Tak Sesuai Mekanisme, Tiga DPD PAN Melawan – FAJAR.co.id

FAJAR.co.id

Pilkada

Tak Sesuai Mekanisme, Tiga DPD PAN Melawan

KENDARI – Tiga DPD PAN di Sultra melawan. Mereka merasa diabaikan oleh DPW PAN Sultra dalam pengajuan bakal calon (Balon) bupati dan wakil bupati. Sekretaris DPW PAN Sultra Abdurrahman Shaleh membawa 39 Balon untuk mengikuti fit and propert tes di DPP PAN tanpa sepengetahuan tiga Ketua DPD PAN itu. Langkah tersebut dianggap telah melanggar mekanisme pengajuan calon.

Tiga DPD yang tak diacuhkan itu yakni Ketua DPD PAN Konut Raup, Ketua DPD Koltim Farida Harianti, dan Ketua DPD PAN Konsel Djainal. Padahal, ketiganya memiliki tekad untuk ikut bertarung pada Pilkada serentak 2015 ini. Namun, mereka masih tetap optimis bisa mendapatkan restu DPP PAN untuk melenggang pada bursa bakal calon kepala daerah.

Ketua DPD PAN Konut Raup mengungkapkan, mekanisme pengajuan Balon sudah diatur dalam petunjuk teknis (Juknis) sesuai dengan hasil Rakernas PAN yang diselenggarakan 7 Mei 2015, di Jakarta. Ada ketentuan dalam penetapan bakal calon bupati dan wakil bupati dan bakal calon wali kota dan wakil wali kota. “Kami kan ada juknis. Untuk apa pembacaan visi misi di DPP. Yang harus tahu itu rakyat untuk visi misinya,” kesal Raup.

Ia menambahkan, sesuai Pasal 13 tentang penetapan bakal calon gubernur dan wakil gubernur, calon wali kota dan wawali, bupati dan wakil bupati, ayat 2 poin a menyatakan untuk Balon Bupati dan Wabup, mekanisme yang harus dilalui adalah ditetapkan dari rapat Pengurus Harian DPD. Sementara dalam poin b menyebutkan hasil rapat Pengurus Harian DPD dilaporkan ke DPW dan DPP. “Poin c, DPD melanjutkan ke DPP terkait dengan calon yang ditetapkan satu atau dua orang. Itu hasil materi Rakernas pada tanggal 7 Mei 2015,” jelas Raup.

Persoalan uji kelayakan yang dilakukan Balon yang diusul DPW, lanjutnya, dinilai tidak melalui mekanisme yang berlaku. “Tidak ada itu,” ujarnya. Apalagi dalam mekanisme pengajuan calon di internal PAN, DPD memiliki otonomi khusus dalam mengusul bakal calon.

“Yang jelas PAN itu punya otonomi khusus. Kalau urusan Pilkada kabupaten itu urusannya DPD di kabupaten. Kalau urusan Pilgub urusan dan kewenangan DPW dan DPP.  Pilkada kabupaten/kota urusan DPD dan DPP. Yang menetapkan calon itupun DPD bukan DPW sesuai juknis Rakernas. Jadi tidak perlu lagi dilakukan fit and proper tes. Hanya Sultra saja itu yang begitu,” katanya.

[NEXT-FAJAR]

Raup mengklaim telah mengajukan bakal calon ke DPP bagi kandidat yang akan bertarung di Pilkada Konut dengan menggunakan pintu partai berlambang matahari terbit itu. Soal mekanisme penetapan bakal calon bupati dan wakil bupati yang menetapkan sepenuhnya adalah DPD bukan DPW. “Nantinya DPP akan mempertimbangkan hasil yang ditetapkan oleh DPD. Bagi saya DPP sudah aman,” yakinnya.

Perbedaan DPD dan DPW PAN juga terjadi di Koltim. Sejumlah nama yang diajukan DPW PAN ke DPP tidak melalui penjaringan DPD. Bahkan Ketua DPD PAN Koltim, Farida Harianti juga mengklaim mendapat restu dari DPP untuk bertarung dalam Pilkada di Koltim. Ia mengatakan silakan saja bila DPW merekomendasikan Balon lain untuk cabup Koltim dalam mengikuti fit and propert tes di DPP.  Tidak akan ada yang menghalangi. Karena pada akhirnya DPP yang menentukan siapa Balon bupati dari PAN.

Farida mengatakan, sejak beberapa bulan lalu, ia telah menjalani fit and propert tes yang dilaksanakan DPP. Bahkan dilakukan dihadapan Amien Rais dan Zulkifli Hasan (Ketua Umum DPP PAN), termasuk tim Pilkada yang dibentuk DPP. “Saya sudah rampung semua, sudah lakukan fit and propertes sejak bulan lalu. Saya tinggal tunggu hasilnya saja. Kita tunggu saja siapa yang akan gunakan PAN dalam Pilkada ini. Saya yakin akan mendapat rekomendasi DPP,” jelasnya.

Menurutnya, Kongres PAN di Bali berkaitan erat dengan rekomendasi pengusungan  kandidat Cabup Koltim. Karena mendukung Zulkifli Hasan dalam pemilihan ketua DPP, maka dirinya juga akan mendapat dukungan dari DPP. Ia mengaku kemenangan Zulkfili Hasan sebagai Ketua DPP PAN saat Rakornas di Bali atas bantuannya. Olehnya itu, ia optimis Zulkifli Hasan akan membalas perjuangannya. Apalagi jauh sebelum pelaksanaan Rakornas, dia telah membuat komitmen dengan Zulkifli Hasan.

“Kami komitmen dengan beliau (Zulkifli Hasan, red). Saya akan dukung Anda menjadi ketua DPP, tapi bila terpilih saya juga harus  didukung dalam Pilkada Koltim. Saya kira sudah jelas siapa yang akan dapat rekomendasi nanti,” yakinnya.

[NEXT-FAJAR]

Senada Ketua DPD PAN Konsel, Djainal yang geram mendengar adanya penjaringan lain tanpa sepengetahuan DPD. Ia pun bersikeras akan melakukan penjaringan sendiri. “Kalau memang ada penjaringan yang mereka lakukan, silakan saja. Terserah mereka (DPW PAN, red). Nanti akan kelihatan mana asli, mana palsu. Yang perlu kita ketahui, ini pilkada kabupaten tentu yang mengadakan itu harus DPD. Cuma saya sayangkan kenapa bisa seperti ini,” ungkap Djainal kesal.

Versi dia, pihaknya sudah melakukan penjaringan cabup itu pada akhir Mei lalu. Jauh lebih awal ketimbang penjaringan yang dilakukan oleh DPW PAN Sultra. Sebanyak enam figur yang telah dijaring. Mereka, Surunudin Dangga, Sarlan Adijaya, Amir Hasan, Aswan, Sutoarjo Pondiu,  dan Djainal sendiri selaku kader. “Dalam waktu dekat ini kami akan melaksanakan fit and propert tes. Kami harus ikuti mekanisme yang sesuai dalam aturan partai,” jelasnya.

DPP Nilai Pengajuan Balon Resmi

DPP PAN bantah dugaan adanya kongkalikong atau permainan antara DPP dan DPW, dalam proses penjaringan menentukan Balon bupati dan wakil bupati dari PAN Sultra. Saat ini proses penjaringan Balon bupati dan wakil bupati PAN seluruh Indonesia sudah masuk tahap ujian akhir atau pemaparan visi misi di DPP.

Ketua Desk Pilkada DPP PAN Asman Abdullah, menyatakan untuk keadaan PAN Sultra sebenarnya tidak ada masalah. Dalam tim Pilkada PAN baik pusat maupun daerah itu semuanya kompak. “Agenda seperti ini sudah tertuang dalam peraturan partai. Kami punya agenda penyeleksian dan penyampaian hal-hal yang terkait dengan Pilkada di seluruh daerah,” jelasnya.

Ia menambahkan pemaparan visi misi yang dilakukan DPP pada ruang fraksi PAN di DPR RI gedung Nusantara I lantai 20 ditujukan untuk menjaga kekompakan PAN se-Indonesia. “Jadi, tidak hanya Sultra yang mengikuti pemaparan visi misi disini. Sebelum Sultra itu ada Provinsi Gorontalo yang melakukan pemaparan, jadi acara ini resmi dari DPP PAN dan untuk seluruh PAN se-Indonesia,” tuturnya.

Dinkonfirmasi akan adanya kongkalikong antara DPW dan DPP dibantah langsung oleh Asman. “Bagaimana mau ada kongkalikong, untuk menentukan rekomendasi balon Bupati dan Wakilnya itu harus disertai rekomendasi DPD, DPW dan DPP. Mereka ikut dalam mengambil keputusan Pilkada ini. Pendapat mereka bisa saja seperti itu, namun dalam partai itu kita semua sama saja, semua satu kesatuan, kita bikin kompak PAN,” ujarnya. Kejanggalan itulah yang diprotes tiga DPD di Sultra karena pengajuan calon tanpa rekomendasinya. Lalu darimana rekomendari bakal calon dari Koltim, Konut, dan Konsel?

[NEXT-FAJAR]

Sementara itu Sekretaris desk Pilkada Sultra, Sukarman AK mengatakan, mekanisme pengajuan bakal calon berjalan sesuai ketentuan. “Tidak ada kongkalikong, bagaimana mau kongkalikong toh ini merupakan mekanisme formal resmi yang kita lakukan. Lagian ini bukan hanya Sultra seluruh daerah melakukan anggenda ini masa seluruh daerah kongkalikong dengan DPP kan tidak masuk akal,” ungkap Sukarman.

Sambung Sukarman, sesungguhnya penyampaian atas agenda ini sudah disampaikan jauh sebelumya. “Sebelum visi misi ini, kami sudah mengadakan rapat koordinasi di tempat ini (DPP). Keputusan rapat tersebut DPP meminta untuk membuka pendaftaran ulang. Pendaftaran ulang diminta karena terindikasi beberapa kabupaten tidak membuka pendaftaran Calon Kepala Daerah. Kalau mereka membuka calon hanya membuka untuk dirinya sendiri kemudian ditutup dan tidak memberikan kesempatan orang lain untuk melakukan pendaftaran menjadi cabup dari PAN,” jelasnya. (kam/dan/min/yog/a)

loading...
Click to comment
To Top