KNPI Minta Penetapan Buton sebagai KEK Perlu Ditinjau Ulang – FAJAR.co.id

FAJAR.co.id

Ragam

KNPI Minta Penetapan Buton sebagai KEK Perlu Ditinjau Ulang

KENDARI – Penetapan Kabupaten Buton sebagai Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) pertambangan oleh pemerintah pusat perlu ditinjau ulang. Banyak hal yang harus diperhatikan dalam penetapan tersebut. Utamanya  menyangkut pelestarian kawasan Hutan Lambusango yang kini sudah menjadi paru-paru dunia.

Ketua Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kabupaten Buton, Helius Udaya, MA sangat berharap agar Presiden RI, Joko Widodo bisa meninjau ulang penetapan Kabupaten Buton sebagai KEK. Dia menuturkan, semangat dan keinginan Pemkab Buton menjadikan Buton sebagai KEK seperti Pulau Batam, Karimun dan beberapa daerah lain di Indonesia merupakan hal yang wajar dan perlu mendapat apresiasi.

“Seandainya program itu bisa berjalan sesuai tujuan pengembangan KEK berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009, tentunya akan banyak memberikan dampak positif bagi perekonomian dan kesejahteraan masyarakat,” ungkap Helius.

Manfaat itu, lanjut Helius, antara lain, membuka lapangan kerja baru sehingga dapat mengurangi pengangguran, meningkatkan pendapatan perkapita dan daya beli masyarakat, menghidupkan kegiatan ekonomi pada sektor riil berupa perdagangan barang dan jasa, meningkatkan sektor produksi pertanian, perkebunan, perikanan, kerajinan masyarakat.

Hanya saja, menurut Helius, KEK tidak tepat jika hanya melihat pada aspek keuntungan ekonomi semata.  Ada hal yang sangat penting untuk diperhatikan yakni, bagaimana mengelola dampak sosial budaya dan ancaman kerusakan lingkungan.

“Jika yang dimaksud garapan KEK di Kabupaten Buton fokusnya pada zona pertambangan yaitu mengeksplorasi secara besar-besaran sumber daya alam aspal, nikel dan lainnya maka hal ini perlu kajian yang mendalam dan komprehensif, baik untuk kepentingan masyarakat maupun kenyamanan para pemilik modal yang mau berinvestasi,” ungkap kandidat doktor Universitas Negeri Jakarta ini.

Menurut dia, bagi masyarakat, pengalaman pengelolaan sektor tambang tidak memberikan manfaat signifikan seperti tersedianya lapangan kerja baru untuk menyerap tenaga kerja dan mengurangi pengangguran dan kemiskinan. Kemudian, tidak memperbaiki penghasilan masyarakat untuk hidup layak, baik untuk biaya kesehatan, biaya pendidikan maupun perbaikan infrastruktur sarana dan prasarana di area kawasan tambang.

Kedua, zonasi KEK yang diperuntukkan menjadi kawasan eksplorasi harus mempertimbangkan dampak buruk pencemaran lingkungan. Kenyataan menunjukkan masyarakat yang tinggal disekitar kawasan tambang, kehilangan sumber-sumber pendapatan ekonomi, berupa mata pencaharian sehari-hari.

[NEXT-FAJAR]

“Untuk menafkahi keluarga seperti sektor perikanan dan kelautan, pertanian dan perkebunan, terancam bahkan terputus akibat limbah (sampah) industri. Termasuk tempat tinggal (rumah) mereka jika berada dibantaran sungai, pada musim hujan sangat rawan dan berpotensi mengalami longsor dan banjir. Belum lagi kerusakan kawasan hutan bagi keberlangsungan ekosistem dan spesies yang tinggal di hutan Lambusango juga terancam punah,” jelasnya.

Hal ketiga, lanjut Helius, pemerintah harus jujur dan terbuka kepada masyarakat tentang pengelolaan tambang dalam program KEK, bukan hanya euforia tentang potensi memberikan sumbangan besar bagi peningkatan pendapatan asli daerah (PAD). Jauh lebih penting adalah masyarakat mengetahui dan memahami gambaran program KEK secara utuh. Utamanya, menyangkut pembiayaan, lembaga yang mengelola, dan zonasi atau lahan yang digunakan.

“Kita harapkan Negara hadir dan menyatakan dengan jujur bahwa sumber daya alam, Aspal Buton sangat dibutuhkan Negara dimanfaatkan sebesar-besarnya sebagai sumber devisa nasional dan kesejahteraan masyarakat Buton, bukan sebaliknya menunggu usulan dari pemerintah daerah melalui Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) atau badan usaha koperasi,” tandasnya. (hrm)

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

To Top