Hutan Lambusango “Paru-Paru Dunia” Terancam Rusak – FAJAR.co.id

FAJAR.co.id

exciting-banten
Ragam

Hutan Lambusango “Paru-Paru Dunia” Terancam Rusak

KENDARI – Kebijakan pemerintah pusat menetapkan Buton sebagai Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) akan mengancam areal hutan di daerah tersebut dari kerusakan. Itu diungkapkan Direktur Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Sultra, Kisran Makati.

“Kebijakan seperti ini bisa saja merusak kawasan Hutan Lambusango dan kawasan hutan lindung dan konservasi yang ada di sana,” kata Kisran.

Mengantisipasi hal itu, dia meminta kepada pemerintah pusat dan pemerintah kabupaten agar hati-hati dengan keputusan tersebut. Menurutnya, meski Buton sudah ditetapkan sebagai kawasan ekonomi khusus, namun kawasan hutan tidak serta merta dapat digarap seiring keluarnya kebijakan itu. “Itu mesti ada proses-proses selanjutnya,” katanya saat dihubungi via telepon.

Dia meminta kepada pemerintah setempat supaya memperhatikan nasib kawasan Hutan Lambusango ke depan. Apalagi, kawasan tersebut memiliki satwa yang dilindungi. Disamping itu, Hutan Lambusango di Kabupaten Buton menjadi penyangga dan sumber mata air masyarakat sekitar.

“Itu harus menjadi perhatian. Jangan hanya berorientasi pengerukan terhadap sumber daya alam,” imbaunya.

Kisran tidak memungkiri, ketika investasi di Buton berjalan seiring keluarnya kebijakan kawasan ekonomi khusus, banyak dampak yang akan terjadi. Selain efek ekonomi, dampak sosial dipastikan akan muncul. Sebab bisa jadi, ada lahan masyarakat yang akan digunakan demi kepentingan kawasan ekonomi khusus. “Kalau itu tidak dikelola dengan baik maka akan memicu konflik,” terangnya.

Selain itu, perekrutan tenaga kerja ke depan bisa saja tidak berimbang antara warga lokal dengan pendatang. Selama ini, banyak perusahaan yang menganggap bahwa tenaga lokal kurang memiliki tenaga profesional.

“Alasan seperti itu selalu menjadi alasan klasik. Kita tidak pernah berpikir bagaimana memberdayakan orang-orang di sekitar tambang,” ungkapnya.

Karena itu, pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten tidak hanya berorientasi mengeruk sumber daya alam dalam memanfaatkan Buton sebagai kawasan ekmonomi khusus. Dia meminta supaya pemerintah tidak tutup mata dengan nasib lingkungan ke depan. Sebab selama ini, tambang yang sudah melakukan kegiatan produksi di Sultra selalu menimbulkan kerusakan lingkungan.

Bahkan, masyarakat umum di sekitar tambang selalu dirugikan. “Ini harus diperhatikan. Kalau tidak, akan menjadi sumber malapetaka yang luar biasa ke depan,” ulasnya. (r6/b/mat/hrm/RS)

loading...
Click to comment
To Top