Haji Lulung Diperiksa 7 Jam, Penyidik Bareskrim Ajukan 20 Pertanyaan – FAJAR.co.id

FAJAR.co.id

Hukum

Haji Lulung Diperiksa 7 Jam, Penyidik Bareskrim Ajukan 20 Pertanyaan

JAKARTA – Penyidik Bareskrim Polri kembali memeriksa saksi Wakil Ketua DPRD DKI Abraham “Lulung” Lunggana dalam kasus dugaan korupsi proyek pengadaan scanner dan printer untuk sekolah di Jakarta. Lulung yang mendatangi Bareskrim, kemarin, menyatakan, dipanggil Kepolisian untuk didengar keterangannya terkait proyek pengadaan printer dan scanner.

Diketahui, dana pengadaan scanner dan printer untuk seko­lah di wilayah Jakarta Barat diambil dari APBD DKI sebesar Rp 150 miliar. “Saya dipanggil sebagai saksi untuk perkara du­gaan korupsi pengadaan scanner dan printer,” katanya.

Lulung menyatakan berupaya kooperatif menjalani pemerik­saan di Kepolisian. Tapi, saat tiba di Mabes Polri, dia mengaku tidak mengetahui apa materi yang akan dikroscek kepadanya.

Seusai menjalani pemeriksaan selama hampir tujuh jam, Lulung menyatakan, pemeriksaan ber­jalan sistematis. Sedikitnya, ada 20 pertanyaan yang diajukan penyidik kepadanya.

Dia mengaku tidak ingat per­sis, apa saja pertanyaan yang disampaikan polisi. Menurut Lulung, hal penting yang di­ingatnya adalah menyangkut dugaan perkenalannya dengan tersangka bekas Kepala Sarana dan Prasarana Suku Dinas Pendidikan Menengah Jakarta Barat, Alex Usman.

Pada bagian ini, Lulung secara tegas menepis anggapan bahwa dirinya mengenal Alex Usman. Ia juga membantah pernah ber­temu secara khusus dengan Alex Usman untuk membicarakan proyek tersebut. “Saya katakan, seumur hidup saya tidak pernah mengenal yang namanya Alex Usman. Saya juga tidak per­nah berhubungan kerja dengan Alex,” tampik politisi PPP itu.

Lulung menambahkan, dalam pemeriksaan, dia mengaku me­nyampaikan kekecewaan terh­adap pimpinan Komisi E-DPRD DKI. Pasalnya, saat dia menjabat sebagai Koordinator komisi tersebut, tidak pernah menerima laporan tentang proyek pengadaan scanner dan printer. “Sama sekali tidak pernah menerima laporan tentang pemba­hasan anggaran proyek terse­but,” tandasnya.

Disampaikan, selaku koordina­tor, pihaknya tidak pernah terlibat dalam rapat antara Komisi dengan Satuan Kerja Pelaksana Daerah (SKPD). Semestinya, selaku koor­dinator, ia berhak menerima lapo­ran, mensinkronkan dan meng­koordinasikan rencana program atau proyek yang ada.

Begitu menerima laporan, tandas dia, koordinator komisi tentu akan menyampaikan pro­gram yang disusun ke pimpinan Dewan. Dari situ, baru diten­tukan bahwa proyek scanner dan printer layak dilaksanakan. “Saya tidak pernah dapat laporan itu. Saya sangat kecewa tidak dilaporkan oleh sahabat saya. Mungkin hari ini saya masuk, mungkin dia tidak. Itu bisa saja terjadi di DPRD.” Tukasnya.

Dia menduga, waktu pengesa­han anggaran yang begitu mepet saat itu, menjadi hal yang men­jadi kendala. Lantas, saat rapat paripurna penetapan perubahan anggaran belanja 2014, diia pun tidak hadir. Intinya, kata Lulung, proyek pengadaan scanner dan printer, dilaksanakan atas usu­lan Dinas Sarana dan Prasarana Jakarta Barat.

Diharapkan, kasus seperti ini tidak terjadi lagi. Dia meminta seluruh pelaksanaan proyek yang menggunakan APBD DKI, ke depannya, dilaksanakan lebih berhati-hati. Sehingga, masalah seperti penyimpangan APBD 2011 ini tidak terulang.

Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karopenmas) Polri Brigjen Agus Rianto menambah­kan, Kepolisian mengagendakan pemeriksaan saksi-saksi lain­nya. Dikonfirmasi mengenai dugaan keterlibatan tersangka kasus UPS (alat cadangan lis­trik) seperti Alex Usman dalam kasus ini, Agus menyatakan, hal itu sangat tergantung pada hasil pemeriksaan di Direktorat III Tipikor Bareskrim. “Kita tunggu saja hasilnya,” tuturnya.

Tapi, Agus belum mau me­nyebutkan, siapa saja saksi-saksi yang diagendakan diperiksa Kepolisian.  (RMOL)

To Top