Beda Pandangan Politisi Golkar dan Pengamat dari Unhas Soal Dana Aspirasi – FAJAR.co.id

FAJAR.co.id

Politik

Beda Pandangan Politisi Golkar dan Pengamat dari Unhas Soal Dana Aspirasi

FAJARONLINE, JAKARTA – Wakil Ketua Tim Usulan Program Pembangunan Daerah Pemilihan (UP2DP) Misbakhun mengatakan UP2DP merupakan amanat UU Nomor 17 tahun 2014 MMD 3 (MPR,DPR,DPD dan DPRD) sebagai upaya mendekatkan anggota DPR RI dengan masyakarat.

Program itu, kata dia sesuai dengan usulan atau program yang disampaikan oleh masyarakat di daerah pemilihan (Dapil) masing-masing anggota DPR RI, di mana setiap anggota tidak memegang dana untuk pembangunan itu sendiri.

“Selain usulan masyarakat, juga usulan camat, bupati dan gubernur bisa disampaikan melalui UP2DP ini, karena dalam pertarungan Pilkada, daerah calon kepala daerah yang kalah biasanya tidak dibangun oleh pemenang Pilkada,” kata potisi Golkar ini dalam diskusi dialektika demokrasi “Pro-Kontra Dana Aspirasi UP2DP” di Gedung DPR RI Jakarta, beberapa waktu lalu.

Lanjut dia, namun usulan tersebut terserah pemerintah bagaimana nanti menindaklanjutinya. Karena anggota DPR bukan pemegang dan pengguna kuasa anggaran. “Itu nanti terserah pemerintah untuk tindaklanjutnya,” ujarnya.

Sementara itu pengamat politik dari Universitas Hasanudin Makassar Adi Suryadi Cula menilai program UP2DP itu pragmatis, sehingga tak terlihat urgensinya bagi fungsi DPR sendiri, di tengah citra DPR sendiri yang masih buruk.

“Saya khawatir implementasi dari program ini untuk menangani Rp 20 M per anggota? Mafia baru bisa muncul dalam pengelolaan anggaran ini. Untuk itu, ide yang bagus ini mekanismenya perlu dijelaskan kepada masyarakat agar tidak menimbulkan berbagai kecurigaan masyarakat,” jelasnya.

Click to comment
To Top