Tidak Lapor Harta, Pejabat Tidak Boleh Lelang Jabatan – FAJAR.co.id

FAJAR.co.id

exciting-banten
Makassar

Tidak Lapor Harta, Pejabat Tidak Boleh Lelang Jabatan

FAJARONLINE, FAJAR — Para pejabat eselon II yang mendudukki jabatan kepala dinas diwajibkan melaporkan harta kekayaan setiap setahun ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Bila pejabat tidak melaporkan harta kekayaan mereka tidak boleh mengikuti lelang jabatan yang diatur dalam aturan Aparatur sipil negara (ASN).
Hal tersebut diungkapkan Kepala Biro Hukum dan Ham Pemprov Sulsel Hj Rosmanida pada kegiatan Bimbingan Teknis pengisian laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN) di Ruang Pola Kantor Bupati Jeneponto, Selasa 16 Juni. Dihadiri para pejabat Eselon II dan calon kadis lingkup Pemkab Jeneponto.
Menurutnya, setiap pejabat harus melaporkan LHKPN setahun sekali. Bila tidak melaporkan maka mereka tidak boleh mengikuti lelang jabatan. “Calon kepala dinas harus mempunyai bukti lampiran  LHKPN untuk mengikuti lelang jabatan. Pejabat harus bersih dalam menduduki jabatan,” ujar Rosmanida.
Bagi penyelenggara negara golongan eselon II dan III ke atas wajib menyerahkan laporan kekayaannya pada KPK, sementara dengan jenjang dibawahnya diserahkan pada Kementerian. “Ada yang namanya Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara itu dikelola sendiri oleh Kementerian PAN RB,” kata dia. (lom/wik)
loading...
Click to comment
To Top