Waspadai Pelemahan di Balik Revisi UU – FAJAR.co.id

FAJAR.co.id

Nasional

Waspadai Pelemahan di Balik Revisi UU

FAJARONLINE, MAKASSAR — Wacana DPR yang akan merevisi UU KPK, menuai sorotan. Political will mereka dipertanyakan.

Pakar hukum tata negara Universitas Muslim Indonesia (UMI), Prof Said Sampara, mengungkapkan, memang kewenangan DPR bersama pemerintah untuk melakukan revisi undang-undang. Khusus untuk UU KPK, patut diwaspadai adanya kepentingan legislator Senayan dibalik wacana revisi itu.

Alasannya, selama ini Senayan merupakan salah satu target pemberantasan korupsi. Korupsi anggota DPR terbilang besar. Khawatirnya, dengan revisi tersebut, sejumlah kewenangan eksklusif yang dimiliki KPK, bisa saja diamputasi. Apalagi, mereka sangat berkepentingan dalam undang-undang ini.

“Tidak apa-apa direvisi, tapi jangan sampai KPK tidak sekuat dulu. Selama ini, meskipun hanya komisi, tetapi gaungnya luar biasa,” ujar Said Sampara, malam tadi.

Kunci penting pemberantasan korupsi di Indonesia saat ini ada di tangan eksekutif dan legislatif. Terutama pemerintah yang mestinya memberikan dorongan penuh terhadap KPK. Hanya saja sejauh ini, ada kesan KPK sudah bergelut dalam gelombang politik. Komitmen pemerintah pun dipertanyakan dengan banyaknya kasus dugaan kriminalisasi. (zuk)

Untuk selengkapnya, baca Harian Fajar dan Epaper edisi 21 Juni 2015

To Top