Selanjutnya, ada empat juga di Pilkada Butur (La Djiru, Zaitu Ampo, La Baco dan Abu Hasan). Dua figur lainnya ada di Pilkada Konsel (Asnawi Syukur dan Sarlan Adi Jaya). Lebih jelasnya bisa lihat grafis untuk jabatan PNS mereka.

Posisi balon wakil bupati juga cukup banyak. Misalnya, ada Abuhaera (Pilkada Konut), Zaitu Ampo (Butur), Mansyur Putu (Pilkada Wakatobi) dan lainnya. Sayangnya, para balon PNS ini mesti berpikir lagi supaya bisa maju di pilkada. Sebab, sesuai aturan mesti mundur.

Bukan hanya sekadar mundur sementara, tapi permanen (tidak boleh lagi kembali). Penegasan itu disampaikan Ketua KPU Sultra, Hidayatullah. Merujuk pada Undang-Undang Aparatur Sipil Negara (ASN), kemudian dipertegas kembali dalam PKPU, bahwa calon kepala daerah mesti mundur permanen.

Sebelumnya kata Dayat-sapaan Hidayatullah memang ada sedikit kelonggaran bagi balon berstatus PNS. Dia boleh hanya menyertakan saja dulu surat pernyataan telah mengundurkan diri dan dikuatkan oleh pernyataan pimpinan instansinya, bahwa pengunduran dirinya sedang dalam proses. Namun belakangan toleransi itu ditiadakan.

Saat Rapimnas beberapa hari lalu, yang diikuti KPU dan Kemendagri, sudah dipertegas kalau kandidat berstatus PNS wajib mengantongi surat pengunduran diri permanen saat pendaftaran pasangan calon di KPU. “Sudah diputuskan, sebelum penetapan pasangan calon oleh KPU, sudah harus menyertakan SK pengunduran definitif,” tegas Hidayatullah, kemarin.

[NEXT-FAJAR]

Masih menurut Hidayatullah, KPU memberi batas toleransi sampai 23 Agustus, sehari sebelum penetapan pasangan calon yang akan maju di pilkada. Jika sampai saat itu tidak menyertakan SK resmi pengunduran diri sebagai PNS, maka KPU akan menolak pencalonan dirinya. “Bagi PNS, jauh hari sudah kami ingatkan untuk mengurus SK pengunduran diri. Sebab kalau tidak ada itu atau terlambat, pasti tetap tidak akan diakomodir pencalonannya. Dianggap tidak memenuhi syarat,” terangnya.

Mantan Ketua Aktivis MARA Sultra ini juga mengingatkan pada KPU kabupaten untuk teliti dalam melakukan verifikasi berkas pasangan calon. Jangan sampai tidak menyertakan SK pengunduran diri defenitif, tapi tetap diloloskan, maka pihaknya tidak akan segan melakukan tindakan tegas.

“Kita ingin menciptakan pilkada berkualitas. Supaya output dihasilkan juga berbobot. Makanya salah satu peran KPU disitu mesti memastikan figur yang maju benar-benar memenuhi syarat,” ingatnya. (ing/KP)

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

To Top