Kemendagri Evaluasi Lima DOB Sultra – FAJAR.co.id

FAJAR.co.id

Ragam

Kemendagri Evaluasi Lima DOB Sultra

KENDARI – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) akan melakukan evaluasi terhadap lima Daerah Otonomi Baru (DOB) di Sultra, Kemarin, Senin (15/6). Lima DOB tersebut yakni Kolaka Timur (Koltim), Konawe Kepulauan (Konkep), Muna Barat (Mubar), Buton Tengah (Buteng) dan Buton Selatan (Busel). Jika ada diantara DOB tersebut tidak memenuhi ketentuan sesuai perintah undang-undang, maka statusnya sebagai daerah otonom terancam dicabut.

Tim dari Kemendagri sudah tiba di Sultra, kemarin. Mereka dipimpin oleh Plt Direktur Jenderal (Dirjen) Otonomi Daerah (Otda) Kemendagri, Dr Susilo. Tim tersebut akan melakukan kajian tentang progres lima DOB di Sultra sejak resmi mekar. Pengawasan dan evaluasi tersebut dilakukan untuk mengantisipasi munculnya kepentingan elit-elit tertentu memanfaatkan pemekaran itu. Tujuan pembentukan DOB adalah mengefektifkan pelayanan, meningkatkan daya saing dengan mengoptimalkan potensi SDA tidak pernah teralisasi.

Tim dari Kemendagri akan melakukan pendataan. Hasil evaluasi ini selanjutnya akan menjadi acuan Kemendagri membuat keputusan, apakah poin-poin yang disyaratkan UU di 5 DOB ini telah terealisasi? Bila tidak, Kemendagri akan mengkaji ulang penetepan DOB. Bahkan tak menutup kemungkinan, status DOB bisa dicabut.

“Memang benar, hasil evaluasi Ditjen Otda atas DOB tahun 2013 dan 2014 masih ditemukan daerah yang belum menjalankan perintah UU. Bahkan sebagian besar belanja daerah harus menjadi tanggung pemerintah pusat. Padahal pembentukan DOB, salah satu tujuannya untuk mengoptimalkan potensi daerah. Bila begitu, jelas sekali tujuan pemekaran hanya menjadi alat politik oknum tertentu untuk meraih jabatan,” ungkap Susilo.

Ia pun berharap, kasus itu tak terjadi di Sultra. Bila terjadi, maka status DOB-nya akan dievaluasi bahkan dicabut. Kemendagri telah memberi ruang bagi DOB untuk mempersiapkan kelembagaan, DPRD, tata kelola pemerintahan, peningkatan kesejahteraan dan daya saing termasuk PAD. Apalagi ada yang sudah memasuki 2 tahun atau batas waktu maksimal penyiapan DOB sebelum pelaksanaan Pilkada. Bukan berarti DOB yang baru dimekarkan tahun 2014 tidak diberikan penekanan.

“Kebijakan ini menjadi syarat yang harus dipenuhi DOB. Hasil evaluasi ini nantinya akan menunjukkan mana DOB yang benar-benar siap bukan hanya perangkat, SDM dan kemampuan dalam mengelola SDA. Tidak hanya mengandalkan dana transfer pusat atau pejabatnya banyak yang diambil dari tenaga pengajar (guru). Sementara tenaga teknis, cukup terbatas. Padahal untuk mengoptimalkan pembangunan, SDM-nya harus komplit,” jelasnya. (KP)

Click to comment
To Top