Pemerintah Perlu Beri Legalitas – FAJAR.co.id

FAJAR.co.id

exciting-banten
Ragam

Pemerintah Perlu Beri Legalitas

FAJARONLINE, MAKASSAR — Pemerintah diminta mengambil langkah strategis terkait makin panjangnya daftar antrean haji. Sebaiknya melegalkan upaya penyelenggara haji swasta yang menggunakan kuota negara lain.

Guru besar sosiologi Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar, Profesor Hamdan Juhannis berharap pemerintah membuka mata. Keberhasilan biro perjalanan haji meloloskan calon jemaah haji ke Arab Saudi perlu disikapi dengan memikirkan legalitasnya.

Menurut Hamdan, sebagai negara yang berkecimpung dalam organisasi ASEAN, Indonesia mestinya tidak perlu pasrah dengan keterbatasan kuota haji saat ini. Kuota yang ada di negara lain bisa dimanfaatkan pemerintah Indonesia. Langkah itu lebih produktif untuk mengurangi daftar tunggu haji saat ini.

Dia memerinci, ada beberapa negara ASEAN yang memiliki kouta haji, namun minoritas muslim, antara lain Filipina, Laos, Vietnam, dan Thailand. “Kuota negara di ASEAN inilah yang perlu dimanfaatkan,” jelas penulis buku “Melawan Takdir” ini.

Menurut Hamdan langkah pemerintah untuk membatasi haji dua kali sudah bagus. Namun, upaya itu tidak cukup dengan makin panjangnya antrean haji saat ini. (arm-syl-eds-ful/ars-sap)

Untuk selengkapnya, baca Harian Fajar dan Epaper edisi 20 Juni 2015

loading...
Click to comment
To Top